Paulus Y. Indubri: Mempertajam Ekonomi Kerakyatan Teluk Wondama

Ditemui saat rehat pada kegiatan pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015 lalu yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kantor BPSDM Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Jakarta Selatan, Senin (22/5) Wakil Bupati Teluk Wondama, Papua Barat Paulus Y Indubri mengatakan pentingnya mempertajam ekonomi kerakyatan di Teluk Wondama sesuai visi dan misi yang dicanangkan.

Menurut Paulus Y Indubri yang biasa dipanggil Pak Paul ini membeberkan terkait program kerja di kabupaten Teluk Wondama sejak ia dilantik masih fokus pada upaya pembenahan internal yakni penataan kinerja aparatur sipil negara agar sejalan dengan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) dan sesuai keahliannya. Di samping itu juga Pak Paul menitikberatkan pada program-program pemberdayaan masyarakat baik di bidang perekonomian maupun pariwisata.

Diketahui bahwa duet kepemimpinan Bupati Teluk Wondama Bernadus A Imburi dan Wakil Bupati Paulus Y Indubri mencanangkan visi membangun Kabupaten Teluk Wondama: Menuju Wondama yang EMAS (Elok, maju, Aman dan sejahtera)

Adapun rumusan misi pembangunan daerah yang diemban Imburi-Indubri ini sebagai berikut:1) Pemberdayaan Masyarakat; 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih dan mampu melayani masyarakat (Good Governance); 3) Menciptakan kepercayaan pihak swasta; 4) Perlindungan masyarakat dari bencana; dan 5) Pembangunan dan pengembangan wilayah.             

Penjelasan masing-masing misi sebagai berikut :

Misi pertama,  merupakan fokus pemerintah Kabupaten Teluk Wondama terhadap peningkatan intensitas perhatian pemerintah daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat sehingga tercapainya kapasitas dan kemandirian dalam sektor ekonomi, sosial dan budaya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai jawaban terhadap pelaksanaan pemerintahan yang otonomis.

Misi kedua, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabel, efisiensi, responsif, berorientasi pada perwujudan partisipasi masyarakat, dan efisien dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat serta menegakan supremasi hukum. Hal ini seiring meningkatnya dinamika dan kompleksnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat.

Misi ketiga, merupakan misi yang dilakukan untuk mewujudkan adanya relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat/dunia entrepreneur sehingga timbul kepercayaan yang dapat berpengaruh terhadap tumbuhnya investasi dalam meningkatkan daya saing daerah. Pentingnya misi ini dilakukan oleh sebab adanya tendensi degradasi kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Konsep ini dipandang sebagai inovasi kebijakan yang dilakukan sehingga mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap terwujudnya kemandirian daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Misi keempat, merupakan upaya pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka menciptakan ketahanan ruang untuk perlindungan masyarakat terhadap bencana. Tujuan dari prinsip perlindungan masyarakat dari bencana dilakukan sehingga terwujudnya peningkatan kapasitas ruang, intensitas perhatian pemerintah daerah terhadap kawasan-kawasan yang rawan bencana banjir bandang, longsor, tsunami dan kerawanan pangan. Prinsip perlindungan masyarakat dari bencana merupakan bentuk dari manajemen tata ruang yang diharapkan mampu mengurangi sensitivitas ruang, mengurangi kerentanan dan kerawanan bencana, dan disisi lain dapat mampu meningkatkan ketahanan ruang terhadap bencana.  

Misi kelima, merupakan misi yang dillakukan untuk mengurangi adanya kesenjangan (disparitas) wilayah dan meningkatan pemerataan pertumbuhan wilayah (equity growth). Adanya tingkat kesenjangan antar wilayah yang tinggi menjadi salah satu faktor yang berdampak terhadap tingginya angka kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, serta rendahnya daya saing daerah. Dengan adanya misi pembangunan dan pengembangan wilayah, maka diharapkan terciptanya akses terhadap kawasan-kawasan yang memiliki sektor unggulan serta meningkatkan produktivitas daerah.

Dikatakan Paulus Y Indubri bahwa sampai saat ini kebijakan pembangunan Kabupaten Teluk Wondama di bidang ekonomi yang berbasis kerakyatan agar masyarakat memiliki ketahanan dan mandiri. Indubri menengarai bahwa jumlah penduduk Kabupaten Teluk Wondama yang pada tahun 2016 merujuk pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  sebanyak 49.969 jiwa ini perlu diberikan pelayanan yang maksimal, dan menjadi fokus sasaran program-program pembangunan. 

Indubri mengupayakan bahwa ekonomi daerah yang diharapkan terbentuk adalah ekonomi dengan landasan dan struktur yang kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang didukung dengan kemampuan dan kekuatan fiskal daerah.

“Pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer dan sumber pembiayaan pemerintah menjadi salah satu upaya yang dikembangkan menuju kemandirian ekonomi, disisi lain, kekuatan ekonomi melalui peningkatan PDRB per-kapita rakyat diharapkan berkembang dari usaha produktif dan mandiri masyarakat, swasta dan dunia usaha”, kata Indubri.

Arah dan Kebijakan ini dibangun atas sebuah kondisi bahwa terdapat cukup besar baik jenis dan jumlah potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Teluk Wondama, yang akan memberikan pengaruh yang positif terhadap ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan perkapita penduduk, ketika kebijakan dan upaya program dapat secara tepat dan bijaksana ditetapkan.

Secara khusus beberapa kondisi yang berperan positif terhadap tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah adalah ketersediaan berbagai sumber daya, dan beberapa di antaranya merupakan keunggulan-keunggulan yang memiliki potensi sangat besar terhadap peningkatan ekonomi kabupaten.

Dikatakan, fokus pembangunan Teluk Wondama sampai hari ini disinkronkan dengan visi dan misi yang di antaranya pemberdayaan masyarakat yang memiliki jangkauan yang sangat luas sekali. 

Indubri mengakui bahwa memang setelah melakukan kordinasi konsolidasi organisasi dalam satu tahun kepemimpinan Pak Bupati yang merupakan tahun transisi yang artinya di dalam penjabaran program dalam rangka visi dan misi bupati terpilih itu baru dilaksanakan pada tahun ke-2. “Di dalam tahun pertama pada perubahan anggaran hampir tidak banyak yang bisa kita desain dalam program dan kegiatan dalam rangka menyesuaikan visi dan misi bupati. Memang pada tahun itu posisi pendapatan daerah yang cukup sangat rendah sekali. Selain itu waktu yang sangat relatif singkat dalam kurun waktu per-3 bulan terakhir, “ ungkapnya.

“Sehingga otomatis pada tahun 2016 hampir tidak menjawab apa yang dijanjikan oleh bupati dan wakil bupati terpilih. Tetapi tidak seperti itu di tahun 2016 ada sebagian program yang dilakukan untuk menyamakan persepsi bersama. Kemudian pada 2017 baru kita mulai merencakanan program yang telah dijanjiikan . Berdasarkan perkembangan data dan informasi yang ada, setelah perubahan OPD kita menemui sejumlah hal-hal yang menjadi kendala bahwa sebenarnya mentransfer visi dan misi bupati dan wakil bupati ke dalam kegiatan itu memang menjadi beban tersendiri. Karena memang kita butuh pejabat-pejabat yang memang berkompetensi dibidangnya, “ katanya.

Bagi Indubri bahwa di situlah letak permasalahannya di mana tiap SKPD harus punya kompetensi seperti yang digambarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. “Jumlah pejabat yang ada di Wondama yang kami tahu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berada dalam posisi yang bergeser terus. Tentu saja berdampak yang cukup sangat besar bagi program kita. Pada saat kita menyusun program bersama mereka terkait visi dan misi bupati itu, mereka harus kembali lagi dan cukup sulit bagi mereka. Tetapi setelah satu bulan kita dampingi saya sendiri merasakan bahwa sebenarnya ada kesulitan untuk membimbing, membina, karena kapasitas SDM kami yang ada di Kabupaten Wondama terutama untuk pejabat eselon 2,3 dan 4, “ ungkap Indubri.

Pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka itu sangat kurang sekali, akibatnya mereka bekerja apa adanya. Soal jumlah cukup banyak tetapi begitu kualitas sesuai dengan tugas pokok fungsional OPD yang baru jumlah menjadi terbatas. Kompetensi di bidang-bidang tertentu kita nggak punya orang termasuk pariwisata, pertanian. Ini berdampak sekali dalam menterjemahkan visi dan misi bupati ke dalam program dan kegiatan. Jadi itu merupakan salah satu dampak yang paling besar di dalam proses bagaimana mentransfer visi dan misi bupati ke dalam program dan kegiatan. Tetapi dari situlah kita mengetahui bahwa kita butuh pelatihan untuk melakukan analisa jabatan.  Sehingga kita mengetahui potensi apa yang dibutuhkan dalam setiap jabatan. Ini yang tidak pernah kita lakukan selama kurun waktu tertentu. Saya berpikir lebih baik terlambat kita menyiapkan sumber dayanya terus kita siapkan tidak hanya di era kepemimpinan kami berdua saja tapi untuk kepentingan kedepan guna membawa nama Teluk Wondama menjadi lebih baik. 

“Yang kemarin bukan tidak baik, sudah baik tetapi kita upayakan untuk lebih baik lagi. Untuk itulah kita siasati dengan prioritas-prioritas yang telah saya sampaikan. Jadi memang  sektor penting yang harus diperbaiki adalah sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perikanan, “ papar Indubri.

“Pariwisata kita sebenarnya memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap ekonomi kerakyatan di Wondama tidak bertumbuh dengan baik. Karena SDM yang mengelola pariwisata di Wondama itu memang tidak ada sama sekali, padahal potensinya sangat luar biasa, tetapi potensi SDM kita yang bisa melakukan komunikasi kepada pihak luar sama sekali tidak ada. Baru tahun 2016 kita bisa  menjangkau ke kabupaten tertentu untuk mempromosikan pariwisatanya,” jelasnya. ##

Related posts

Leave a Comment