Direktorat PDRB Dirjen PDTu Kemendesa, PDT dan Transmigrasi Adakan Perumusan Penanggulangan Bencana Daerah Tertinggal

Diadakan selama tiga hari pada 27-29 Maret 2018 Direktorat PDRB Dirjen PDTu Kemendesa, PDT dan Transmigrasi mengadakan workshop bertajuk Rapat Perumusan Rekomendasi & Informasi Kebutuhan Penanggulangan Bencana di Daerah Tertinggal.

Acara yang berlangsung di The Media Hotel Jakarta dan dihadiri oleh Narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Sosial (Kemensos), Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) serta para tamu undangan yang berasal dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari 12 Kabupaten yang masuk daerah tertinggal  dibuka langsung oleh Direktur Jendral PDTu Drs.Johozua M Yoltuwu Msi.Ma pada 27 Maret 2018.

Dilanjutkan pemaparan materi dari Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB) Drs.Hasman Ma’ani MSi. Menurut Drs.Hasman Ma’ani MSi, PDRB mempunyai fungsi perumusan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana, koordinasi dibidang penanganan daerah rawan bencana, pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan daerah rawan bencana, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di daerah rawan bencana serta pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan daerah rawan bencana di kawasan daerah tertinggal.

Drs.Hasman Ma’ani MSi dalam pemaparannya juga menjelaskan tentang tugas direktorat PDRB, fokus program PDRB pra dan pasca bencana, kebijakan nasional bidang penanggulangan bencana, lokasi sasaran penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dalam RPJMN 2015-2019, potret daerah rawan bencana di daerah tertinggal, skema penanganan daerah rawan bencana di daerah tertinggal, bentuk kegiatan pengurangan resiko bencana yang sudah dilakukan tahun 2015-2017,program dan kegiatan PRB di daerah tertinggal tahun 2017, informasi rencana lokus 2019 di daerah tertinggal,informasi rencana lokus 2019 berdasarkan IRBI 2013, serta prioritas penggunanaan dana desa tahun 2018.

Keesokan harinya acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Iwan Eka. Iwan Eka menjelaskan secara umum tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana, perlu terus meningkat.

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Drs. Elvius Dailami, M.Si memaparkan tentang pentingnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menanggulangi bencana di daerah. Sebab, SPM merupakan ketentuan mengenasi jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Selanjutnya, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan BAPPENAS Drs.Sumedi Andono Mulyo MA.Ph.d mengatakan bahwa Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) ditargetkan pada April 2018. Dalam mewujudkannya, konteks kewilayahan juga sangat penting untuk dipertimbangkan. Contohnya, seperti RIPB ada tergantung dari tingkat kerawanan yang ada. Menyangkut hal itu, dalam acara tersebut Ketua Tim Perumus Penyusunan RIPB Dr. Suprayoga turut memaparkan kerangka RIPB tahun 2015-2045, dilihat dari perespektif dan ketangguhannya.

Selain RIPB, Dra. Sunarti dari Kemensos juga menyampaikan pentingnya Kampung Siaga Bencana serta Desa Tangguh Bencana juga menjadi perencanaan yang wajib untuk dipertimbangkan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan guna terciptanya Kampung Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana.

Dr. Raditya Jati, dari BNPB, juga mengatakan bahwa kekuatan untuk pencegahan bencana seharusnya ada di level daerah. Dalam hal ini, masyarakat daerah harus lebih siap dan paham tentang daerahnya jika terjadi bencana. “Data harus kuat dari daerah,” ungkapnya. (RA/GP)

Related posts

Leave a Comment