Hasil Diskusi Fiskal Mudah-Mudahan Diterima Pusat

Problem yang dihadapi sejumlah daerah wilayah kaya hutan adalah kemakmuran. Dibandingkan wilayah lain, daerah-daerah itu kerap kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi di wilayahnya. Misalnya, tidak dapat membuka area untuk pertambangan maupun perkebunan sawit karena kewajibannya menjaga hutan. Akibatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat ekonomi kabupaten cenderung turun.

Hal inilah yang disikapi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dengan menyelenggarakan konferensi bertema ‘transfer fiskal untuk kabupaten kaya hutan’ di Hotel Double Tree, Cikini,Jakarta Pusat (18/9).

Menurut Ketua AIPI Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, konferensi ini sejalan dengan misi AIPI dalam mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, termasuk dalam pembuatan kebijakan.

“Hadirnya 30 bupati atau yang mewakili wilayah kaya hutan diharapkan dapat memberikan dorongan bagi terbentuknya kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat berdasarkan data yang akurat, ” ujar Soemantri.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Drs. Syarifudin MM mengatakan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.Pendanaan pada suatu bidang pemerintahan diatur dalam suatu pemerintahan daerah dibiayai oleh APBD. Sumber pelaksanaan daerah terdiri atas dana daerah,perimbangan, pajak dan lain-lain.

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pemerintahan antar daerah. Jumlah APBD mencapai 1150 tryliun. Dana itu 700 tryliunnya berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan sisanya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kabupaten kaya hutan menanggung biaya ekosistem hutan. Untuk itulah dalam DAU mempertimbangkan indikator hutan untuk menjaga ekosistem hutan,” kata Syarifudin.

Dr. Syaiful Ramadhan, staf ahli Kabiro Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan dengan adanya tambahan dana tentu saja disambut sangat gembira oleh KLHK, namun beliau mewanti wanti agar dana ini digunakan sesuai dengan kegiatan.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid yang hadir dalam acara tersebut sangat mendukung sekali  diadakannya acara ini untuk daerah-daerah kaya hutan. “ Kita berdoa mudah-mudahan hasil diskusi-diskusi daerah  terkait kehutanan yang didakan dalam forum ini bisa diterima oleh pemerintah pusat nantinya, karena dari satu sisi daerah sangat membutuhkan DAU untuk hutan ini,” kata Laura.

Dijelaskan oleh Laura, didaerahnya yakni Nunukan, 63 persen adalah wilayah hutan, namun karena keterbatasan anggaran  sehingga sulit mendongkrak  sisi pembangunan daerah.

Laura juga menyarankan kepada Pemerintah Pusat , sebaiknya pemanfaatan alokasi dana jika dikabulkan oleh Pemerintah Pusat harus lebih fleksibel lagi, karena biasanya ketika suatu anggaran misalnya dihasilkan oleh komoditi tertentu seperti dari sisi kehutanan biasanya pemanfaatannya dilakukan untuk sekitar hutan sendiri.

“ Nah alangkah baiknya dimanfaatkan juga untuk pembangunan , karena kita di daerah kebetulan sedang mengalami defisit anggaran sehingga anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan sangat kurang sekali. Dan mudah-mudahan kalau ini dikabulkan bisa membantu daerah dalam pembangunan,” ujar Laura.

Laura juga menjelaskan bahwa di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) juga memiliki kajian ini namun dikarenakan keterbatasan anggaran belum mengekspos ke luar. “ Alhamdulillah ada lembaga seperi AIPI dan AIMI yang mau mengkaji persoalan ini. Siapa tahu bisa dikombinasikan sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi,”tutup Laura.(Hs.Foto:Hs)

 

Related posts

Leave a Comment