Menyamakan Persepsi Segenap Pelaku Pembangunan di Sumatera

Medan,Gpriority-Setelah Pulau Jawa, Bali dan Sulawesi, Sumatera menjadi lokasi ketiga dari rangkaian penyelenggaraan konsultasi publik yang digelar Bappenas.

 “Konsultasi Regional Wilayah Sumatera yang berlangsung di Medan merupakan bagian dari rangkaian konsultasi publik yang bertujuan untuk menghimpun masukan dan menyamakan persepsi dari segenap pelaku pembangunan secara bottom up, khususnya elemen masyarakat di daerah, yang diantaranya meliputi unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, akademisi, serta OMS,” ujar Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf saat membuka konsultasi Regional Sumatera di Medan, Selasa (13/8).

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan provinsi lain dapat berjalan bersama-sama, saling bersinergi dan senantiasa dapat menyejahterakan masyarakat di daerah, serta dapat mewujudkan komitmen untuk dapat membangun desa dan memajukan kota serta negara.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafiz Thohir mengajak peserta Konsultasi Regional Sumatera untuk bersungguh-sungguh memberikan masukan dalam konsultasi regional ini. “RPJMN 2020-2024 merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. Pemerintah harus dapat meningkatkan perbaikan pelayanan dasar serta pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi. Kami berharap pemerintah dapat terus berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia, serta diharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat terukur kinerjanya dan menjamin keberhasilan pencapaiannya, sehingga dapat tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar beliau.

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah. Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja. Kelima, memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Ketujuh, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan Gini ratio mencapai 0,370-0,374. Untuk mempertajam fokus dan pengendalian program, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 kita susun bersama dengan Major Project 2020-2024 yang memuat proyek-proyek strategis dan terintegrasi dengan melibatkanKementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan masyarakat. Beberapa Major Projects ini antara lain percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting padaanak, pembangunan Tol Sumatera dan Trans Papua, penyelesaian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan Wakatobi, pendidikan dan pelatihan vokasi Industri 4.0, serta pengembangan wilayah MetropolitanPalembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar.

Selain efisiensi regulasi dan institusi, Menteri Bambang juga menekankan pentingnya efisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengimplementasikan tiga strategi efisiensi pendanaan. Pertama, memperkuat alokasi pendanaan pada program prioritas. Kedua, memperbesar kapasitas pendanaan dengan mendorong inovasi pendanaan, dan meningkatkan peran BUMN, KPBU dan masyarakat. Serta Ketiga, memperkuat pengendalian program.(Hs)

 

Related posts