Pemda Kepulauan Sula Gelar Sosialisasi Peraturan BPK No 2 Tahun 2015

Partai politik sebagai salah satu organisasi penting dalam perjalanan bangsa ini. Untuk itu sebagai organisasi yang menggunakan keuangan negara maka perlu juga memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan benar dalam mengelola keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 2 tahun 2015 tentang pemeriksaan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik, dalam keadaan sehat wal afiat.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Maluku Utara Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto M.Si, serta Asisten II Setda Kabupaten Kepulauan Sula, Drs Hasan Pawah mewakili Bupati Hendrata Thes yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Ketua BPK Perwakilan Maluku Utara mengatakan, bahwa pada saat ini kita semua belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan partai politik sekaligus menjadi bahan kajian dan evaluasi dalam memformulasikan konsep pelaporan keuangan partai politik di Kabupaten Kepulauan Sula kedepan secara lebih baik, efektif dan efesien.

Menurut Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes yang diwakili oleh Asisten II Setda Kabupaten Kepulauan Sula Drs.Hasan Pawah, keberadaan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 2 tahun 2015 tentang pemeriksaan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik sangatlah bagus untuk dipelajari. Seperti diketahui bersama, pada saat ini penggunaan keuangan negara memiliki pengawasan yang sangat ketat dari lembaga-lembaga negara yang mendapat mandat sebagai lembaga pengawas keuangan negara, termasuk BPK.  Hadirnya BPK menurut Hasan sangat membantu sekali pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat  maupun daerah.

Hasan juga menjelaskan, sosialisasi tentang peraturan BPK nomor 2 tahun 2015 secara universal, memiliki kedudukan yang sangat penting dan perlu segera diketahui oleh seluruh partai politik sebagai pengelola dana tersebut.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan era reformasi adalah adanya transparansi anggaran dan keuangan pada semua lembaga/institusi publik termasuk institusi partai politik. Saya berharap bahwa hadirnya peraturan tersebut dapat memberikan kemudahan kepada partai politik dalam mengelola serta mempertanggung jawabkan  anggaran partai. kemudian melalui tempat ini kepada seluruh peserta agar dapat mencermati serta mengikuti semua materi yang disajikan oleh para pemateri sehingga pemahaman tentang peraturan tersebut dapat dikuasai dengan baik. untuk mewujudkan hal ini, maka sosialisasi ini hanya menjadi tahap awal akan tetapi aktualiasi dari kegiatan ini adalah kepada seluruh pengelola anggaran partai politik harus selalu membangun komunikasi kepada pihak-pihak terkait sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran partai politik,” ucap Hasan Pawah.

Lebih lanjut dikatakan oleh Hasan, atas nama pemerintah daerah dirinya menyambut baik  terlaksananya kegiatan malam ini. Dirinya juga berpesan kepada para peserta yang berasal dari kader-kader partai, agar semakin profesional dan amanah dalam menjalankan tugas.

“ Jagalah lembaga partai politik dengan baik, bekerja dengan integritas moral dan mental yang selalu menjunjung tinggi kepentingan bangsa, daerah dan masyarakat. Itulah harapan, cita-cita, keinginan serta tujuan yang harus kita capai dalam kegiatan ini,” tutupnya. (humas)

 

Related posts

Leave a Comment