Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI

Rabu (4/10) di Gedung Nusantara IV DPR RI,  Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjadi narasumber dalam acara Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan tema “ Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI”.

Dalam paparannya, Menteri Bambang menjelaskan terkait proses perencanaan pembangunan dan penganggaran APBN untuk daerah. Beliau mengatakan pembiayaan SDGs tidak hanya bergantung dari pendanaan pemerintah, namun juga didukung oleh beberapa pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan inovatif dengan pemanfaatan zakat sebagai instrumen keuangan syariah.

Selain itu beliau menambahkan, terdapat 9 program prioritas Nawacita yang mana setiap tahun mengangkat tema prioritas. Setiap tema prioritas tersebut menjadi kata kunci yang harus dilakukan, dan pada akhirnya menghasilkan suatu perencanaan yang baik.

“Disitulah kita belajar untuk kemudian melihat bagaimana nanti tujuan setiap tahun ini nanti diterjemahkan ke dalam anggaran, tidak hanya untuk kementerian/lembaga tapi kita harapkan juga tercermin di dalam transfer daerah yang pemakaiannya akan tergantung pada rencana pembangunan di level provinsi atau kabupaten,” tutur Menteri Bambang.

Narasumber yang hadir dalam acara ini yaitu Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Lisbon Sirait; Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MA) periode 2013-2015, Hamdan Zoelfa; Direktur Indef, Enny Hartati; dan dimoderatori oleh Ketua PP Muhammadiyah, Hajriyanto Y. Thohari. (GP-1.Foto:dok.Kementerian PPN/Bappenas)

 

Related posts

Leave a Comment