Menarik Minat Investor ke Indonesia

Potensi-potensi yang menjadi kekuatan daya saing dengan negara lain yaitu sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja muda dan terampil,  serta pasar domestik yang besar dan terus tumbuh bisa menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Tapi nyatanya hingga saat ini hanya sedikit sekali investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih, ketika ditemui di Jakarta, pada (17/6), yang menjadi penghambat masuknya investasi ke Indonesia adalah masalah perijinan. Hal yang sama dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Investasi, Perhubungan, Informatika, dan Telekomunikasi, Chris Kanter. Menurutnya, persoalan perizinan dan birokrasi yang berbelit sudah lama dikeluhkan oleh para pengusaha baik dalam maupun luar negeri.

“Selama ini, para pengusaha selalu dihadapkan pada sejumlah ketentuan birokrasi dan perizinan yang rumit. Masalah tersebut harus diurai satu per satu dan disederhanakan dengan hati-hati serta harus berada dalam pengawasan,” paparnya.

Menurut dia, persoalan sulitnya perizinan dan birokrasi ini menjadi masalah besar yang menghambat pertumbuhan industri di Indonesia. “Perizinan itu harus menjadi bagian yang memfasilitasi supaya dunia industri mampu bersaing dengan segala macam tantangannya,” ujarnya.

Pemerintah RI tidak tinggal diam, dalam Sidang Kabinet Paripurna (29/5) di Istana Kepresidenan, Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  memberi tugas khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution agar masalah perizinan ini betul-betul diperhatikan. Menurut Jokowi, perizinan harus dapat disederhanakan agar tidak memberikan kesulitan bagi kalangan investor.

“Ini agar Menko Ekonomi  betul-betul melihat lebih detil lagi, lebih rinci lagi agar perizinan-perizinan yang menghambat itu betul-betul bisa disimpelkan,  disederhanakan, sehingga harus masuk investasi yang ada betul-betul tidak terganggu oleh karena kerumitan di bidang perizinan,” tuturnya.

Jokowi juga mengkritik peraturan yang dibuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai menghambat investasi.

“Permen-Permen di KLHK dan ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini direspons tidak baik oleh investor karena dianggap menghambat investasi. Ini tolong diberikan catatan. Begitu juga dengan Permen-Permen yang lain. Hati-hati,” kata Jokowi ketika membuka sidang kabinet paripurna

Ditemui oleh sejumlah wartawan seusai rapat kabinet  paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Menteri LHK Siti Nurbaya mengaku, belum mengetahui Permen yang disinggung oleh Jokowi. Akan tetapi, dia mengatakan, akan mempelajari Permen yang keluar dari kementeriannya. Sementara itu Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, akan berdiskusi dulu dengan presiden. Menurut dia, berbagai macam Permen ada di kementerian ESDM. Terlebih kementeriannya itu meliputi bidang yang luas di sektor energi dan sumber daya mineral. Pada tahun ini saja, kata dia, ada sekitar 43 Permen yang terbit di Kementerian ESDM.

Senada dengan Siti Nurbaya, Arcandra mengatakan, akan mengevaluasi Permen yang telah terbit. Pesan presiden bahwa Permen seharusnya mempermudah investasi dipastikannya akan diperhatikan. 

“Bahwa Permen yang telah kami keluarkan, tentu sangat diharapkan bagi para pelaku industri agar bisa melihatnya dengan perspektif lebih luas. Tentu kalau ada beberapa kelemahan akan kami perbaiki,” katanya.

Menurutnya, pesan presiden sebelum rapat kabinet paripurna pada dasarnya bersifat umum untuk seluruh Permen. Bukan hanya satu-dua Permen. Dan Permen yang telah ada tersebut, harus ditujukan untuk mempercepat investasi tumbuh dan berkembang.

Perijinan di daerah juga menjadi perhatian khusus dari Jokowi, dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) dengan seluruh kepada daerah di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (26/4). Menurut beliau, perizinan di daerah masih banyak sekali yang larinya ke pungli sehingga menghambat investasi daerah.

“ Saya mengatakan ini karena perijinan di daerah menjadi kewenangan gubernur, walikota dan bupati,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut dikatakan oleh Jokowi, jika ini dibiarkan terus menerus maka akan menghambat investasi di Indonesia. Untuk itulah Jokowi menghimbau kepada gubernur, walikota dan bupati agar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan lagi sehingga mencegah birokrasi yang terlalu panjang.

“ Dengan penyederhanaan ijin, Pemerintah Pusat yakin sosialisasi Indonesia sebagai negara yang ramah investasi bisa terwujud,” ucap Jokowi

Ucapan Jokowi mendapat sambutan positif dari seluruh kepala daerah termasuk Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy yang ditemui seusai acara. Menurut Danny Missy, Halbar telah melakukannya sebelum Presiden memberikan instruksi.

Faisal Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mamuju Utara yang ditemui saat acara Apkasi Otonomi Expo 2017 juga mengatakan bahwa kabupatennya telah melaksanakan amanat Presiden Jokowi.

“ Dengan mudahnya perijinan, Kabupaten Mamuju Utara banyak didatangi oleh Investor baik lokal maupun asing,” ucap Faisal.

Selain perijinan, Jokowi juga mengatakan bahwa infrastruktur juga menjadi permasalahan para investor yang mau menanamkan modalnya di daerah. Untuk itulah dirinya berharap agar Kepala Daerah secepatnya membangun infrastruktur, sehingga para investor mau masuk ke daerahnya.

Hambatan yang ketiga adalah potensi hadirnya gerakan radikal dan berkembangnya isu SARA yang marak belakangan ini terjadi, ternyata berdampak pula terhadap pertumbuhan investasi. Dijelaskan oleh Staf Ahli Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi, dinamika politik yang berujung pada maraknya isu SARA berefek pada kekhawatiran investor asal China yang berniat menanamkan modal. Akibatnya dana investasi hanya disimpan di bank dan belum diarahkan ke sektor riil.

“Ada kekhawatiran investor asal China sehingga uang masih disimpan di perbankan belum investasi ke sektor riil. Jadi belum bisa mengatasi ketimpangan,” ujar Sofjan dalam diskusi bertajuk ‘SARA, Radikalisme dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017’ di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/1).

Bahkan, lanjut Sofjan, tidak sedikit investor asal China yang mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia. Mereka memilih untuk menunggu sampai situasi politik benar-benar dianggap kondusif.

“ Untuk masalah ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika langsung bertindak cepat dengan memblokir situs-situs yang mengandung SARA dan berita hoax,” ucap Sofjan.

Selain itu, pelaksanaan pameran seperti APKASI Otonomi Expo menurut Mardani H. Mamin, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) saat pembukaan APKASI (19/7) dapat mendatangkan investor ke daerah masing-masing. Selain itu, pameran ini juga bertujuan mementingkan UMKM yang ada di daerah untuk bisa memasarkan produk-produknya di internasional. (HS.Foto: HS/Istimewa)

 

 

 

Related posts

Leave a Comment