Menuju Indonesia Bersih Sampah pada 2025

Jakarta,Gpriority-Guna mensosialisaikan dan mensinergikan pelaksanaan Perpres RI No. 97 Tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan dan Strategi Nasional (Rakornas Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Selasa (3/4). Dalam rapat tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menekankan bahwa saat ini masyarakat dihadapi oleh kebutuhan lingkungan yang bersih, baik, dan sehat. Hal ini tentunya berkaitan tentang target Indonesia Bersih Sampah pada tahun 2025.

Dalam Perpres RI Tahun 2017, adanya  target 100% sampah dapat terkelola dengan baik pada tahun 2025, diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30% serta penanganan sampah hingga 70%. Untuk mencapai target tersebut, Siti Nurbaya menyatakan bahwa pengurangan sampah harus dilakukan secara konsisten dan langsung dari sumbernya. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik. “Perlu membangun kesadaran kolektif masyarakat dan anak bangsa. Gerakan masyarakat yang masif (dapat) mendorong sampah menjadi sumber daya baru,” ungkapnya.

Sinergitas Pemerintah dan Inovasi

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo  berpendapat bahwa,”harusnya konteks tentang pengelolaan sampah lebih diperhatikan di tiap daerah.” Ia pun mengungkapkan bahwa masalah sampah harus dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Sependapat dengan Tjahyo Kumolo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan bahwa sampah adalah masalah daerah.

Dalam Perpres RI No. 97 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa penyusunan dan penetapan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) berlaku paling lama 6 bulan untuk tingkat provinsi dan 1 tahun untuk kabupaten/kota sejak Perpres tersebut berlaku. Tidak hanya itu, bupati/wali kota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di daerahnya.

Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa persoalan persampahan di daerah bukanlah hal yang baru. Menurut data yang dikeluarkan oleh KemenLHK, total timbunan sampah yang dihasilkan dari 4.136 kegiatan di 141 kabupaten/kota adalah 10.688.817,53. Angka tersebut tentunya bukanlah angka yang sedikit. Walaupun berdasarkan hasil tersebut, 60% sudah terolah, namun adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah tetap sangat dibutuhkan. Siti Nurbaya mengungkapkan,”jadi tugas pemerintah baik pusat dan daerah untuk bersinergi mengurangi sampah. Perlu kerja keras dan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak.”

Guna mewujudkan sinergitas tersebut, Tjahyo Kumolo juga mengungkapkan bahwa perlu adanya inovasi dari tiap daerah untuk menangani persoalan sampah tersebut. “Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemda juga dapat melakukan kerjasama antara dua atau lebih daerah,” ungkapnya.

Terkait inovasi, Ignasius Jonan menyatakan bahwa pihak KemenESDM dapat berkontribusi terhadap penanganan sampah dengan mengatur harga jual Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan penugasan PLN untuk membelinya. Namun, menurutnya, pengadaan PLTSa akan memakan waktu agak lama jika langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Untuk itu, perlu adanya dukungan serta kerjasama dari pihak pemerintah daerah agar hal tersebut dapat berjalan cepat dan efisien. “Pemerintah daerah harus ada anggaran, harus ada BPP (Biaya Pokok Penyediaan) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah,” imbuhnya.

Selain itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara–yang juga turut hadir dalam rapat tersebut–menyampaikan bahwa adanya peningkatan industri ramah lingkungan juga dirasa perlu dalam pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah. Hal tersebut tentunya berdampak pada efiesiensi bahan baku, produksi barang yang dapat digunakan ulang, dan produksi barang yang mudah terurai oleh alam. Tidak hanya itu, adanya industri yang ramah lingkungan juga dapat mendorong industri daur ulang serta mendorong pemanfaatan sampah sebagai energi alternatif.

Sampah memang telah menjadi polemik yang paling dekat dengan masyarakat. Untuk itu, Siti Nurbaya memberikan upaya-upaya pengelolaan sampah lainnya yaitu dengan membangun pusat daur ulang, membangun bank sampah induk, dan bank sampah unit. Harapannya, upaya-upaya serta inovasi yang telah disampaikan dalam Rakornas Jakstranas tersebut dapat segera terealisasikan secara menyeluruh di setiap daerah di Indonesia.

Dukungan untuk pengelolaan sampah berbasis rumah tangga ini juga datang dari Wakil Ketua Komisi VII RI Herman Khoeron, dan sejumlah perwakilan dari kementerian yang turut hadir sebagai narasumber. Tidak hanya itu, Rakornas Jakstranas ini juga dihadiri oleh kurang lebih 2000 peserta yang berasal dari perwakilan provinsi, kabupaten, dan kota yang membidangi Dinas Lingkungan Hidup. Para akademisi, komunitas peduli sampah, dan pemerhati lingkungan juga turut berpartisipasi dalam rapat tersebut.(RA)

Related posts

Leave a Comment