Belanja Berkualitas Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Jakarta,Gpriority-Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita sudah meningkat? Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Bambang Priambodo dalam pembukaan seminar nasional bertajuk “Kualitas Belanja Negara Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan” di Ruang Rapat DH1-5 Bappenas pada Senin (12/8) mengatakan, meningkat lima kali lipat.

” Di tahun 2011-2018 Belanja negara kita terus naik yang terakhir 2.269 trilyun. Namun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang menurun. Hal inilah yang mendorong analisis monoter keuangan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut,” tutur Direktur Keuangan dan Analisis Monoter Kementerian PPN/Bappenas Ir. Boediastoeti Ontowirjo,MBA.

Dalam analisis tersebut, Boediastoeti mengatakan, belanja pemerintah pusat walaupun hanya mengeluarkan satu persen tetapi mampu memberikan andil kepada ekonomi 0,06 persen. Di angka pengeluaran, andil pemerintah sebanyak 0,24.artinya secara potensi ekonomi bisa tumbuh 0,066 persen.

” Untuk itulah diperlukan peningkatan berkualitas bagi belanja kementerian dan lembaga. Dari belanja K/L dilihat bahwa belanja barang yang paling besar. Ternyata dari belanja barang ada yang dapat menggerakkan ekonomi daerah khususnya dari sektor pertanian dan peternakan,” tukasnya.

Kesimpulan dengan adanya seminar ini kami berharap pemerintah bisa melakukan belanja berkualitas dari tahap awal menyusun APBN sehingga mampu mengurangi kemiskinan serta ketimpangan yang terjadi di daerah.

Benedictus Raksaka Kamahi dari fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia mengatakan, apakah Kebijakan desentralisasi memberikan dampak pada kualitas belanja daerah? Desentralisasi Indonesia sangat komplit, sehingga belanja pemerintah daerah sudah sangat powerfull dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Namun sayangnya UU 23/2014 yang mengatur tentang desentralisasi masih belum direvisi sehingga pemerintah daerah belum bisa leluasa untuk belanja berkualitas.

Terkait dengan transfer pusat ke daerah dalam setiap tahunnya meningkat. Rinciannya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 61 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) 26 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 13 persen.

Dari ketiga transfer tersebut, Kamahi mengatakan DAK cukup menarik karena selain meningkat tetapi kebijakannya diperbaiki seperti sistem penyalurannya ke per bidang per daerah. Persyaratan laporan realisasi triwulan 1 dan 2 harus menunjukkan penyerapan dana minimal 75 persen dan perubahan lainnya. Selain dari DAK, Pemerintah Daerah juga mendapatkan pendapatan dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Yang menjadi pertanyaan bisakah  kualitas belanja daerah diperbaiki? Jawabannya bisa dengan melakukan efiseinsi belanja daerah melalui peningkatan peran DAK.selain itu harus diperbaiki sistem monitoring dan evaluasi dana transfer sehingga sampai kepada masyarakat di daerahnya.(Hs.Foto:Hs)

Related posts