SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

Guna menuju pemerintahan yang profesional, berintegritas dan juga bersih dari korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN), Kementerian PPN/ Bappenas menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penanganan konflik kepentingan, pengaduan masyarakat, gratifikasi dan WBS di kantor Kementerian PPN/Bappenas (22/6)
Semakin meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, membuat potensi konflik kepentingan juga meningkat. Untuk itulah Menteri PPN/Kepala Bappenas menerbitkan peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanganan konflik kepentingan. Melalui peraturan ini diharapkan dapat menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat memahami, mencegah, dan menangani benturan kepentingan yaitu situasi dimana pegawai memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas, profesionalitas, dan kualitas keputusan atau tindakan.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas juga telah menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaporan Gratifikasi Pegawai. Walaupun gratifikasi sifatnya netral, namun apabila terkait dengan jabatan serta bertentangan dengan peraturan dan kode etik maka harus dilaporkan karena penerimaan tersebut tidak patut/tidak wajar dan bersifat inventif (tanam budi). Dengan demikian, gratifikasi adalah korupsi yang tertunda.

Untuk melaporkan konflik kepentingan dan dugaan pelanggaran lainnya, telah disediakan saluran/media dalam bentuk pengaduan masyarakat dan WBS. Saluran tersebut dapat digunakan pihak internal maupun eksternal.
Sosialisasi disampaikan oleh Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas, Dr Ir Roni Dwi Susanto, M.Si, serta Inspektur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Buntoro, Ak., M.Ak., CA, CFE, CAMS.(HS.Foto:Dok Humas Menteri PPN/Bappenas)

Related posts

Leave a Comment