Jakarta, Gpriority-Pada Senin (10/9),Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan BNPP tahun anggaran 2018 di Hotel Media.
Hadir dalam acara ini sejumlah tamu undangan dan humas-humas dari daerah perbatasan.
Acara sendiri dibuka oleh Sekretaris Plt Badan Pengelola Perbatasan Negara (BNPP) Dr.Widodo Sigit Pudjianto.Dalam sambutannya Sigit menjelaskan bahwa publikasi mengenai daerah perbatasan sangatlah penting. Karena kalau dipublikasikan pasti masyarakat akan menjadi tahu mengenai perkembangan daerah tertinggal sehingga bisa memberikan apresiasi. “Saya berharap keberhasilan ini disampaikan kepada media,”ucap Sigit.
Deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan. Ir h. Boytenjuri ces mengatakan, pembangunan perbatasan sesuai dengan nawacita Presiden dan Wapres Jokowi dan JK yakni membangun dari daerah pinggiran.
Perbatasan seperti dijelaskan oleh Boy secara normatif dalam undang undang sewaktu merdeka belum jelas terkait perluasan batas negara. Oleh karena itu pada 2008 dalam amandemen uu 45,baik pemerintah maupun parlemen berpikir untuk mencantumkan batas negara. Sehingga lahirlah pasal 25a terkait wilayah perbatasan.
Boy juga menjelaskan, Nkri kalau dilihat dipeta mempunyai perbatasan yakni darat, laut dan udara. Batas barat dengan 3 negara, malaysia, timor leste dan papua new geuini. Batas laut ada 10.udara juga ada 10.
“Untuk di darat, Perbatasan dengan Malaysia panjangnya 2.082 km . Dengan Timor Leste 269km. Dan Papua Nugini 821 km,” ujar Boy.
Terkait dengan pulau-pulau terkecil. Indonesia sudah mendata dan berdasarkan data, Indonesia memiliki pulau terkecil sebanyak 111. Dari jumlah tersebut terdapat 69 pulau yang tidak berpenduduk. Dan ada 12 yang perlu mendapat perhatikan karena letaknya berbatasan dengan negara lain.
Boy juga menjelaskan tugas dan fungsi bnpp, struktur organisasi bnpp serta aspek pengelolaan perbatasan negara.
Kondisi faktual dikawasan perbatasan juga dijelaskan oleh boy, seperti beberapa segmen batas negara wilayah darat laut dan udara yang belum tuntas/bermasalah.Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Dan kondisi sosial ekonomi masih rendah. Hal ini menjadi perhatian serius dari BNPP untuk segera ditangani.
Asdep Pengelolaan Batas Wilayah Darat BNPP Indra purnama yang mewakili Deputi Satu Bidang Pengelolaan Batas Wilayah BNPP Robert Simbolon mengatakan hingga saat ini ada 9 titik yang tengah dirundingkan dengan Malaysia. Pemerintah sendiri menargetkan tahun 2020 sudah selesai.
Dengan Timor Leste, Indonesia masih ada masalah mengenai belum sepakat mengenai patokan garis batas. “Saat ini sedang ditangani oleh kementerian luar negeri dengan melakukan pendekatan politis. Sehingga bisa cepat diselesaikan,” kata Indra Purnama.
Dengan Papua Nugini, Indra Purnama mengatakan tidak ada masalah.
BNPP juga sedang melakukan diskusi dengan teman di K/L bahwa perlu di tata ulang forum perundingan negara. Karena delegasi kita yang melakukan perundingan sering kali mengalami permasalahan seperti bahan dan datanya kurang serta yang berangkat suka berganti personil. “Alasan itulah yang membuat kita sepakat dengan teman K/L untuk perlu diterbitkan perpres mengenai forum perundingan negara ini,” kata Indra Purnama.
Rencana pembangunan 10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) gelombang kedua akan dibuat dengan standar internasional seperti halnya 7 PLBN yang sudah dibangun.(Hs)
