Hj Noormiliyani AS Bupati Perempuan Pertama Kalsel di Batola

Pegang Prinsip Bekerja Keras

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor melantik dan mengambil sumpah Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala (Batola) Terpilih periode 2017-2022 hasil Pilkada Serentak Tahun 2017 yakni Hj Noormiliyani AS dan H Rahmadian Noor.

Noormiliyani merupakan perempuan pertama di Kalsel yang menjabat sebagai kepala daerah. Anak mantan Gubernur Kalsel periode 1963-1969 H Aberani Sulaiman ini terpilih menggantikan posisi sang suami H Hasanuddin Murad yang telah mengakhiri masa jabatannya selama dua periode sebagai Bupati Batola.

Selain pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Batola, acara yang berlangsung di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Sabtu (04/11),  juga menggelar acara serah terima jabatan serta pelantikan Ketua TP-PKK dan Ketua Dekranasda Batola periode 2017-2022 dari Hj Noormiliyani kepada pejabat baru Hj Saraswati Dwiputranti oleh Ketua TP-PKK Provinsi Kalsel, Hj Raudatul Jannah Sahbirin Noor.

Di sela acara, isteri Gubernur Kalsel ini juga menyerahkan penghargaan kepada Noormiliyani atas jasa dan pengabdiannya menjabat Ketua TP-PKK dan Ketua Dekranasda Batola selama dua periode lamanya.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, pelantikan ini harus dimaknai sebagai bagian penting dari proses berdemokrasi.

Gubernur yang akrap disapa Paman Birin ini berpesan, seorang kepala daerah harus memegang prinsip bekerja keras mengupayakan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dipimpin.

“Saya yakin jika saudari memegang prinsip itu akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan sepenuhnya dari masyarakat,” katanya.

Disebutkan, dalam menjalankan pemerintahan, kepala daerah wajib mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat. Karena berdasarkan undang-undang setiap kepala daerah wajib menjalankan garis kebijakan dan program-program Pemerintah Pusat.  Walau pun di sisi lain, sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga bertugas dan berkewajiban menjalankan pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

Untuk itu, lanjut gubernur, diperlukan harmonisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan kewenangan dan kebijakan serta menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan.

Gubernur juga mengingatkan, dalam menjalankan pemerintahan, seorang kepala daerah tetap memegang prinsip penyelenggaraan yang baik bersih, bebas pungli, dan bebas KKN. “Bupati dan wakil bupati dituntut untuk terus berinovasi dengan meningkatkan kapasitas aparatur guna menghindari kasus-kasus penyalahgunaan wewenang serta korupsi.

“Sudah cukup banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sudah saatnya bagi kita untuk benar-benar menjadikan jabatan sebagai sarana untuk memajukan daerah serta menunaikan amanah untuk mensejahterakan rakyat,” ajaknya.

Terkait dengan pelantikan Ketua TP-PKK dan Ketua Dekranasda, gubernur mengingatkan untuk terus semangat dalam berinovasi dan inisiatif, sehingga dapat memberikan inspirasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

“Saya berharap PKK semakin maju dan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi kader agar bisa memberdayakan dan mensejahterakan dalam bentuk program dan kegiatan yang menyentuh terutama dalam menciptakan keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri,” tutup gubernur. Humpro Batola

Related posts

Leave a Comment