Pelantikan Pejabat di Lingkungan Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR

Jakarta,Gpriority-Tidak hanya anggota DPR yang dilantik pada Selasa (1/10), para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR pada hari yang sama dilantik Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Para pejabat yang dilantik adalah Pejabat Pengawas, Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Fungsional.

Tampak hadir pula dalam kegiatan tersebut, para Pejabat Tinggi Pratama Ditjen Penyediaan Perumahan, Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian PUPR, dan para Pejabat Eselon III Ditjen Penyediaan Perumahan

Saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pejabat Pengawas, Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Fungsional Ditjen Penyediaan Perumahan di Auditorium Kementerian PUPR. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid memberikan ucapkan selamat menjalankan tugas bagi para pejabat yang dilantik hari ini. “ Pelantikan pejabat struktural dan fungsional ini merupakan suatu prosesi yang lumrah dan biasa dalam sebuah organisasi termasuk Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR,” ujarnya.

Khalawi menerangkan, setiap pegawai khususnya ASN di Ditjen Penyediaan Perumahan ke depan harus mempunyai jabatan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu, bagi ASN yang belum mempunyai jabatan dapat segera diusulkan ke Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana.

“Para ASN ke depan bisa menjadi pejabat struktural dan fungsional,” terangnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bagian Kepegawaian dan Ortala, pelantikan pejabat ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen penyediaan Perumahan Nomor 95/KPTS/Dr/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

Para pejabat yang dilantik di Setditjen Penyediaan Perumahan antara lain Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Estinar Ambarita, Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum dan Penatausahaan BMN Jaelani, Kasubbag Barang Milik Negara Bagian Umum dan Penatausahaan BMN Simon Suban Kuma. Sedangkan di Direktorat Rumah Susun adalah Kepala Seksi Sub Direktorat Penghunian dan Pengelolaan R Rifi Firdaus Lustika. Di Direktorat Rumah Khusus adalah Kasie Pemantauan Subdit Pemantauan dan Evaluasi Ardian Bina Putra, Kasie Analisa Teknik SUbdit Perencanaan Teknis Moch Agung SUmassetiyadi, Kasie Penyusunan Rencana Subdit Perencanaan teknis Achmad Hendrico Irwan. Di Direktorat Rumah Swadaya adalah Kasie Perencanaan Teknik Subdit Perencanaan Teknisk dan Standarisasi Gatot Virgianto.

Adapun pejabat perbendaharaan yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 891/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri PUPR Nomor 1105/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Penyediaan perumahan Kementerian PUPR antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rusun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten M Arifman, Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Ridwan Dibya Sudartha, PPK Rusun dan Rumah Khusus Ricky Fernandes, KPA/ Barang Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Ditto Ferakhim, PPK Rusun dan Rumah Khusus SNVT Penyediaan perumahan Provinsi Bali I Wayan Suardana.

Selain itu juga dilakukan pelantikan pejabat fungsional berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR mengenai penyesuaian / inpassing dalam jabatan fungsional teknik tata bangunan dan bangunan. Pejabat Fungsional yang dilantik antara lain Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya Atik Niene Nierani, Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan perumahan Ahli Madya Dedy permadi, Andi Mappalalogau Tantu, Tatang Supiatna, Efraim Pongsilurang, Kukuh Firmanto, La Usman, Hujurat, Soemin Kase, Sitti Roosilawati, Iskandar Ismail, Bangke Simbong Malewa, Yulisnada.

Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Rini Dyah Mawarty, Refi Latuamury, Pudji Ati Lestari, Masdiar Uzir, Arifay Saini, PM Desyarmeda Killian, Sekar, Islahudin, Dudi Mustofa, Deny Kris Ananda, Norma Pradipta, Wahyono, Ajeng Citra Triyuniarti, Zulfahmi, Dodi Kurniadi, A Dwi Ayu Permata Sari Taufan, Isna Fikasari, Sumarno, Erwin Saputra, Lesiprianti, Iswandi, Azhar, Syafrianto.

Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Ristyan mega Putra dan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Syamsul Bahri, Thobias Ressie, Abdurrahman, Rinaldi Noeh, Haninda Prihadi.  

Ditjen Penyediaan Perumahan, imbuh Khalawi, saat ini  sedang mengejar progress kegiatan pembangunan perumahan untuk masyarakat. Waktu efektif pekerjaan yang  hanya sekitar tiga bulan ke depan diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin mengingat masih banyak pekerjaan pembangunan perumahan yang sedang berjalan di lapangan.

“Kami menyadari adanya keterlambatan proses lelang menjadikan pekerjaan pembangunan sempat mengalami keterlambatan di lapangan. Untuk itu monitoring dan evaluasi  di lapangan tetap kami laksanakan. Ada tiga lokasi yang menjadi andalan untuk lokasi pembangunan yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten,” tandasnya.

Khalawi menambahkan, sesuai dengan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ke depan akan dilakukan evaluasi menyeluruh terkait kinerja Satker Non Vertikal Tertentu serta Balai Kementerian PUPR yang ada di daerah. Untuk itu, dirinya berharap para pejabat di Ditjen Penyediaan Perumahan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta amanah, jujur, memiliki integritas tinggi dan profesional.

“Jangan main-main dengan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pengawasan kinerja tidak hanya di lakukan oleh Ditjen tapi juga dari Kementerian PUPR,” tandasnya.

Terkait dengan penanganan masalah hukum, dirinya juga meminta para pegawai untuk melaksanakan koordinasi tugas secara vertikal dan horizontal. Selain itu, koordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan pihak Kepolisian di daerah juga harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga proses pengawasan dan pengawalan program perumahan menjadi lebih baik.

“Jika ada panggilan dari kepolisian dan TP4D segera dating dan sampaikan dan jelaskan programnya dengan baik. Kalau kita benar maka kita tidak perlu takut karena memang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Yang perlu diingat adalah adalah aman konstruksi dan aman dalam hal adminitsrasi. Ingat keluarga kita di rumah jika ingin melakukan sesuai yang tidak benar,” tutupnya.(Hs)

Related posts