Bupati Fakfak Hadiri Rapat Kordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pembahasan Rencana Detail Tata Ruang

Jakarta,Gpriority- Menindaklanjuti surat beberapa bupati salah satunya surat Bupati Fakfak nomor 650/630/BUP/2019/ perihal permohonan persetujuan substansi rencana detail tata ruang dan peraturan kawasan perkotaan Fakfak Provinsi Papua Barat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar rapat kordinasi lintas sektor dalam rangka pembahasan rencana detail tata ruang di Sheraton Hotel Gandaria City,Jakarta.

Acara sendiri dibuka oleh Dr.Ir Abdul Kamarzuki MPM selaku Dirjen Tata ruang Kementerian Agraria dan Tata ruang/BPN. Abdul Kamarzuki menjelaskan bahwa RDTR ini menjadi landasan untuk membangun daerah yang dipimpin oleh bupati dan walikota.

” Mengingat pentingnya RDTR ini kami dengan bappenas melakukan sinkronisasi agar landasan pembangunan jelas semua,” ucap Abdul Kamarzuki.

” Kita tahu persis Presiden Jokowi meminta secara detail tata ruang daerah di indonesia,karena meminta kepada kementerian ATR/BPN dan kepala daerah agar menyiapkan rencana tata ruang di wilayahnya masing-masing,” tutur Kamarzuki.

Lebih lanjut dikatakan Kamarzuki bahwa dalam acara ini Dirjen Tata ruang Kementerian Agraria dan Tata ruang/BPN diminta oleh pak menteri untuk tidak membahas lagi revisi perda RTRW tetapi langsung RDTR.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dihadirkan untuk mendukung Online Single Submission (OSS) yang tengah diterapkan oleh Pemerintah pusat. “Untuk daerah yang belum memiliki RDTR bisa online namun jika tidak maka harus dilakukan secara manual,” jelas Kamarzuki.

RDTR seperti dijelaskan Kamarzuki intinya untuk menghapus ijin-ijin yang ada di daerah dan menjadikan satu standar.” Hal ini sesuai dengan amanah dari UU salah satunya UU no.29 tahun 2007. Atas dasar alasan itulah ijin pemanfaatan ruang,mendirikan ruang landasannya adalah RTRW kabupaten kota,namun untuk imb dan beragam ijin lainnya maka masuk RDTR.Kenapa semua ditampung di RDTR?Karena memudahkan Pemda untuk mempercepat perizinan usaha. Dengan RDTR, untuk ajukan izin saat itu juga terlihat apa bisa dikeluarkan izinnya, apa ditolak, apa memenuhi syarat tertentu, atau melanggar,” pungkas Abdul.

Dalam sambutannya, Bupati Fakfak Dr. Mohammad Uswanas, M.Si mengatakan, kalau bicara soal penataan ruang mungkin menjadi suatu problem bagi semua daerah.Tentu ada yang tidak sama antara daerah satu dan daerah lain seperti Papua.

” Papua cukup rumit, saya kira bapak bapak dari dari bagian pertanahan pusat tahu persis salim klaim dan sebagainya. Ini merupakan suatu dinamika yang tidak bisa dipisahkan dalam strategi perencanaan pembangunan Nasional,” ucap Mohammad Uswanas.

“Oleh sebab itu maka dengan luas wilayah yang cukup besar tentu kita membutuhkan pola ruang yang dinamis dan produktif,” tambah Mohammad Uswanas.

Dalam kesempatan tersebut Mohammad Uswanas juga ingin menyampaikan bahwa luas kabupaten Fakfak adalah 14.320.000 kilometer persegi.

Fakfak sendiri seperti dituturkan Mohammad Uswanas merupakan kabupaten administrasi tertua di Tanah Papua.Wilayahnya sebelum pemekaran sangat luas sekali sampai dengan Mimika, kemudian dimekarkan menjadi beberapa kabupaten sehingga luas yang mencapai 80.000 kilometer persegi menjadi 14.320.000 Km2.Bupati juga menjelaskan tentang jumlah pulau dan penduduk serta potensi ekonomi dan karakter masyarakat yang religius, toleransi tinggi dan lain sebagainya.

” Saya kira merupakan hal yang penting disampaikan. Karena selama ini banyak yang berpikiran bahwa kota hanyalah tempat pemukiman,” jelas Mohammad Uswanas.

Mohammad Uswanas juga menjelaskan tentang rata-rata mekanisme pembangunan di wilayah-wilayah kabupaten induk yang dibentuk berdasarkan undang-undang tahun 1969. ” Di tahun tersebut sudah ada UU tentang pembentukan provinsi Irian Barat dan 9 Kabupaten/Kota administratif. Ini mengalami pemekaran karena adanya DOB.Sehingga harus ditetapkan pula batas-batas wilayah termasuk ruang dan sebagainya, sehingga beberapa peraturan di Fakfak mengalami perubahan dalam waktu yang tidak terlalu lama . Oleh sebab itu selaku Bupati, saya berharap kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik dan mudah mudahan kementerian dapat menyetujui apa-apa yang menjadi harapan kita dalam rencana penyusunan detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan perkotaan Fakfak tahun 2019-2039. mudah-mudahan tidak ada lagi pemekaran sehingga tidak perlu dirubah lagi,” tutur Bupati Uswanas.

“Kami sudah mendengar masukan dari para pejabat di kementerian, kami mengucapkan terima kasih atas masukannya. Fakfak ini kota yang unik dan tidak pernah mendengar adanya gempa bumi. Meskipun demikian ini juga menjadi perhatian mitigasi bencana seperti yang dituturkan dari perwakilan bappenas. Dari pertahanan kemanan saat ini sedang dibangun KOREM di kawasan perkotaan. Dan Insya Allah kami pulang dengan membawa hasil,” tutur Sekda Ali Baham menjawab masukan yang diberikan oleh perwakilan kementerian yang hadir dalam acara tersebut.

Ali Baham yang ditemui di sela jeda acara mengatakan, ” acara ini merupakan suatu tahapan dimana ada evaluasi dan tanggapan dari kementerian di tingkat pusat yang berkaitan dengan tata ruang Fakfak yang sudah kita susun dan sudah ada perdanya. Saya kira ini adalah hal yang baik, walaupun kita sudah berproses tetapi masih ada yang kurang. Maka dalam forum ini kita bersama-sama berembug dan bertukar pikiran untuk memperbaikinya.Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini sudah selesai.Sehingga rencana tata ruang Fakfak sudah bisa menjadi dasar untuk perijinan-perijinan di Kabupaten Fakfak.(Hs.Foto:Hs)

Related posts