Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro:Pembangunan Inklusif di Indonesia diwujudkan Melalui Partisipasi Publik

New York,gpriority– Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Building Momentum on the Grand Challenge on Inequality and Exclusion, dalam rangkaian the United NationsHigh-Level Political Forum (HLPF) 2019 Side Event, di New York, Rabu (17/7) mengatakan,“Indonesia mengakui bahwa kesetaraan tidak akan tercapai apabila pembangunan yang inklusif dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dilakukan. Pembangunan inklusif di Indonesia kami wujudkan melalui partisipasi publik, utamanya dari kelompok rentan. Partisipasi perempuan sebagai pembuat kebijakan khususnya teruskami tingkatkan, salah satunya dengan memberikan kesempatan untuk bersuara bagi perempuan bersama kelompok rentan lainnya”.

Pemerintah Indonesia telah memetakan pembangunan inklusif dan berbasis HAM ke dalam tiga kategori utama. Pertama, akses keadilan bagi semua orang, diukur dengan bantuan hukum untuk orang miskin dan akta kelahiran untuk semua anak yang baru lahir. Kedua, masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, tercermin dari pencapaian dalam indikator kekerasan terhadap anak, lingkungan yang aman, HAM, dan implementasi demokrasi. Ketiga, lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusifdi semua tingkatan, ditentukan oleh pencapaian pencegahan korupsi, laporan akuntabilitas keuangan, dan akses informasi publik.

“Pemerintah Indonesia telah memberikan lebih dari 4.500 bantuan hukum untuk ribuan orang miskin dan rentan miskin. Identitas hukum di Indonesia sebagai tanda pengakuan dan perlindungan dasar manusiasemakin membaik karena didukung oleh meningkatnya pencatatan akta kelahiran resmi untuk populasi anak-anak yang tinggal di dua kuintil terbawah atau kuintil atas.Untuk memastikan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif, Indonesia masih berjuang melawan praktik korupsi yang merugikan kelompok rentan. Indonesia mengembangkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) untuk mengukur tingkat permisif masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Pada 2017, IPAK Indonesia menunjukkan peningkatan dari 3,59 pada 2015 menjadi 3,17 pada 2017, kemudian menurun menjadi 3,66 pada 2018. Skor IPAK yang lebih tinggi menunjukkannilai intoleransi yang lebih tinggi terhadap praktik korupsi,” jelas Menteri Bambang.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) juga menjadi acuan penting dalam mewujudkan pembangunan inklusif berbasis HAM, terutama sinergi antara Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh;dan Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan. “Penerapan Tujuan16 TPB/SDGstidak hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk mengurangi kemiskinan, memajukan inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi. Konstitusi dengan jelas mengamanatkan masyarakat yang memiliki akses keadilan. Pembangunan tidak dapat menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata ketika secara struktural masih mengecualikan kelompok-kelompok tertentu dan secara sistematis menempatkan orang-orang tertentu dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Dengan demikian, Tujuan 16 dan Tujuan 10 TPB/SDGs harus diimplementasikan secara bersamaan,” tutup Menteri Bambang.(#.foto:dok Humas Bappenas)

Related posts