Pentingnya Rumah Layak Huni di Merauke

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rumah secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat tinggal. Bagi masyarakat Papua, kepemilikan rumah layak huni merupakan kebutuhan yang mendesak. Dari rumah lah aktivitas dimulai.

Salah satu Kabupaten yang tengah gencar memprogramkan penyediaan rumah layak huni yakni Kabupaten Merauke, Papua. Kabupaten ini merupakan daerah terujung NKRI yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini.

Maka, Pemkab Merauke Provinsi Papua terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga masyarakat Merauke melalui penyediaan rumah layak huni.

Di Tahun 2017 ini Pemkab Merauke melalui bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) telah merealisasikan program penyediaan unit rumah bersubsidi. 

Pembangunan rumah tersebut untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Pembangunan dilakukan di dua lokasi yakni di belakang perumahan Veteran dan Serapu, Kampung Urumb. Di Veteran, rumah bersubsid dibangun di lahan seluas 14 hektar dan di Serapu di lahan seluas 15 hektar.

Seperti dilansir media daerah tabloidjubi.com, Pimpinan Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional  (Apernas) Cabang Merauke, Fredik Salima mengatakan, jika cuaca mendukung dan tak terjadi hujan beberapa bulan ke depan,  pembangunan perumahan sebanyak 1.300 unit bagi masyarakat maupun ASN serta TNI/Polri, akan dirampungkan tahun ini.

Dikatakan, sejak peletakan batu pertama pembangunan perumahan oleh Bupati Merauke, Frederikus Gebze pada 20 Januari lalu, sudah 300 unit dalam proses penyelesaian.

“Rumah tipe 36 yang merupakan program dari Kementerian Perumahan RI,” ujar Salima kepada  sejumlah wartawan di kantornya Rabu (17/5/2017), seperti dilansir tabloidjubi.com

Pembangunan perumahan pada dua lokasi yakni di belakang perumahan veteran  seluas 14 hektare  serta di daerah Serapu, Kampung Urumb 15 hektare. “Kita membangun menyesuaikan aturan dari kementerian. Di mana, lahan 60 persen untuk rumah. Sedangkan 40 persen untuk fasilitas lain,” tuturnya.

Perumahan dimaksud, jelas dia, difokuskan  bagi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai nelayan, petani, tukang ojek, buruh pelabuhan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi  ASN maupun TNI/Polri.

“Untuk satu unit rumah tipe 36, harganya Rp193 juta dan dapat dicicil selama 20 tahun. Pemerintah pusat membantu uang muka sebesar Rp30 juta,” tuturnya.

Khusus bagi masyarakat, diharapkan memiliki kartu BPJS yang sudah berlaku selama setahun. Dan mendapatkan surat dari pemerintah di tingkat distrik yang menjelaskan bahwa bersangkutan adalah petani atau nelayan.

Ditambahkan, jumlah yang mendaftar mendapatkan rumah mencapai 2.000 orang. Umumnya adalah masyarakat, tetapi ada juga ASN serta TNI/Polri.

Martha Mone, salah seorang warga Merauke mengatakan, ia ingin mendapatkan rumah tersebut. Karena selama ini masih tinggal di rumah sewa.

“Kalau bisa , kami juga mendapatkan rumah tersebut, meskipun harus membayar cicilan,” ungkapnya. ###

Related posts

Leave a Comment