Geliat Infrastruktur Fakfak; DARI INFRASTRUKTUR DASAR KE BANDARA SIBORU

Sejak memimpin Kabupaten Fakfak Papua Barat, Bupati Drs. Mohammad Uswanas, M.Si telah berhasil membangun berbagai infrastruktur seperti infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan, bahkan tidak ada lagi distrik yang terisolasi karena tidak ada akses jalan.

Pada jabatan periode kedua ini bahkan semakin terlihat pembangunan infrastruktur menunjang geliat perekonomian masyarakat di Kabupaten Fakfak.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos, M.A.P mengatakan terkait pembangunan infrastruktur di kabupaten fakfak periode kedua kepemimpinan Bupati Mohammad Uswanas sebagai upaya melanjutkan apa yang ia bangun di periode sebelumnya yaitu insfastruktur yang sangat mendasar sekali yakni mengejar insfastruktur dasar seperti jalan, pendidikan dan kesehatan.

“Di samping itu ada pembangunan infastruktur penunjang lainnya seperti pembangunan tempat ibadah gereja dan masjid, dan pembangunan-pembangunan lainnya untuk menunjang aktivitas kepentingan daerah,” kata Samaun.

Dijelaskan Samaun, pembangunan jembatan, jalan di 17 distrik yang ada di Kabupaten Fakfak pada periode 1 dan 2 terus dilakukan peningkatan supaya menunjang mobilitas transportasi yang sangat menunjang perekonomian.

“Alhamdulillah capaian untuk tingkat distrik aksesnya sudah menembus17 distrik, sudah bisa dilalui kendaraan. Dan kami terus melakukan peningkatan, meskipun sebenarnya target program membuka akses jalan ke distrik-distrik sudah tercapai, “ katanya.

“Infastruktur penopang transportasi cukup bagus seperti pelabuhan laut saat ini. Tahun 2019 akan dilakukan untuk pelabuhan laut, untuk kapal fery dan kapal-kapal kecil sangat menunjang sekali. Mengenai infrastruktur pendidikan saat ini semua berjalan bagus, kesehatan pun begitu. Kendalanya saat ini kurangnya tenaga medis seperti dokter dan guru-guru di tingkat kampus dan distrik, memang sangat kurang, tetapi untuk infastrukturnya sudah disiapkan,” jelasnya.

Mengenai pembangunan bandara Siboru, kata Samaun, saat ini sudah ada izin penempatan lokasi dari Dinas Perhubungan.

“Sudah keluar tahun ini.Dan terkait dengan pendanaan Pemda Fakfak dan Papua Barat sudah mengalokasikan anggaran untuk rencana biaya pemetaan dan pembebasan lahan. Terkait hak ulayat sudah tidak jadi masalah. Sudah ada kesepakatan terhadap pemerintah. Yang menjadi kendala saat ini pemerintah daerah yaitu pengukuran sertifikat. Untuk melakukan pengukuran ke pembuatan sertifikat lahan yang mencapai 100-200 hektar lebih. Sekarang ini masih menunggu dari Badan Perencaan bahwa penyelesaian seperti ini harus menggunakan appraisal. Jadi penetapan harga itu ditetapkan oleh Appraisal permeter. Maka dari itu semua harus menunggu. Anggaran 2018 yang sudah dianggarkan pun untuk saat ini belum bisa dilaksanakan, karena harus menunggu penyelesaian harga tanah yang diappraisal. Setelah itu anggaran bisa untuk pengukuran persertifikatan. Inilah kendala bandara Siboru. Prinsipnya bahwa ini adalah hal-hal teknis, untuk penepatan lokasi dan landasan sudah siap. Maka proses pembangunan bandara Siboru akan dimulai lagi tahun 2019, “ kata Samaun.

“Target yang kita kejar adalah karena Fakfak itu wilayahnya yang cukup luas, Pak Bupati saat ini memfokuskan program bagaimana untuk memaksimalkan pembangunan insfastruktur yang sangat mendasar sekali, yakni bagi Pak Bupati yaitu akses jalan sehingga menurut beliau bahwa sisa waktu sampai 2021 untuk menembus isolasi distrik ke kampung-kampung itu harus tercapai,” pungkasnya.# Mey/GP

 

Related posts

Leave a Comment