KPU Segera Daftarkan SIPOL Usai Temui Kominfo

Setelah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang didampingi oleh perwakilan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), pada selasa (14/11) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menggelar konfrensi pers di Ruang Ukir Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat  terkait KPU yang akan segera mendaftarkan layanan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Semuel mengatakan, usai pertemuan, KPU akan segera mendaftarkan sistemnya. Untuk itulah KPU akan terus melakukan konsultasi dalam 1 sampai 2 hari ini.

Meskipun belum terdaftar, status layanan SIPOL tersebut menurut Semuel bukan berarti ilegal. “Kami merasa perlu untuk meluruskan terkait layanan yang dimiliki KPU ini. SIPOL ini tidak ilegal. Tidak mendaftar bukan berarti layanan itu tidak legal. Layanannya tetap berjalan tapi tanggung jawab sepenuhnya ada di mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Semuel, untuk menentukan legal atau tidaknya harus dilakukan dengan audit forensik terhadap mekanisme sistem layanan tersebut. “Legal tidaknya harus dilakukan audit, apakah ada mekanisme yang salah dalam sistem itu. Makanya kita akan lakukan forensik, selama datanya tersimpan. Dalam melakukan forensik juga ada tahapan yang harus dipatuhi,” paparnya.

Semuel juga menjelaskan kewajiban pendaftaran sistem elektronik sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pendaftaran itu akan terus disosialisasikan hingga seluruh sistem elektronik yang ada di Indonesia terdaftar seluruhnya.

“Ada dua kategori yang wajib didaftarkan, pemerintah dan non-pemerintah. Ke depannya kita juga akan lakukan ke semua agar semua sistem elektronik terdaftar. Agar pemerintah bisa membantu masyarakat dan juga penyelenggaranya. Ini rezimnya pendaftaran, lebih mudah, bukan perizinan. Namun obligasinya tetap diberikan ke penyelenggara,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemkominfo, saat ini terdapat 1759 aplikasi milik pemerintah yang sudah terdaftar. Sementara untuk non-pemerintah tercatat ada 428 aplikasi. (HS)

 

Related posts

Leave a Comment