Banyak Persoalan Krusial dalam Dalam Draf Revisi UU N0.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Selama dua hari (9 hingga 10 Agustus 2017) Forum Group Discusion (FGD) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia  (IJTI) menggelar acara diskusi bertajuk “ Mengkritisi konsep revisi UU Penyiaran, dari perspektif kemerdekaan pers” di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Menurut Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sujarwanto Rahmat Arifin, diskusi ini diadakan karena banyak persoalan krusial dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, salah satunya terkait kewenangan KPI dan penjatuhan sanksi terhadap suatu lembaga penyiaran.

“ Dalam draf revisi UU tersebut disebutkan pelibatan unsur panel ahli yang di dalamnya ada perwakilan dari organisasi penyiaran dalam hal menjatuhkan sanksi terhadap stasiun penyiaran. Hal ini tentu saja akan menimbulkan conflict of interest,” tutur Sujarwanto di Dewan Pers Kamis (10/17)

Dijelaskan oleh Sujarwanto, KPI sebenarnya setuju ketika menjatuhkan sanksi harus melibatkan panel ahli. Akan tetapi panel ahli itu seharusnya independen, yang terdiri dari para pakar dan akademisi di bidang penyiaran, bukan perwakilan asosiasi atau organisasi penyiaran seperti yang dijelaskan dalam UU tersebut.

“Misalnya dalam kasus (penyiaran) acara anak, maka ahlinya orang yang giat di isu-isu anak. Lembaga swadaya masyarakat bisa masuk di situ,” kata dia.

“Atau misalnya KPI mau menghukum atau menjatuhi sanksi atas kasus jurnalistik. Berarti (hanya) akademisi yang ikut dan dewan pers juga dilibatkan. Ini akan fair,” tambah Sujarwanto.

Sujarwanto juga mengatakan wacana revisi UU penyiaran sebelumnya berawal dari Komisi I DPR RI. Kemudian, draf yang dibuat oleh Komisi I diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Tetapi saat di Baleg banyak dilakukan perubahan pada isi draf UU tersebut.

“ Sedianya baleg diberikan waktu hanya 28 hari untuk kemudian dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Namun, karena banyaknya perubahan, penyelesaian UU Penyiaran menjadi lama,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Sujarwanto, banyaknya perubahan terjadi kemungkinan UU nya akan balik dari nol lagi. Tapi kalau dibalikan, mungkin Komisi I enggak akan terima karena banyak (isi draf) yang diacak-acak. Tapi bagaimana pun juga ini dinamika (politik).

“ Jika kondisi ini berlanjut, akan banyak pihak yang dirugikan. Salah satunya adalah bisnis media massa bisa goyang,” ucapnya.

Untuk itulah dirinya berharap semoga tahun ini RUU penyiaran bisa selesai.

Sementara IJTI menilai ada pasal di Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang sangat berbahaya bagi kebebasan pers di Indonesia. “Dirancangan RUU Penyiaran itu Pasal 103 mengancam kebebasan pers, dan ini bahaya sekali,” ujar Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana.

Menurut Yadi, masalah utama yang ada pada penyiaran kita itu adalah upaya peningkatan mutu konten. Ia mengusulkan agar dalam RUU Penyiaran tersebut nantinya ada lembaga yang memperhatikan pemeringkatan koten.

“Lembaga pemeringkatan konten memiliki peran penting dalam menentukan konten bagi publik,” tutup Yadi. (GP-2)

 

 

Related posts

Leave a Comment