Ita Wotu Nusa edisi 03

Catatan Redaksi

Semakin pesatnya Kabupaten Seram Bagian Timur tidak terlepas dari kerja DPRD yng berfungsi sebagai legislasi, penganggaran dan pengawasan. Kami berharap kinerja yang sangat positif ini terus dipertahankan di tahun 2017.

Pada tahun 2017 ini, majalah Ita Wotu Nusa hadir dengan tampilan baru dengan rubrikasi baru. Kami berharap tampilan baru ini bisa semakin memuaskan pembaca Ita Wotu Nusa.

Beralih ke isi, ulang tahun Seram Bagian Timur yang ke-13 kami jadikan Rubrik Fokus. Banyak informasi-informasi penting yang akan Anda dapatkan saat membaca rubrik tersebut. Rubrik-rubrik lainnya di antaranya Fokus, event dan galery foto. Kami sajikan sebagai informasi yang cukup untuk menggambarkan bagaimana proses kemajuan pembangunan di SBT berlangsung.

Kami berharap semoga majalah Ita Wotu Nusa bisa menjadi jembatan informasi antara DPRD Seram Bagian Timur dengan masyarakat.

BAPPERDA Inisiasi Pembentukan Tiga Ranperda

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur menginisiasi pembentukan tiga rancangan peraturan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur guna mengoptimalkan fungsi dan peran DPRD dalam bidang legislasi (pembentukan peraturan daerah).

Dijelaskan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Zainudin Rumuar pada sidang paripurna DPRD beberapa waktu yang lalu, pihaknya telah selesai menggodok tiga buah draf rancangan peraturan daerah yang apabila disetujui akan dilanjutkan pada tahap pembahasan berikutnya dan otomatis akan menjadi rancangan peraturan daerah hak usul inisiatif DPRD.

 Adapun ketiga rancangan peraturan daerah tersebut antara lain :

  1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang ketertiban umum.
  2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum.
  3. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang perubahan peraturan daerah nomor 05 tahun 2008 tentang pembentukan Kecamatan Wakate.

Politisi Partai Hanura tersebut menjelaskan bahwa, dalam rangka efektivitas, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Baperda memandang perlu dilakukan perubahan nama kecamatan Wakate.

“ Kami mengusulkan hal ini karena perda induknya dapat menimbulkan kontradiksi di tengah-tengah masyarakat karena Teor sudah menjadi kecamatan sendiri, sehingga penggunaan nama kecamatan Wakate sudah tidak lagi relevan. Olehnya itu perlu dilakukan penyesuaian ataupun perubahan nama kecamatan wakate itu sendiri, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan peraturan daerah,” tutup Zainudin Rumuar.

Ketua DPRD Buka Sidang Paripurna Istimewa DPRD, Memperingati HUT SBT ke-13 

Kamis (26/1/2017), Pantai Wisata Gumamea nampak terlihat ramai. Karena pada hari tersebut, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tengah merayakan hari jadinya yang ke-13.

Sementara di jalan Lintas Seram, KM-09, Bula yang menjadi tempat berkumpulnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SBT, juga ramai didatangi oleh ketua dan anggota DPRD serta tamu undangan di antaranya Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas beserta istri, Wakil Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri beserta istri, Kapolres SBT, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Jaksa Penghubung SBT, Komandan Kodim penugasan 1502 Binaiya, Sekretaris Daerah (Sekda) SBT serta tamu undangan lainnya.

Mereka datang untuk menghadiri Sidang paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Memperingati Hari Ulang Tahun SBT yang ke-13.

Sidang sendiri dibuka oleh Ketua DPRD SBT, Agil Rumakat SP. Dalam sambutannya Agil mengatakan, dengan semangat memperingati HUT SBT yang ke-13 ini, saya ingin mengajak kita semua untuk secara obyektif mengevaluasi kembali berbagai keberhasilan yang telah dicapai, serta mendalami berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat SBT di usianya yang ke-13.

Agil juga mengatakan, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan di SBT secara perlahan-lahan telah mampu meningkatkan kualitasnya. Untuk perekonomian Agil mengatakan, tingkat pertumbuhan ekonomi di SBT semakin meningkat dari waktu ke waktu.

“ Hal ini memberikan gambaran bahwa upaya peningkatan pembangunan di bidang ekonomi telah memberikan hasil yang sangat positif,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Agil, kemajuan ini harus tetap dijaga dan dikembangkan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam memberikan ruang yang cukup bagi hadirnya investor dalam menanamkan modalnya di SBT.

Untuk masyarakat sendiri, Agil memberikan acungan jempol, karena masyarakat SBT berhasil menciptakan suasana yang aman dan kondusif.

“ Situasi kondusif inilah yang diyakini bisa mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya di SBT,” ucap Agil.

Selain keberhasilan, Agil dalam pidatonya juga menyoroti tentang angka pengangguran yang cukup tinggi. Menurut Agil, hal ini disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di SBT. Meskipun infrastruktur mengalami peningkatan, bukan berarti tidak mendapatkan sorotan dari Agil. Menurut dia, ketersediaan infrastruktur yang belum merata terutama di wilayah-wilayah kecamatan terpencil menjadi sebuah permasalahan yang harus segera diatasi. Karena memiliki dampak bagi penyebaran tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan perekonomian yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat SBT di wilayah tersebut.

“ Beberapa permasalahan dan tantangan yang saya sebutkan adalah bagian dari kenyataan yang harus diterima dan bukan untuk saling menyalahkan, tetapi harus dijadikan sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat SBT untuk terus berbenah diri, berjuang demi perbaikan kualitas hidup masyarakat SBT yang cerdas, maju dan mandiri,” ucapnya.

Agil juga mengatakan, keberhasilan dan permasalahan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagian kecil potret nyata hasil evaluasi terhadap perjalanan SBT dalam memasuki usia yang ke-13.

Dikatakan juga oleh Agil, di usia ke-13 ini tantangan yang dihadapi oleh daerah semakin berat, untuk itulah dibutuhkan kerja keras, kerja cepat, kerja cerdas, komitmen serta dedikasi yang tinggi dari masyarakat SBT guna membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan sehingga bisa mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

 BSM Sumbang 200 Juta Untuk Pembangunan Masjid di HUT SBT

 Ada yang menarik pada perayaan Hut SBT ke-13 yang berlangsung di Pantai Wisata Gumamea (26/1) yakni pemberian sumbangan sebesar Rp.200 juta untuk pembangunan Masjid Jami An-Nur Kota Bula dari Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang pembantu Bula.

Bantuan diserahkan langsung Manager BSM Cabang Pembantu Bula, Dwi Agno Ganestra Chaniago kepada pemerintah daerah melalui Bupati, Abdul Mukti Keliobas yang disaksikan oleh Wakil Bupati Fahri Al-Kitiri dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid.

“Dana bantuan pembangunan masjid tersebut bersumber dari dana CSR. Ini sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab moril BSM kepada masyarakat di Bula, bantuan pembangunan masjid itu juga dilakukan sebagai upaya BSM untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat di daerah tersebut,”kata Chaniago kepada sejumlah wartawan pada,Sabtu (28/1/2017).

Sebelumnya, BSM Bula juga telah ikut membantu pembangunan MCK serta tempat wudhu untuk masjid-masjid yang ada di Kota Bula. Pihaknya juga bahkan ikut memberikan bantuan bea siswa kepada puluhan siswa kurang mampu di daerah itu agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi.

“Jadi bukan kali ini saja, sebelumnya kita juga sudah bangun MCK dan tempat wudhu dan memberikan bantuan beasiswa kepada puluhan siswa kurang mampu. Harapan kita dengan bantuan itu masyarakat dapat merasakan manfaatnya,”ungkapnya.

Bupati Mukti Keliobas memberikan apresiasi yang tinggi kepada BSM Bula atas pemberian bantuan pembangunan renovasi masjid di wilayah tersebut. Menurut Keliobas, apa yang dilakukan BSM Bula adalah wujud kerja nyata dan tanggung jawab.

Sidang Rapat Paripurna Khusus Perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Seram Bagian timur

Rapat Paripurna Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD yang diadakan di kantor DPRD kab. Seram Bagian Timur pada tanggal 7 Februari 2017

Isi agenda sidang Paripurna tersebut antara lain adalah Pembentukan Panita Khusus (PANSUS) Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD kabupaten Seram Bagian Timur. Selain itu dalam acara rapat tersebut diumumkan juga Perubahan Komposisi dan keanggotaan Fraksi- fraksi DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam acara pembahasan perubahan komposisi dan keanggotaan DPRD. Dalam kesempatan itupula diumumkan tentang surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku No : 002/DPW- Nasdem Maluku/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang mana berbunyi bahwa terdapat perubahan komposisi dan keanggotaan Fraksi KPKN dan Fraksi PKPI DPRD kabupaten Seram Bagian Timur,yaitu saudara Jsali Keliwar,S.Pd.I dan saudara Ir.Bunyamin Tjiu dari Partai Nasdem berpindah ke Fraksi PKPI dari Fraksi KPK.

Pimpinan DPRD juga memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menyampaikan nama nama calon anggota Pansus secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya akan dimasukan dalam keanggotaan Panitia Khusus Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur. ##

Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD  Seram Bagian timur

Pada tanggal 17 Januari 2017 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur membuka Sidang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di kantor DPRD kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam sidang rapat tersebut membahas tentang kevakuman pelayanan Sekretariat DRPD dalam Pelaksanaan Program dan Agenda-Agenda Kerja DPRD serta membahas tentang kekosongan pimpinan-pimpinan SKPD dan jabatan-jabatan lainnya dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dalam sidang tersebut wakil ketua DPRD menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan di kabupaten Seram Bagian Timur masih berjalan kurang maksimal, karena hal itu sangat berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dimasukan dalam batang tubuh APBD tahun Anggaran 2017, yang sudah barang tentu akan berakibat pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal yang disampaikan ini,terjadi karena sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Kelembagaan Daerah, maka secara otomatis menghilangkan segala jabatan struktural yang terdapat pada setiap SKPD.

Karena hal tersebut di atas sering terjadi, maka Rapat Kerja Gabungan Komisi ini penting untuk digelar, sehingga DPRD dapat melakukan percakapan secara komprehensif, yang hasilnya juga dapat disampaikan dalam bentuk rekomendasi DPRD kepada saudara Bupati Seram Bagian Timur, untuk selanjutnya dapat mengambil langkah – langkah teknis guna menjawab permasalahan ini. ##
Rapat Paripurna Persetujuan Perubahan tata tertib DPRD Seram Bagian Timur

Rapat anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 08 Maret 2017 menggelar rapat Paripurna tentang Persetujuan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bagian Timur.

Pada kesempatan itu Ketua DPRD memberikan sambutan dalam acara sidang rapat Paripurna tersebut. ketua DPRD juga memberikan alasan digelarnya acara rapat Paripurna tersebut, yaitu dalam rangka persetujuan terhadap pembahasan perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2014– 2019, yang telah selesai dilakukan oleh PANSUS yang ditugaskan oleh DPRD untuk melakukan pembahasan Tata Tertib DPRD tersebut.

Alasan perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan Tatat Tertib DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur mengacu pada ketentuan Undang–undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai aturan induk yang mengatur tentang pelaksanaan fungsi dan tugas serta wewenang DPRD. karena selama ini DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur masih menggunakan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Selain pembahasan tersebut diatas DPRD juga telah melakukan perubahan komposisi dan keanggotaan pada Fraksi-fraksi. Hal tersebut dilakukan berdasarkan usul yang disampaikan oleh Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD. Perubahan tersebut terjadi pada Fraksi Kebangkitan Perjuangan Keadilan Nasional dan Fraksi Keadilan dan Persatuan Indonesia. Dimana Anggota DPRD asal Partai NasDem yang dulunya bergabung pada Fraksi Kebangkitan Perjuangan Nasional telah berpindah pada Fraksi Keadilan dan Persatuan Indonesia.Proses perubahan tersebut juga telah dirumuskan dan dimasukan dalam ketentuan Peraturan Tata Tertib hasil perubahan yang akan disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan ini. ##

Rapat Kerja DPRD Seram Bagian Timur Bersama Sekda dan Kadis PPKAD

Bertempat di kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Wakil Ketua DRPD membuka Rapat Kerja DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Sekretariat Daerah dan Kadis PPKAD.Rapat kerja tersebut membahas tentang Ketentuan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua dalam sambutannya menyampaikan tentang Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18 tentang standar biaya masukan tahun Anggaran 2017. Wakil ketua juga yakin bahwa Peraturan Bupati tersebut tentunya sudah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena beliau yakin bahwa Pemerintah Daerah tidak mungkin menyusun aturan yang nantinya dapat bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Beliau juga menambahkan bahwa didalam rapat tersebut juga akan membahas tentang Peraturan Bupati mengenai standarisasi biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur.Beliau berharap dalam sidang tersebut akan menghasilkan dan dapat menentukan besaran biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD. ##

UU Desa disosialisasikan Baleg untuk mencegah Pelanggaran

Pada jum’at (24/3) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secara serentak mengirim empat tim, masing-masing ke Wonogiri, Klaten, Sleman, dan Bantul,  untuk memberikan sosialisai Undang Undang (UU) Desa.

Dalam sosialisasi tersebut, nampak terlihat juga pejabat BPKP, serta Kementerian Desa PPDT terkait tata kelola keuangan desa, penggunaan prioritas dana desa, pendampingan, dan BUMDes.

Dikatakan Ketua Tim yang juga merupakan Wakil Ketua Baleg, Dossy Iskandar Prasetyo kepada penulis, sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas UU Desa, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran.

“ Kami akan terus melakukan kegiatan ini secara terus menerus,” ucap Dossy Iskandar.

Dossy juga mengatakan, jumlah desa di Indonesia saat ini telah mencapai 74.754 dan 39.948 desa yang berstatus tertinggal. “ Namun, sebagai garda terdepan pembangunan nasional, pengaturan mengenai desa belum memenuhi kebutuhan dan masyarakat sendiri, sehingga pada Desember 2013 Presiden dan DPR sepakat melahirkan UU Desa yang disahkan pada tgl 15 Desember 2014,” ujarnya.

Dossy juga mengatakan sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi aparat desa, sebab UU Desa bisa juga menimbulkan problem baru adanya aparat desa yang akan masuk ranah hukum.(*)

Tugas Pokok Bagian Umum DPRD SBT

Oleh: Karmila Tuharea, S.STP M.Si, Kabag Umum

Bagian Umum bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan penyusunan program.

Bagian umum terbagi menjadi dua, sub bagian umum dan tata usaha, dan sub bagian perlengkapan

1.Sub Bagian Umum dan Tata Usaha

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketatausahaan dan memberikan layanan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Fungsi:

a.Penyiapan dan pemeliharaan surat/dokumen/ catatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD.

b.Pengelolaan surat menyurat.

c.Pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat DPRD.

d.Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD.

e.  Pengelolaan administrasi dan perjalanan dinas Sekretariat DPRD.

f. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

g.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.Sub Bagian Perlengkapan

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengaturan penggunaan perlengkapan Sekretariat DPRD.

Fungsi:

a.Pelaksanaan analisis kebutuhan pengadaan peralatan/perlengkapan.

b.Pengaturan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan.

c.Pengelolaan, penggunaan peralatan/perlengkapan.

d.Pelaksanaan inventarisasi peralatan/perlengkapan.

e.Pengelolaan urusan rumah tangga dan penyiapan fasilitas rapat-rapat.

f. Pengelolaan rumah jabatan Pimpinan DPRD, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan g.Pimpinan DPRD dan fasilitas lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD.

g.Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

h.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dokumentasi kegiatan konsultasi Komisi A DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Direktorat Inspektorat Pusat di Jakarta bulan Desember 2016

Testimoni

Arobi Kelian, S.Sos, Ketua Komisi C DPRD SBT

Jumlah Jamaah Haji SBT dikembalikan Ke Status Normal

Selamat tahun baru 2017 bagi Anda pembaca setia Ita Wotu Nusa.

Di tahun baru ini saya memiliki harapan agar  jumlah calon jamaah haji SBT yang berjumlah 38 orang akibat  terkena pemotongan 20% dikembalikan ke status normal yakni 48 jamaah. Pasalnya, pada tahun ini Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) RI telah melakukan penambahan kuota haji secara nasional.

Guna mewujudkan harapan tersebut, saya akan mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Maluku. Semoga kehadiran saya di sana, bisa berdampak positif bagi kenaikan calon jemaah haji SBT di tahun ini dan tahun yang akan datang.

Zainudin N Rumuar, S.Hi, M.MP Ketua Bapperda DPRD SBT

Semangat Tahun Baru

Tahun kemarin kinerja DPRD SBT untuk memajukan SBT patut diacungi jempol, pasalnya teman-teman di DPRD bekerja keras mengawasi Pemerintah Daerah untuk terus membangun infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Saya sendiri berharap, di tahun 2017 ini kinerja DPRD yang sudah bagus tetap dipertahankan, sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

 

 

Umar Gasam, SH,Ketua komisi A DPRD SBT

SBT Semakin Maju

Di awal tahun ini, ijinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2017. Sama seperti manusia lainnya, saya sendiri punya harapan untuk SBT di tahun 2017. Harapannya agar SBT menjadi kabupetan yang semakin maju dan bisa berdiri sejajar dengan daerah lainnya.

Saya berharap hadirnya majalah  Ita Wotu Nusa bisa menjadi jembatan informasi bagi masyarakat SBT mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh DPRD SBT. Kami juga mengharapkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dalam menyampaikan informasi pembangunan. Kegiatan – kegiatan yang bersinergi dan berkaitan bisa dipublish dalam majalah Ita Wotu Nusa. Apalagi hal tersebut bersentuhan langsung dengan pelayanan terhadap rakyat. Karena seiring dengan adanya kemanfaatan majalah, akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Noaf Rumau, Ketua Komisi B DPRD SBT

Membangun Ita Wotu Nusa

Tahun baru tentunya ada harapan baru. Harapan saya di tahun ini semoga SBT semakin maju dan berdiri sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia. Ini bukan sekedar angan-angan saja, sebab di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Fachri Husni Alkatiri, SBT berangsur-angsur semakin maju mulai dari infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Saya juga memberikan apresiasi yang sangat bagus terhadap kinerja DPRD SBT, pasalnya mereka mampu bekerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memajukan kabupaten yang mendapat julukan “ Ita Wotu Nusa”.

Saya berharap kemesraan ini terus dipertahankan. Dengan demikian hadirnya investor-investor baru seperti yang kita harapkan di Ita Wotu Nusa bisa tercapai.

Related posts

Leave a Comment