Pemerintah Bersama KPK dan LSM Berjuang Berantas Korupsi

Jakarta,Gpriority-Untuk mencegah korupsi yang marak terjadi belakangan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Juli lalu menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Perpres ini adalah revisi dari Perpres No 25/2012. “Ini sebuah upaya dari penjabaran komitmen dan arah kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Jokowi terkait pencegahan korupsi. Perpres ini sudah dirintis dari tahun 2016 dan rampung pada Juli tahun ini,” jelas Moeldoko.

Terkait dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Moeldoko mengatakan akan dijalankan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang terdiri dari Pimpinan KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan.

“Tujuan dari kolaborasi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah sinergi dan kolaborasi pemerintah dan KPK, supaya tidak berjalan sendiri-sendiri. Presiden ingin inovasi kebijakan yang mendorong pecegahan korupsi yang lebih berdampak. Strategi yang sudah ada sebelumnya kita evaluasi dan kita perkuat melalui Perpres 54/2018,” tegas Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Forum Merdeka Barat 9 yang kali ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 15 Agustus 2018.

Kepala Staf Kepresidenan menekankan, Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 20 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berjuang bersama untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, ini sebuah terobosan baru, dengan menempatkan KPK tetap sebagai koordinator. Di mana KPK memiliki tugas dan kewenangan koordinasi dan supervisi. Dan KPK berkoordinasi dengan Bappenas, Kemendagri, PAN RB dan Kemendagri.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa kolaborasi ini akan mengarahkan fokus pada prioritas pembangunan nasional khususnya sektor Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakkan Hukum dan Reformasi Birokrasi. “Upaya pencegahan korupsi harus bisa mendongkrak kemajuan pembangunan nasional secara umum. Oleh karenanya dampak terhadap CPI dan EODB juga patut diperhitungkan dalam perencanaan aksi nantinya,” tandasnya. (Hs)

Related posts

Leave a Comment