Kebutuhan Jamaah Haji Indonesia Sebagai Instrumen Pendorong Ekspor

Jakarta,Gpriority-Salah satu pasar non tradisional yang cukup potensial di Asia adalah Arab Saudi. Sayangnya nilai ekspor  Indonesia ke negara muslim ini belum cukup menggembirakan.

Untuk itulah Kementerian Perdagangan (Kemendag) seperti dijelaskan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Arlinda, punya strategi untuk meningkatkan ekspor di Arab Saudi yakni memanfaatkan kebutuhan jamaah haji Indonesia sebagai instrumen pendorong ekspor.

“Kebutuhan jamaah haji Indonesia berupa makanan, minuman dan perlengkapan hotel, seperti handuk, selimut, dan perlengkapan kamar mandi selama ini sebagian besar dipasok dari negara lain”, tutur Dirjen Arlinda. “Melihat kenyataan ini, diperlukan langkah strategis dari berbagai pemangku kepentingan terkait di Indonesia agar kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari Indonesia”, tambah Arlinda.

Dengan perhitungan jumlah jamaah haji reguler Indonesia tahun 2018 sebanyak 204 ribu orang dan pengeluaran biaya makan setiap jamaah selama berada di Saudi Arabia (Mekkah, Madinah, Armina, Jeddah, dan Muzdalifah) untuk sekali makan sebesar USD 3 per orang, maka potensi peningkatkan ekspor Indonesia yang dapat diraih sebesar USD 56,7 juta per tahun atau 4,11% dari total nilai ekspor Indonesia tahun 2017, yang tercatat sebesar USD 1,37 milyar. “Hitungan tersebut belum termasuk potensi yang dapat diraih dari perlengkapan hotel yang dapat kita suplai”, tutur Arlinda.

Untuk menyatukan langkah dengan pemangku kepentingan termasuk dunia , kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) pada kamis (22/11) menyelenggarakan kegiatan pertemuan teknis di Bogor. Kegiatan sendiri diikuti oleh puluhan peserta yang sebagian besar adalah pengusaha produsen makanan, minuman dan peralatan hotel.

Dari pertemuan teknis tersebut diperoleh informasi beberapa hal yang perlu disikapi untuk meningkatkan daya saing dalam memanfaatkan potensi pasar ini, antara lain;  kekurangan bahan baku dari Indonesia di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jamaah, minimnya pelaku usaha Indonesia yang mensuplai bahan baku makanan dan minuman yang dibutuhkan, serta kurangnya pemahaman terhadap standar dan regulasi yang harus dipenuhi. Hal utama yang perlu dilakukan untuk  menjamin ketersediaan produk Indonesia di Arab Saudi adalah mencari solusi agar tercipta harga yang lebih kompetitif. Sebagai informasi saat ini di Arab Saudi harga produk Indonesia lebih tinggi 35%-40% dibandingkan produk serupa dari negara lain.

Selain beberapa hal tersebut di atas, para pelaku usaha juga perlu mempertimbangkan perbedaan waktu pelaksanaan haji setiap tahunnya yang maju sekitar 11 hari dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi waktu persiapan penyediaan bahan-bahan kebutuhan jamaah.

Dengan berbagai kendala yang harus dihadapi tersebut, pelaku usaha mengharapkan pemerintah dapat memberikan pendampingan dalam menjajaki kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Arab Saudi terutama catering jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Selain, makanan, minuman dan perlengkapan hotel, potensi lain yang dapat digarap Indonesia adalah pemanfaatan kebutuhan tenaga terampil (skilled worker) seperti juru masak, petugas hospitality hotel dan tenaga pengemudi bus jamaah haji.

Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNP2TKI, maupun Kementerian dan Lembaga terkait lainnya untuk menyusun rencana teknis memanfaatkan peluang pemenuhan kebutuhan jemaah haji. “Kita optimis dalam waktu singkat akan terjadi peningkatan ekspor Indonesia ke Arab Saudi sehingga dapat memperkecil defisit neraca perdagangan kedua Negara”, papar Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor, Marolop Nainggolan selaku pelaksana kegiatan pertemuan ini.

Meskipun terdapat hal-hal teknis yang perlu mendapat perhatian, dari pertemuan ini diperoleh pula masukan mengenai berbagai hal lain yang menghambat produk-produk Indonesia masuk ke pasar Arab Saudi. “untuk itu Perlu juga dilakukan diplomasi ekonomi yang lebih intensif dengan pemerintah Arab Saudi agar berbagai hambatan non tarif dapat dihilangkan. Dalam hal jumlah, jemaah dari Indonesia adalah yang terbesar sehingga wajar apabila Pemerintah Indonesia meminta kemudahan dalam pelayanan jemaahnya,” tutup Marolop Nainggolan.(Hs)

 

 

 

 

Related posts

Leave a Comment