Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan

Pada selasa siang (9/1) Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menggelar Konferensi Pers “Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan: Rilis Data Terkini BPS”, di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Gedung Bappenas, Selasa siang.

Dalam konferensi Pers yang dihadiri pula oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Rahma Iryanti, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Vivi Yulaswati serta Biro Humas dan Tata Usaha Thohir Afandi Menteri Bambang menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong penurunan tingkat kemiskinan, penurunan ketimpangan yang ditandai dengan Gini Rasio yang membaik, serta strategi khusus dalam penganggulangan kemiskinan untuk 2018.

Menurut Bambang, tingkat kemiskinan pada 2017 mencapai titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu sebesar 10,12 persen berdasarkan rilis data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017.

“Lebih penting lagi adalah secara absolut jumlah penduduk miskin dari September 2016 ke September 2017 turun 1,18 juta jiwa. Kalau kita lihat perkembangan penurunan kemiskinan sepuluh tahun terakhir, secara rata-rata hanya turun 500 ribu orang per tahun. Dibandingkan 2016, terjadi penurunan kemiskinan yang di luar kebiasaan di 2017, yaitu dua kali lipat lebih atau sebesar 1,18 juta jiwa,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro. Berikut tabel lengkap perkembangan tingkat kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir.

Dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan 2009-2017, kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan di perdesaan sebesar 13,47 persen atau secara absolut 16,31 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 7,26 persen atau secara absolut 10,27 juta jiwa. Pada periode 2010-2014, tingkat penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari di perkotaan. Namun pada tahun 2014-2016, penurunan kemiskinan di perdesaan mengalami perlambatan, bahkan terjadi peningkatan angka kemiskinan pada periode 2014-2015. Kembali mengulang tren pada periode 2010-2014, pada periode 2016-2017 terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan. Terdapat tiga faktor pendorong penurunan kemiskinan pada 2017. Pertama, inflasi terjaga stabil dalam rentang target 4,0 plus 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-September, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pada saat hari raya lebaran, terutama pada komponen makanan. Kedua, meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam enam bulan terakhir. “Kemiskinan di perdesaan paling banyak dari buruh tani. Dengan adanya perbaikan upah riil buruh tani akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di perdesaan,” jelas beliau. Ketiga, integrasi program-program penanggulangan kemiskinan, antara lain: (i) perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non tunai melalui satu kartu; (ii) penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan lainnya; (iii) reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran; dan (iv) optimalisasi penggunaan dana desa.

Tingkat ketimpangan pada 2017 juga semakin membaik. Hal ini ditandai dengan penurunan Gini Rasio sebesar 0,391 persen (year-on-year) karena didorong kenaikan proporsi konsumsi kelompok 40 persen terbawah dan menengah. Hal ini juga dipacu oleh kebijakan pertanian dan pengembangan ekonomi produktif melalui reforma agraria dan peningkatan produktivitas di sektor pertanian, pengembangan vokasi dan pelatihan kerja bagi kaum muda, serta kebijakan afirmasi untuk 40 persen penduduk miskin seperti reformasi subsidi tepat sasaran serta perluasan akses pelayanan dasar. Berikut tabel lengkap perkembangan Gini Rasio pada September 2009-September 2017.

Salah satu strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan pada 2018 adalah dengan integrasi program kemiskinan, yaitu dengan pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (life-cycle), penerima bantuan menerima manfaat lengkap karena bersifat single targeting framework untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai. “Studi empiris menunjukkan kalau kita mengintegrasi program-program kemiskinan, maka tingkat kemiskinan dapat turun sebanyak dua persen. Sekarang tingkat kemiskinan kita sepuluh persen, harusnya bisa jadi delapan persen. Harus ada upaya pengintegrasian supaya penurunan kemiskinan lebih cepat,” ujar Menteri Bambang.

Strategi lainnya adalah dengan perluasan bantuan sosial non-tunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan bantuan pangan non-tunai untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya tunai (cash for work) untuk masyarakat kurang mampu. “Khusus padat karya tunai bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja sementara, menurunkan angka stunting, dan mengurangi kemiskinan. Hal ini diutamakan untuk desa yang mengalami bencana, pasca konflik, dan rawan pangan. Target kita di 2018 adalah 1.000 desa di 100 kabupaten/kota, dengan dana bersumber dari dana desa, APBN, dan APBD,” pungkas beliau. (GP)

Related posts

Leave a Comment