Perdagangan Lintas Batas Antara Kaltara Dengan Malaysia

Bertempat di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta (22/3), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan (Mendag) RI Enggartiasto Lukita.

Dalam pertemuan tersebut, banyak hal yang didiskusikan oleh Irianto Lambrie dengan Mendag Enggartiasto Lukita, salah satunya tentang kemudahan perdagangan lintas batas antara Kaltara dengan daerah tetangga yang masuk ke dalam wilayah Negara Malaysia.

“ Saya menjelaskan mengenai kondisi perdagangan yang terjadi di perbatasan Kaltara dengan Malaysia. Saya juga mengatakan kepada beliau bahwa perdagangan ini telah berlangsung selama puluhan tahun, dikarenakan letak geografis yang sangat dekat,” tutur Irianto.

Menurut Irianto, Mendag Enggartiasto Lukita sangat merespons, dan akan segera menindaklanjutinya. Bahkan di bulan April, beliau akan membicarakan masalah ini dengan Menteri Perdagangan Malaysia dalam Forum Internasional di Jepang.

Lebih lanjut dikatakan Irianto, Mendag Enggartiasto Lukita juga akan menugaskan Dirjen Perdagangan Luar Negeri ke Kaltara untuk menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) dan ikut bersama Irianto ke Sabah, Malaysia untuk bertemu dengan Ketua Menteri Sabah pada bulan  April guna membicarakan beberapa hal termasuk perjanjian perdagangan lintas batas yang sudah ada sejak 1978 untuk direvisi.

“ Harapannya,  bisa terjalin kerja sama perdagangan antara kedua wilayah (Sabah, Malaysia dan Kaltara, Indonesia) yang saling menguntungkan.  Sehingga perdagangan antara kedua wilayah ini tidak lagi sulit, dan tidak terjadi lagi perdagangan ilegal. karena semuanya akan diatur regulasinya untuk menjadi legal,” ungkap Irianto.

Ditambahkan oleh Irianto, Kementerian Perdagangan (Kemendag) seperti yang dituturkan Mendag Enggartiasto Lukita, berkomitmen penuh untuk membantu pembangunan toko indonesia di perbatasan pada 2018. Di mana fokus pendiriannya di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Selain Sebatik, Kemendag RI juga akan membackup toko indonesia di perbatasan lainnya. Termasuk yang sudah dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tahun ini di Krayan.

Selain itu, Mendag RI juga  akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) untuk mendorong Sebatik sebagai Daerah Otorita.

“ Rencananya pada 2018 akan dimulai, tentunya dengan melakukan kajian. Nantinya akan ada satu areal yang menjadi daerah bebas perdagangan, yang dibuka secara legal, seperti di Batam (Kepulauan Riau), ”  ujar Irianto.  

Untuk mempersiapkan rencana itu, pemerintah daerah menurut Irianto akan segera mempersiapkan lahan dan fasilitas pendukungnya. (HS)

 

 

 

Related posts

Leave a Comment