DPRD Kaltara Keluarkan 16 Poin, Rekomendasi Urusan Wajib hingga Kesejahteraan Guru Kontrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara akhirnya mengeluarkan secara resmi rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2016. Rekomendasi secara resmi disampaikan lewat rapat paripurna istimewa yang digelar di ruang sidang Gedung DPRD, Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor.

Hadir Sekprov Kalimantan Utara H Badrun bersama para Asisten dan kepala SKPD. Termasuk beberapa anggota DPRD dan tamu undangan dari unsur Forkopimda. Ada 16 poin rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2016 untuk urusan wajib yang disampaikan Ketua Pansus LKPJ, Herman.

Poin rekomendasi antara lain permintaan DPRD bagi Pemprov untuk terus memacu percepatan pelaksanaaan kegiatan dalam rangka pencapaian tingkat penyerapan anggaran yang baik.

Herman mengutarakan, masih ada beberapa SKPD yang capaian serapan anggarannya berada di bawah 80 persen. Hal ini tuturnya perlu perbaikan di tahun anggaran 2017.

“Kami mengapresiasi SKPD yang daya serap anggarannya sudah di atas 80 persen. Tetapi kami juga temukan ada SKPD yang justru masih di bawah 80 persen. Tahun ini harus ada peningkatan,” sebutnya.

Seperti di Dinas Kesehatan lanjut Herman, dari 50 program dan kegiatan, masih ada 27 program dan kegiatan yang daya serapnya tak sampai 80 persen. “Ke depan, antara perencanaan, pelaksanaan, dan target harus seimbang,” ujarnya.

DPRD juga merekomendasikan percepatan pelelangan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Percepatan diharapkan, kegiatan-kegiatan fisik dan program di instansi ini dapat terakselerasi dengan baik.

Demikian pula rekomendasi DPRD agar Pemprov Kalimantan Utara lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, guru tidak tetap, termasuk beasiswa dan uang pembinaan bagi siswa berprestasi.

Herman juga menyinggung isu kelestarian lingkungan hidup. Pemprov diharapkan dapat membuat standar operasional prosedur (SOP) izin pembuangan air limbah termasuk izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah, serta perizinan lain di bidang lingkungan. “Perusahaan yang tidak memiliki izin pembuangan air limbah dalam kegiatan pengelolaan kualitas air limbah, kami minta untuk diberi sanksi,” sebutnya.

Selain rekomendasi urusan pilihan, Herman juga menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap urusan penyelenggaraan tugas pembantuan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan penyelenggaraan tugas pilihan. (Humas)⁠⁠⁠⁠

Related posts

Leave a Comment