Bimtek penyusunan hukum kontrak konstruksi Kota Gorontalo

Jakarta,Gpriority- Untuk memperkuat penyusunan hukum kontrak di bidang Kontruksi. Dinas PUPR Kota Gorontalo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Hukum Kontrak Kontruksi Kota Gorontalo di Hotel Swiss Bellin Mangga Besar Jakarta, mulai tanggal 29 Januari hingga 1 Februari 2019.

Di hari kedua (30/1), pihak panitia menghadirkan Jainul dan Abdul Mufi dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai pembicara. Jainul menjelaskan tentang Mekanisme pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Agama (JPN). Menurut Jainul ada lima tahapan yang harus dilakukan, yang pertama Permohonan LO.LA ( audit secara tertulis),kedua terbit sprint untuk buat telaahan, ketiga semua permohonan LO.LA dapat diberikan asal tidak conflict of interest dengan TUSI kejaksaan pada bidang lain. Keempat apabila disetujui, maka terbit Sprint untuk melaksanakan LO. LA Audit dan terakhir proses serta mekanisme selengkapnya mengacu pada PERJA nomor 18 tahun 2014 tentang Jamdatun.

Jainul juga menjelaskan tentang pentingnya pengenalan dan pemahaman aspek-aspek hukum kontrak pekerjaan konstruksi.karena memiliki pengaruh pada tataran pelaksanaan pekerjaan konstruksi, aspek hukum kontrak pekerjaan konstruksi serta memegang peranan penting untuk tercapainya pelaksanaan pekerjaan selesai tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna

Dalam sesi selanjutnya, Jainul menjelaskan mengenai perancanaan,pelaksanaan serta pengawasan yang harus berimbang. Tujuamnya untu menimalisir kekurangan-kekurangan yang ada.

Abdul Mufi yang menjadi pembicara selanjutnya mengatakan, Pemkot Gorontalo memohon kepada Jamdatun untuk menjadi pembicara pada bimtek sangatlah tepat dan patut diapresiasi.
Berbicara jasa konstruksi, Abdul Mufi menjelaskan, aspek hukum memegang peranan yang dominan sifatnya sesuai dengan UU no. 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi.

“Kita harus mengkaji kitab UU terkait, karena ada kontrak perjanjian yang diatur dalam uu perdata,” kata Abdul Mufi.

Berbicara kontrak tentunya tidak akan lepas dari syarat subjektif dan obyektik. Dan jika keluar dari dua syarat tersebut, kontrak dianggap tidak sah.

UU tentang lingkungan hidup menurut Abdul Mufi juga harus diperhatikan, sehingga ketika diadakan kontrak harus diperhatikan tentang lingkungan hidupnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk UU tentang tenaga kerja.Karena kesejahteraan dan keselamatan kerja harus diutamakan.

Asas-asas kontrak juga dibahas oleh Abdul Mufi. Pasalnya bisa menjadi acuan dalam membuat kontrak. Abdul Mufi mengatakan, ada lima asas kontrak yang harus dipatuhi.Yang pertama asas kebebasan kontrak dimana saja dan dengan siapa saja yang penting bukan anak dibawah umur, ada kesepakatan tanpa ada suatu paksaan.

Yang kedua asas konsoliasme yang timbul karena sudah ada kesepakatan. Ketiga asas kepribadian, kontrak berlaku hanya yang menandatangi kontrak dan tidak bisa ikut campur tangan dari pihak ketiga.Keempat aspek administrasi, aspek ini sangat penting dalam kontrak. Biasanya administrasi mengikuti S.O.P yang ada.

Abdul berharap, materi yang dia berikan bersama Jainul bisa menjadi masukan bagi Pemkot Gorontalo dalam membuat kontrak terkait infrastruktur.(Hs.Foto:Hs)

Related posts

Leave a Comment