Fatwa “ Muamalah Medsosiah” diluncurkan MUI

Bertempat di ruang serbaguna, lantai dasar Gedung Utama Kementerian Kominfo, Merdeka Barat, Jakpus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan fatwa hukum dan pedoman dalam beraktivitas di media sosial atau dikenal dengan muamalah medsosiah.

Peluncuran Fatwa MUI nomor 24/2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial secara resmi dilakukan oleh Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin dengan memberikannya secara simbolik kepada  Menyeri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Ketua Umum MUI KH Maruf Amin dalam sambutannya mengatakan, fatwa tersebut sangat penting sebagai upaya para ulama dalam mengantisipasi perkembangan media sosial.

Menkominfo Rudiantara pun menyambut baik terbitnya fatwa tersebut dan diharapkan dengan adanya fatwa tersebut umat Islam dapat menggunakan media sosial secara baik dan bijak.

Pada acara tersebut, pengantar dan fatwa MUI yang telah ditetapkan pada 13 mei 2017 disampaikan oleh Sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Sholeh.  Isi dari fatwa tersebut adalah haram bagi setiap muslim dalam beraktifitas di media sosial melakukan ghibah (mengunjing), fitnah (menyebarkan informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran), namimah (adu domba), bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar-golongan (SARA).

Fatwa tersebut juga mengharamkan setiap muslim untuk menyebarkan kabar bohong dan informasi bohong (hoax), menyebarkan materi pornografi, menyebarkan konten yang benar namun tidak sesuai tempat dan waktu, kemaksiatan serta segala hal yang dilarang secara syar’i.   

MUI dalam fatwanya juga menyatakan memproduksi, menyebarkan  atau membuat konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat, memproduksi dan menyebarkan konten informasi yang bertujuan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, serta  menyembunyikan kebenaran ataupun menipu khalayak hukumnya haram.

Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram, kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan syar’i.

Selain itu, MUI menegaskan haram menyebarkan konten pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.

Begitu pula aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntingan, baik ekonomi maupun non ekonomi hukumnya haram, termasuk didalamnya orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. (hs)

Related posts

Leave a Comment