Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan: Operator Harus Berhati-Hati Dalam Melakukan Registrasi Kartu

Jakarta,Gpriority-Belakangan ini banyak sekali kasus yang mencuat atas kejahatan yang dilakukan oleh sindikat atau orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil alih telepon dan akun-akun bank yang dimiliki oleh korban.

Atas dasar alasan tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menggelar jumpa pers di Ruang Serba Guna Lantai Dasar Gedung Kominfo Jakarta Rabu (23/1/2020).

Dijelaskan oleh Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan bahwa perlu kehati-hatian dalam registrasi kartu.

“Kalau melihat kasus yang teman-teman sudah ketahui ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita semua termasuk operator,bank terkait dan juga masyarakat bahwa di era digital ini makin banyak kejahatan-kejahatan yang bisa mencari kelemahan dari sistem yang sudah ada. Untuk itulah perlu perbaikan dari semuanya ,” jelas Semuel.

Kominfo dan BRTI seperti dijelaskan Semuel telah mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan kembali kepada operator untuk selalu berhati-hati dalam melakukan registrasi nomor customer apabila terjadi proses pergantian SIM card penggunanya.

“Kami juga sudah punya aturan terkait tata kelola ini yakni Permen no 12 tahun 2016 yang diperbaharui dalam Permen 21 tahun 2017 terkait registrasi pelanggan jasa telekomunikasi,” ucap Semuel.

Semuel juga berharap bahwa di era digital ini masyakarat harus lebih berhati-hati dalam menyimpan data dan melakukan registrasi kartu serta pergantian SIM card.

Anggota BRTI I Ketut Prihadi Kresna Mukti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengingatkan agar operator seluler di Tanah Air menerapkan standard operating procedure (SOP) yang ketat dalam penggunaan kartu seluler (SIM card). Hal ini perlu dilakukan agar kasus pengambilalihan SIM card wartawan senior Ilham Bintang oleh pihak lain tanpa hak dan diikuti pembobolan uang ratusan juta rupiah tak terulang.

BRTI seperti dikatakan Ketut juga akan meminta operator seluler untuk lebih berhati-hati dan menerapkan mekanisme penggantian kartu SIM card yang lebih baik.

“Penggantian kartu SIM card hanya dapat dilakukan berdasarkan mekanisme dan SOP yang diberlakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your Customer/KYC), yaitu prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas pelanggan adalah benar dan hanya boleh digunakan oleh orang yang berhak,” Jelas Ketut.

Ketut juga mengatakan, jika SOP telah dijalankan dengan baik, maka permasalahan SIM swap tanpa hak dan, atau melanggar hukum tidak akan terjadi.

Ketut juga mengatakan BRTI telah mengeluarkan ancaman, jika ditemukan operator tidak menjalankan SOP dengan benar, atau melanggar SOP tersebut, maka operator telekomunikasi seluler yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

“Untuk pengenaan sanksi, tentunya jika terdapat kelalaian dari operator seluler yang menyebabkan kerugian bagi pelanggan, operator yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi,” tutupnya.(Hs.Foto:Hs)

Related posts