Empat Tahun Kaltara, Belum yang Terdepan Perlukan Sinkronisasi Pemerintah dan DPRD

Berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan 11 daerah otonomi baru (DOB) termasuk di antaranya Kaltara pada 22 April 2013 lalu.

Kini Kaltara genap menginjak usia 4 tahun di bawah kepemimpinan Gubernur Irianto Lambrie dan Wakil Gubernur H Udin Hianggio.

Apakah dalam 4 tahun terakhir, Kaltara sudah telah berkembang seperti seharusnya? Salah seorang tokoh masyarakat Kota Tarakan, Sabirin Sanyong mengatakan, saat ini keadaan Kaltara jika dikaitkan dengan visi misi gubernur, memang masih terbilang on the track.

Permasalahan yang kini dihadapi oleh pemerintah provinsi kata Sabirin, yakni ketersedian anggaran yang sangat minim. Sehingga, menyebabkan pembangunan di Kaltara menjadi terhambat.

“Nah itu yang jadi penghambat pembangunan,” ucap Sabirin.

Sebab kekurangan anggaran yang dimiliki Kaltara, mengakibatkan beberapa daerah menjadi korban. Sabirin berharap agar pemerintah bisa memikirkan kembali nasib masyarakat, dengan dapat menormalisasikan kembali kondisi perekonomian di Kaltara.

“Dengan catatan jika investor datang ke Kaltara, infrastruktur harus tersedia dan stabilitas keamanan terjaga,” jelas Sabirin.

Tetapi ada hal yang lebih penting dari itu, kata Sabirin, yakni Kaltara harus membenahi birokrasinya yang dinilai berantakan dan tidak sinkron antara kreativitas yang berasal dari gubernur  dengan birokrasi di bawahnya. Sehingga ketertinggalan ini harus dibenahi kembali oleh pemerintah.

“Sekiranya birokrasi ada di pemerintahan yang harus menyesuaikan langkah dengan gubernur. Saya berharap agar masyarakat juga dapat mendukung apa yang menjadi program kerja pemerintah selama ini,” harap Sabirin yang juga merupakan figur yang siap memimpin Tarakan pada pilwali 2018.

Berbeda dengan Sabirin, salah seorang tokoh masyarakat Tarakan, Muhammad Zain mengatakan saat ini Kaltara telah berkembang cukup pesat. Meski masih terbilang provinsi baru, tetapi Kaltara telah memiliki alur perekonomian yang sangat baik.

“Seperti hasil pangan yang harus dikembangkan lagi, seperti padi. Tetapi memang diperlukan ahli untuk bisa mengembangkan sektor pangan tersebut,” ujar Zain.

Sementara itu, Ketua STIMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati Tarakan Endyk Novianto juga berkomentar 4 tahun hari jadi Kaltara mengatakan, saat ini Kaltara masih dalam tahap penyesuaian dalam berbagai hal. Sehingga kurang lebih 4 tahun ini, belum ada peningkatan yang signifikan.

“Saya pikir tahun depan perlu peningkatan yang signifikan lagi,” ujar Endyk, saat dihubungi via telepon.

Jika menilai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Endyk mengatakan saat ini memang masih butuh penyesuaian. Dia tidak menampik jika saat ini, kondisi Kaltara yang datar tetapi tetap stabil. Sehingga perlu diwaspadai agar Kaltara nantinya tidak bernasib sama dengan Provinsi Bangka Belitung dan Banten yang tidak berjalan, bahkan saat ini perkembangannya malah menurun. “Tetapi seperti di Tarakan, meski tidak bagus kita tetap bisa berjalan. Tugas pemimpin yang harus menjaga proses agar tetap berjalan. Untuk hal itu saya apresiasi dengan baik,” jelas Endyk.

Menurutnya untuk meningkatkan kinerja den pembangunan di Kaltara, masih sangat dibutuhkan pergerakan yang lebih intens dari para pemangku kepentingan yang ada di Bumi Benuanta.

 “Contohnya saat Badrun yang dulunya merupakan Sekretaris Daerah Tarakan dan saat ini, menjadi Sekretaris Provinsi Kaltara dan saya lihat gregetnya (kerjanya) masih kurang padahal ketika di Tarakan gregetnya bagus sekali,” tuturnya.

Ada tiga faktor yang menurutnya perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Yakni,  terkait kenyamanan dalam berbisnis bagi masyarakat yang menurutnya masih tetap sama dan belum ada perubahan. Bagaimana diperlukan kemudahan transportasi pengiriman barang. Selain itu permasalahan listrik yang tidak ada perubahan.

“Itulah yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Endyk.

Lalu diperlukannya inovasi atau terobosan baru yang bisa mengubah masyarakat, seperti di dalam bidang-bidang usaha.

“Salah satu contoh mungkin pemerintah kota maupun pemerintah provinsi perlu mengawalinya dengan membuat sebuah pabrik di Tarakan,” tuturnya.

Dari sisi pendidikan menurut Endyk, masih belum terlihat ada peningkatan yang begitu signifikan bila dibandingkan pada saat masih tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur di mana pembangunan sekolah dan peningkatan infrastruktur juga cukup cepat.

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kaltara, Ambo Intang mengatakan, kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara telah berjalan sesuai dengan apa diharapkan. Pembangunan yang berjalan selama ini masih berjalan sesuai dengan rencana.

“Alhamdulilah pembangunan di Kaltara telah berjalan walaupun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangan. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun ke depannya bisa ada peningkatan,” tuturnya.

Dari sisi ekonomi perlu perhatian dan menjadi bahan kajian banyak pihak.  Menciptakan dan menggali segala potensi yang ada sehingga dapat membentuk masyarakat agar tidak menjadi komsumtif. “Dalam perkembangannya perlu lebih mengedepankan sinergitas dan koordinasi, termasuk dengan DPRD Kaltara,” ujarnya.

Informasi yang diperolehnya beberapa waktu yang lalu terkait  5 buah patok batas yang hilang patut menjadi perhatian. Sebagai daerah perbatasan,  patok perbatasan merupakan tanggung jawab.

Ambo Intang yang juga merupakan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltara mengungkapkan, perlunya menciptakan susasana yang lebih harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD. Seperti HUT Kaltara yang sampai saat ini belum diperdakan oleh DPRD.

Sehingga yang berlanjut hingga saat ini itu adalah peraturan Gubernur. Namun dirinya mengharapkan hal tersebut jangan sampai menjadi sebuah pemicu ketidaknyamanan. (Humas)⁠⁠⁠⁠

Related posts

Leave a Comment