UHC Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

WASHINGTON DC,Gpriority – Dalam rangkaian kunjungan kerja ke World Bank Group-International Monetary Fund Spring Meeting, di Washington DC, Menteri PPN Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadiri acara Financing Universal Health Coverage (UHC) Aligning Around a Country-Led Vision, Sabtu (13/4).

UHC adalah komitmen pemerintah di seluruh dunia untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas SDM negara tersebut. Dengan memastikan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, masyarakat dapat menjadi lebih produktif dan anak-anak menjadi sehat dan berprestasi di sekolah. Dengan perlindungan risiko finansial, masyarakat dicegah masuk ke dalam lingkaran kemiskinan yang lebih dalam karena harus membayar biaya kesehatan yang sangat besar.

Menteri Bambang menjelaskan, Komitmen tinggi Pemerintah Indonesia untuk mencapai akses kesehatan universal atau UHC dalam kebijakan pembangunan kesehatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tujuan pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2015-2019 tidak hanya untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi penduduk, tetapi juga untuk meningkatkan pemerataan layanan kesehatan dan perlindungan finansial.

Berbicara perlindungan finansial, kemajuan Indonesia terlihat cukup menjanjikan, mengingat angka sudah berada di 3,61 persen populasi masih menghadapi situasi pembayaran fasilitas kesehatan dengan prinsip out-of-pockets. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata negara-negara lain, yakni 9,2 persen sehingga angka ini menunjukkan Indonesia masih lebih baik dalam menjamin perlindungan finansial masyarakatnya, meskipun perlindungan finansial berhasil mencapai target sebagian besar penduduk, Indonesia tetap perlu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk bisa mencapai UHC.

“UHC ini adalah komponen penting dari pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, dan menjadi elemen kunci dalam mengurangi kesenjangan sosial,” jelas Menteri Bambang

Di dalam Global Monitoring Report on Tracking Universal Health Coverage 2017 tersebut, WHO dan World Bank menggunakan dua indikator untuk memantau kemajuan negara menuju UHC. Selain perlindungan finansial, indikator lainnya adalah indeks cakupan layanan yang menunjukkan tingkat cakupan layanan esensial, seperti kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, serta kapasitas dan akses layanan.

Pada tahun 2015, tingkat cakupan layanan sangat bervariasi di seluruh negara, mulai 22 (terendah) dan 86 (tertinggi). Indonesia berada di tengah dengan indeks 49. Dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara, cakupan layanan esensial di Indonesia masih sangat rendah, ini menunjukkan bahwa ada segmen populasi yang tidak memiliki cakupan penuh dengan layanan kesehatan esensial.

Saat ini untuk mencapai UHC, Indonesia harus berinvestasi dalam layanan kesehatan publik, termasuk layanan kesehatan ibu, bayi, dan anak serta tindakan dan perawatan promotif dan preventif penyakit tidak menular. Kedua, memperkuat aspek sisi suplai SDM, farmasi dan peralatan kesehatan, infrastruktur, dan sistem informasi kesehatan. Ketiga, meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui perluasan keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan efisiensi, serta mengeksplorasi sumber pendanaan baru. Keempat, memperkuat tata kelola dan pendekatan multisektor.

“Untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, Pemerintah Indonesia memperkenalkan JKN pada 2014. Dengan prinsip no one left behind, setiap orang diharuskan memiliki asuransi kesehatan. Hingga Maret 2019, 78 persen atau 218 juta orang telah mengikuti JKN. Hampir setengah dari jumlah itu adalah penduduk miskin dan hampir miskin, yaitu 40 persen dari masyarakat berpenghasilan rendah yang preminya dibayar pemerintah,” ujar Menteri Bambang.

Pemerintah Indonesia juga mendukung pemerintah daerah melalui kebijakan transfer fiskal sehingga daerah dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan berkualitas. Selain itu, penerapan standar layanan minimum diperlukan untuk memastikan setiap kabupaten menyediakan akses ke layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.(Riri)

Related posts

Leave a Comment