Kutai Timur Siap untuk Menjadi Smart Regency

Dari 50 Kabupaten dan Kota, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu daerah yang turut menandatangani nota kesepahaman guna mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City tahap kedua. Ditemui di Red Top Hotel Jakarta, Selasa (8/5), usai penandatangan MOU tersebut, Bupati Kutai Timur Ismunandar menyatakan dirinya dan pemerintah daerah Kutim memang mempunyai niat besar untuk terbentuknya Kutim sebagai Smart City atau Smart Regency. Seperti diketahui, salah satu kunci untuk terbangunnya Smart City adalah adanya komitmen dari para pemimpin daerah.

Niat dan komitmen tersebut dibuktikan dengan adanya sebuah Master Plan yang sudah disiapkan oleh Pemda Kutim. Master Plan tersebut pun, menurut Ismunandar, akan dibuat bekerjasama dengan pihak Gajah Mada. “Yang penting kan memang sudah ada kemauan. Nah dengan adanya masterplan ini kan menandai adanya niat besar kami, bagaimana nanti di Kutai Timur ini (menjadi) Smart Regency lah” ungkapnya.

Dalam acara Gerakan Menuju 100 Smart City 2018 tersebut, Presiden Direktur Lintasarta Arya Damar mengatakan langkah yang tepat dilakukan oleh Pemda setelah terbentuknya Master Plan, haruslah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan Smart City tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ismunandar menyatakan akan fokus ke pembentukan Peraturan Gubernur terlebih dahulu, untuk kemudian membentuk Perda. “Ya namanya Master Plan, untuk tahap awal mungkin saya akan ke Pergub dulu, nah perkembangan dari Pergub kan nanti kita bisa ke Perda,” papar Ismunandar.

Integrasi dan Pelayanan Masyarakat

Sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut, Khumairoh dari Indosat Ooredo pun mengatakan pentingnya Integrasi untuk proses pembangunan Smart City. Integrasi tersebut juga dilandaskan pada Master Plan yang mencakup rencana pembangunan Smart City tersebut dalam kurun waktu 5-10 tahun. Untuk Kabupaten Kutai Timur sendiri, Ismunandar menjelaskan bahwa integrasi tersebut tentunya harus ada dalam Master Plan dengan tahapan-tahapan yang jelas.

“Untuk integrasi, ya tentu saja. Kita buat dalam kerangka masterplan ni dalam tahapan-tahapan yang jelas,” imbuhnya. Untuk saat ini, masyarakat Kutai Timur masih harus menghadapi polemik perizinan secara elektronik yang belum terintegrasi dengan baik. “Perizinan yang paling dibutuhkan masyarakat, terutama dalam hal perizinan elektronik,e-palnning, e-banking,  e-learning, dan yang ini yang belom terintegrasi dengan baik,” ungkap Ismunandar.

Padahal, transaksi atau kegiatan masyarakat secara elektronik haruslah di dukung oleh adanya akses informasi dan internet yang mumpuni. Dalam hal ini Ismunandar menginginkan adanya kerjasama dengan Kominfo terkait kemampuan jaringan untuk pelayanan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Kutim. “Nah itu tadi. Saya minta juga kawan-kawan di Kominfo meningkatkan kemampuan jaringan pelayanannya,” jelasnya.

Ia pun sangat fokus dan menekankan pada pelayanan masyarakat terlebih dahulu untuk terbentuknya Kutim sebagai Smart City atau Smart Regency. Untuk itu ia juga berharap, melalui penandatangan MOU dan niat dari Pemda Kutim untuk terbentuknya Smart City tersebut, masyarakat di Kabupaten Kutim bisa mendapatkan pelayanan terbaik. (RA)

Related posts

Leave a Comment