Gercin NKRI Apresiasi Sekjen PIF Yang Menolak Kehadiran ULMWP di Forum Internasional

Jakarta,Gpriority- Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta NKRI (DPN Gercin-NKRI) memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik ( PIF ) Dame Meg Taylor yang sudah menolak kehadiran United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ) untuk membawa isu Papua merdeka ke dalam forum internasional tersebut, dikarenakan ULMWP bukan sebuah negara berdaulat yang mewakili negara negara di kepulauan pasifik dan juga bukan merupakan anggota tetap PIF sehingga tidak berhak mewakili Papua ke dalam forum forum internasional di kepulauan pasific dan forum forum PBB. “PIF dan PBB masih menganggap Papua bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Ketua Umum DPN Gercin-NKRI,Hendrik Yance Udam (HYU) pada keterangan persnya di Jakarta (10/9).

DPN Gercin-NKRI juga memberikan dukungan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada beberapa negara negara di pasifik rumpun Malanesia antara lain Australia,Fiji dan PNG yang telah memberikan dukungan politiknya dalam diplomasi politik internasional untuk menolak negara Vanuatu menganggu kedaulatan NKRI dengan membawa isu isu Papua merdeka ke forum forum internasional negara negara di pasifik selatan rumpun Malanesia serta ke forum PBB .
Hal tersebut merupakan langkah diplomasi politik yang sangat baik dalam menjaga hubungan persahabatan dan bilateral NKRI sebagai mitra strategis di kawasan negara negara di pasific rumpun Malanesia.

DPN Gercin-NKRI yang terdiri dari anak Papua asli ras Malanesia mengutuk keras negara Vanuatu yang selalu mencampuri urusan domestik NKRI.

DPN Gercin-NKRI menyarankan agar Vanuatu lebih fokus mengurus masalah dalam negerinya dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri ketimbang mengurus urusan dalam negeri NKRI.

“Kami sudah hidup damai dan tenang dalam NKRI.Untuk itu kami meminta kepada negara negara di pasifik rumpun Malanesia terlebih khusus Vanuatu untuk kiranya dapat menghargai kedaulatan NKRI dari Sabang sampai dengan Merauke dan tidak usah melakukan manuver manuver politik yang akan dapat menganggu hubungan bilateral NKRI dengan negara negara rumpun Malanesia,”kata HYU.

DPN Gercin-NKRI juga meminta agar Vanuatu dapat mematuhi piagam PBB untuk tidak mencampuri urusan domestik negara lain termasuk NKRI.

Vanuatu juga harus menghargai kedaulatan NKRI dan juga harus berterima kasih kepada NKRI yang pada tahun 2015 yang lalu memberikan bantuan kemanusian senilai dua juta dolar US kepada Vanuatu yang hancur dan lumpuh akibat badai tropis.
Vanuatu diharapkan juga tidak boleh mendengar berita berita bohong terhadap isu isu Papua yang di kembangkan oleh ULMWP yang mengatakan bahwa Papua tidak di bangun dengan baik.

Berbekal alasan tersebut DPN Gercin-NKRI berjanji jika sudah mendapatkan operasional organisasi yang tetap maka salah satu program yang akan dilakukan adalah mengadakan tour ke negara negara di pasific rumpun Malanesia.

“Anak-anak asli Papua akan diajak untuk bisa melihat perkembangan pembangunan di negara negara tersebut terlebih khusus negara Vanuatu sehingga mereka bisa membandingkan pembangunan yang ada di negara negara tersebut dengan pembangunan yang ada di Papua.Dengan demikian generasi muda asli Papua yang merupakan pilar pembagunan di Papua dan NKRI akan bersuara dengan lantang bahwa Papua sangat maju dalam segala sektor,”Tutur HYU.

“Bila perlu kami juga akan melakukan komunikasi komunikasi dan dialog dengan tokoh tokoh negara di pasifik rumpun Malanesia untuk menjelaskan bahwa Papua sudah sangat maju sekali di dalam NKRI untuk itu kami juga meminta kepada negara negara yang tergabung di dalam rumpun Malanesia di pasifik untuk mendukung sepenuhnya Papua dalam NKRI serta teritorial NKRI dari Sabang sampai Merauke,”tambahnya.

Presiden NKRI Ir Joko widodo sangat konsentrasi untuk membangun Papua.Sudah banyak dana yang bersumber dari APBN, APBD,Dana desa serta dana ostus serta bantuan lainnya untuk membangun Papua dalam bingkai NKRI.

UU OTSUS yang di berikan kepada Papua ,semua jabatan-jabatan strategis di pemerintahan Papua yang dipegang oleh anak anak asli Papua menjadi bukti bahwa NKRI memberi kewenangan penuh kepada anak Papua untuk memakmuran rakyatnya.(Hs)

Related posts

Leave a Comment