Investasi dan Pembiayaan Sektor Pariwisata

Jakarta,Gpriority-Investasi dan pembiayaan merupakan tema yang diangkat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III tahun 2018di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Rabu pagi (26/9.

Tujuan diadakan Rakornas untuk  peningkatan realisasi investasi sektor pariwisata pada tahun 2019 dan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman).

Rakornas berlangsung selama dua hari (26-27 September 2018). Di hari pertama menampilkan pembicara antara lain  Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya yang memberikan welcoming speech dengan topik “Accelerate Investment and Financing for Tourism Sector”; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Laksda TNI (Purn) Agus Purwoto, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Wisnu Wijaya Soedibjo; Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Reza Anglingkusuma; dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hadi Sucahyono.

Pada hari kedua menghadirkan Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang akan memberikan keynote speech dengan tema “Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Dunia Usaha Pariwisata”; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati,  Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, dan Ketua Umum KADIN, Rosan Roeslani.

Dijelaskan Menpar Arief Yahya, pariwisata ditetapkan sebagai sektor andalan dalam menghasilkan devisa USD 20 milyar di tahun 2019 dari kunjungan 20 juta wisman dan pergerakan 275 juta wisnus.

Pariwisata seperti dikatakan Menpar Arief juga sebagai pilihan dalam menstabilkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia. Dalam empat tahun terakhir pariwisata menghasilkan balance payment yang positif atau selalu surplus antara devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman dengan uang yang dibelanjakan oleh wisatawan nasional (wisnas) yang berwisata ke luar negeri.

Untuk mendukung target 20 juta wisman tersebut, seperti dijelaskan Menpar Arief Yahya,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai ‘Bali Baru’. Selama periode 2019 – 2024, dibutuhkan investasi sektor pariwisata yaitu 120.000 hotel rooms, 15.000 restoran,  100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata.

“Besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas Pariwisata III/2018,” kata Arief Yahya seraya mengatakan, sampai tahun 2019 sektor pariwisata membutuhkan investasi dan pembiayaan sebesar Rp 500 Triliun,”katanya.

Menpar Arief Yahya menjelaskan, ada tiga isu kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam mendukung sektor pariwisata yakni kebutuhan pembiayaan untuk  membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP); kebutuhan pembiayaan Usaha Homestay (2018-2019); serta kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata). “Untuk homestay membutuhkan investasi Rp 2 triliun dan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata) Rp 25 triliun. Tahun ini jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata sebanyak 6,7 juta pelaku usaha,” kata  Arief Yahya.

Rakornas juga membahas dan me-launching program universal traveller protection yang berfungsi sebagai perlindungan bagi wisman dan wisnus yang melakukan perjalanan (travelling) di Indonesia dengan asuransi perjalanan yang diperkirakan dapat meng-cover sampai Rp 320 triliun sampai tahun 2024 mendatang.

Rakornas yang diikuti 600 peserta dari unsur akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas dan media (Pentahelix). Pada acara itu  juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara lain Menteri Pariwisata dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Lembaga Pembiayaan Pemerintah serta lunching Universal Traveller Protection.

Bagi Pemerintah, Rakornas ini menjadi bukti kehadiran Pemerintah untuk para pelaku usaha. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dukungan kebijakan terkait investasi dan pembiayaan yang sangat mendukung perkembangan usaha pariwasata seperti akan diterbitkannya peraturan terkait dengan KUR khusus pariwisata pada akhir September dan mendorong pengembangan homestay dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain itu, rakornas ini dapat dijadikan sebagai momentum oleh pelaku usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan alternatif pembiayaan dalam pengembangan usahanya. Alternatif pembiayaan dimaksud berupa pembiayaan melalui lembaga pembiayaan pemerintah seperti LPEI, PT SMI, PT SMF, PT PII, PINA, dan LPDB maupun melalui pembiayaan swasta seperti Industri Keuangan Bank, Industri Keuangan Non Bank, dan Pasar Modal.(Hs.foto:Hs)

 

Related posts

Leave a Comment