Gubernur Kaltara Apresiasi Tercapainya Raperda Pertanggungjawaban APBD Kaltara 2017

Sebagai provinsi yang masih tergolong muda, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya mengembangkan wilayahnya. Hal ini yang hingga kini masih terus menjadi perjuangan bersama, baik dari pemerintah dari tingkat provinsi hingga daerah, DPRD, dan masyarakat.

Dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan II Tahun 2018, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyatakan dirinya sangat berterima kasih dan sangat menghargai kerja seluruh anggota DPRD Kaltara atas tercapainya kesepakatan bersama rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2017. “Terima kasih saya ucapkan, karena harmonisasi yang selalu terbangun dengan baik antara legislatif dan eksekutif di Kaltara selama ini,” ungkapnya, Senin (30/7). Raperda tersebut pun selanjutnya akan segera ditetapkan menjadi Perda.

Sebelumnya, Irianto telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2017 tersebut pada Rapat Paripurna ke-11, Jumat (29/6) lalu. Baru pada Rapat Paripurna ke-12 masa Persidangan II tahun 2018 lah, laporan tersebut ditanggapi, Rabu (18/7).

Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon, dalam rapat paripurna ke-12 fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltara secara umum memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kaltara dalam pengelolaan APBD tahun anggran 2017 dengan bukti capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali lagi diberikan oleh BPK RI untuk ke-4 kalinya.Dalam rapat tersebut, para fraksi juga memberikan sambutan secara positif kepada Pemda yang telah mempertahankan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 kali. Dimana hal tersebut merupakan capaian yang baik dan tak mudah dalam memperolehnya.

Di sidang selanjutnya, yaitu Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II tahun 2018, Gubernur Kaltara memberikan tanggapannya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Hal tersebut disampaikan oleh PJ Sekretaris Provinsi H. Syaiful Herman, yang dalam rapat tersebut hadir mewakili gubernur.

Raperda Inisiatif dan Target Pembangunan Kaltara

Dalam Masa Persidangan II tahun 2018, dari Rapata Paripurna ke 12 hingga 14, pihak DPRD Kaltara juga telah mengusulkan, serta menyusun sejumlah Raperda Inisiatif. Dalam Rapat Paripurna ke-12, Ketua Bapemperda H. AR. Rasyid menyampaikan 5 Raperda Inisiatif DPRD Kaltara. Rencana tersebut antara lain rencana induk kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2033, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan sadaqah, fasilitas penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan kelembagaan adat.

Selain itu, dalam rapat tersebut, Syaiful Herman turut menuturkan sejumlah Raperda Inisiatif Pemda Kaltara. Nota yang dibacakan tersebut berisikan 11 Raperda Pemda Kaltara. Raperda tersebut antara lain mengenai Penanggulangan Bencana, Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan Bandar Udara Tanjung Selor, Kawasan Tanpa Asap Rokok, Penyelenggaraan Kearsipan, Rencana Umum Energi Daerah, Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Kurang Mampu, Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan daKn suasana Perangkat Daerah, Desa, Retribusi Jasa Perizinan Tertentu, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Rapat Paripurna ke-14, para fraksi yang hadir memberikan dukungan penuh terhadap 11 Raperda Pemda  tersebut dan akan dibahas bersama hingga Raperda tersebut menjadi Perda.Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara turut memeberikan dukungan dan apresiasi yang sangat tinggi terhadap DPRD Provinsi Kaltara terhadap 5 Raperda Inisiatif yang diajukan oleh DPRD Kaltara. Kelima Raperda Inisiatif DPRD tersebut juga tentunya akan dibahas lebih lanjut dengan mengharapkan masukan dari seluruh elemen masyarakat untuk kesempurnaan raperda yang dilahirkan.

Tak hanya menyoal Raperda, terkait APBD, Irianto yang dalam Rapat Paripurna ke-15 pun juga menyampaikan sejumlah target dan perkembangan rencana pembagunan. Target dan rencana tersebut antara lain terkait akses transportasi hingga ke perbatasan. “Kita Targetkan, tahun depan sudah terhubung hingga perbatasan. Selain itu, jalan trans Kalimantan yang menghubungkan ibukota provinsi (Tanjung Selor) juga sudah tembus hingga perbatasan,” tuturnya. Hal ini ia sampaikan, tentunya sebagai rencana tahapan Kaltara sebagai provinsi yang kian maju. (adv)

Related posts

Leave a Comment