Sanitasi Membawa Dampak Yang Sangat Besar

New Delhi, Gpriority-Open Defecation Free (ODF) berhasil diturunkan Pemerintah Indonesia sebesar 1,4 persen per tahun,  dari 24,8 persen di tahun 2007 menjadi 10,41 persen di tahun 2017. Indonesia juga berhasil meningkatkan akses sanitasi nasional sebesar dua persen per tahun, dari 58,77 persen di tahun 2007 menjadi 76,92 persen di tahun 2017.

” Dengan pendekatan nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat, karena kami melihat pembangunan sanitasi membawa dampak yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta produktivitas bangsa Indonesia,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro dalam sambutannya pada sesi Parallel Thematic Sessions “Sustaining ODF Status” dalam acara Mahatma Gandhi International Sanitation Convention(MGISC), di New Delhi, India, Senin (10/1) pagi.

Pertemuan yang diikuti menteri dari 80 negara dan pejabat tinggi India ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan kisah sukses pembangunan sanitasi kepada negara berkembang.

STBM di Indonesia didasarkan pada lima pilar perubahan perilaku sanitasi, yaitu: 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); 2) cuci tangan dengan menggunakan sabun; 3) pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga; 4) pengelolaan sampah di rumah tangga; serta 5) pengelolaan air limbah domestik di rumah tangga.

STBM menurut Bambang telah mengakomodasi isu slippage, yaitu kembalinya masyarakat ke perilaku BABS setelah masyarakat di desa/kelurahan mendeklarasikan ODF. Berdasarkan studi UNICEF, tingkat slippage rata-rata adalah sekitar 6 persen. Selain itu, meski pada awalnya dirancang dalam konteks pedesaan, STBM juga disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan sanitasi di daerah urban. Sementara itu, untuk mendukung keberlanjutan, STBM juga didorong meningkatkan kualitas sarana sanitasi, utamanya yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

 “Untuk meningkatkan komitmen pembangunan sanitasi hingga tataran daerah, Pemerintah Indonesia menyinergikan semua upaya pemangku kepentingan, menerapkan layanan sanitasi berkelanjutan, dan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan dalam rangka mencapai 100 persen Akses Universal Sanitasi 2019, sebagaimana target di Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Sustainable Develoment Goals (SDGs),” jelas Menteri Bambang.(Hs)

 

Related posts

Leave a Comment