BPKN Tanggapi Ketidakadilan Atas Konsumen Perumahan

“ Belakangan ini , jumlah konsumen di sektor perumahan yang mengadu kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terus meningkat. Hal ini tentu saja sungguh memprihatikan sehingga mengundang BPKN untuk bersikap proaktif,” ucap Ketua BPKN Ardiansyah Parman.

Dijelaskan oleh Ardiansyah Parman dalam Konfrensi pers yang berlangsung rabu (28/3) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, adapun berbagai permasalah yang dihadapi konsumen adalah insiden pembiayaan, ketidakjelasan status sertifikat, ketidaksesuain fasilitas umum, ketidaksesuaian izin lingkungan, ketidak jelasan biaya pengelolaan dan layanan serta insiden kelembagaan Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) bagi konsumen rumah susun dimana kondisinya pada saat ini  mayoritas para anggotanya berasal dari pihak pengembang.

Untuk kelembagaan P3SRS, BPKN RI akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. “ jadi rekomendasinya adalah pembentukan P3SRS yang representatif masih belum dapat terselesaikan dan masih menjadi permasalahan yang mendasar,”tuturnya.

Menurut Ardiansyah, konflik seringkali disebabkan oleh persepsi yang berbeda terhadap undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan turunannya, dan tidak ada lembaga yang menengahi atau memberikan pemahaman yang seharusnya.

Terkait dengan pengaduan warga perumahan Violet Garden Kranji, Bekasi Barat, BPKN telah melaksanakan kegiatan edukasi PK di Jakarta pada 12 Desember 2017 dengan mengangkat topik “ FGD” Kepastian hukum bagi pemilik satuan rumah susun/apartemen”.

BPKN juga melaksanakan kegiatan forum komunikasi penanganan pengaduan dengan tema implementasi PP no.88 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perumahan dan pengawasan permukiman. (HS.Foto:Allan)

Related posts

Leave a Comment