Jakarta, Gpriority-Belakangan ini kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah semakin marak. Hal inilah yang membuat sejumlah tokoh daerah di indonesia berkumpul di Jakarta untuk menyuarakan kembali komitmen mereka dalam memerangi korupsi pada hari Kamis (20/12). Komitmen disampaikan di acara diseminasi Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang digelar oleh Kantor Staf Presiden Republik lndonesia ,(KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Dalam Negeri bersama Transparency international, lndonesia Corruption Watch dan didukung oleh Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) di Hotel Mandarin Oriental.
Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih daerah yang memiliki sistem pencegahan korupsi yang paling baik untuk dijadikan contoh bagi daerah lain.
Moeldoko menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi, baik antar lembaga pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat sipil dan pemerintah sifatnya saling mendukung dalam upaya pencegahan korupsi.
Sementara itu pimpinan KPK Saut Situmorang menuturkan, kehadiran kepala daerah yang telah menyuarakan kembali dukungan anti korupsi membawa harapan akan adanya aksi nyata pencegahan dengan skala nasional.
“Pencegahan harus menjadi prioritas dalam mengatasi persoalan korupsi. dan hal ini dapat terwujud dengan membangun sistem pencegahan korupsi di pusat dan daerah,’ ujar Situmorang.
”Korupsi menghambat percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik harus cepat, mudah, transparan, dan bebas dari pungli,” tegas Sonny Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Direktur UNDP lndonesia, Sophie Kemkhadze menjelaskan bahwa praktik korupsi telah merugikan masyarakat marginal di seluruh dunia. “Jutaan dolar uang yang semestinya diperuntukkan bagi pembangunan bangsa dan masyarakat, hilang dan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Adanya praktik korupsi, menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik ini, akan merugikan masyarakat kecil,” ujar Kemkhadze.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari institusi pemerintah: Sri Wahyuningsih, Irjen, Kemendagri; Dwi Wahyu Atmaji, Sesmen PANRB, serta Yanuar Nugroho. Deputi ll, KSP, Para kepala daerah yang hadir. Walikota Makassar: Walikota Semarang; Walikota Medan; Walikota Tangerang; Walikota Bogor. Walikota Kupang; Walikota Manado; Walikota Surabaya; Walikota Bandung; dan Bupati Bojonegoro.(Hs.Foto:Hs)
