Mendorong Minat Berinvestasi di Indonesia Melalui Rakor Insentif Investasi

Dua hari yang lalu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi insentif investasi untuk mendorong minat berinvestasi di Indonesia di Gedung Ali Wardhana, Banteng, Jakarta.

Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dijelaskan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menambah kebijakan insentif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor.

Insentif fiskal yang akan dikeluarkan pemerintah dijelaskan Darmin adalah diskon bayar pajak atau tax allowance bagi para pelaku usaha, namun besarannya diskon pajak masih dalam tahap pembahasan. 

“Kita saat ini akan membuat tiga kelompok, tidak banyak dan lebih  disederhanakan. Targetnya pada akhir bulan ini penyusunan peraturannya semua selesai termasuk, single submision,” kata Darmin Nasution.

Darmin juga mengatakan Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak untuk 17 industri pionir. Kebijakan ini berlaku untuk investasi baru dan perusahaan exisiting yang melakukan ekspansi usaha baru.

“Terhadap penanam modal sebesar Rp 500 miliar s.d Rp 1 triliun akan mendapat tax holiday sampai 5 tahun. Penanaman modal Rp 1 triliun s.d  Rp 5 triliun memperoleh tax holiday 7 tahun, untuk nilai Rp 5 triliun s.d Rp 15 triliun diberikan tax holiday 10 tahun, Rp 15 triliun s.d Rp 30 triliun tax holiday 15 tahun, dan minimal Rp 30 triliun diberikan tax holiday  sampai 20 tahun. Masa transisi diberikan ketika tax holiday habis, akan mendapat kemudahan pembayaran hanya 50% selama 2 tahun,” tutur Darmin.

Menpar Arief Yahya yang hadir dalam Rakor tersebut mengatakan para investor di sektor pariwisata diberi berbagai kemudahan dalam berinvestasi, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), diantaranya dalam bentuk insentif fiskal serta pembangunan fasilitas infrastruktur jalan, air bersih, listrik, pelabuhan, dan bandara internasional.

“Pemerintah telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) yang dikembangkan sebagai ‘Bali Baru’, dan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan dalam mengembangkan 10 DPP kita akan fokus pada 4 DPP yakni; Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo,” kata Menpar Arief Yahya.

Pada kesempatan rapat pembahasan bersama Menko Perekonomian, Menpar didampingi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dadang Rizki Ratman, Asdep Investasi Pariwisata Henky Manurung, dan Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Indra Ni Tua. (Hs)

Related posts

Leave a Comment