Sosialisasi Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah

Jakarta,Gpriority-Bertempat di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Jakarta,Biro Komunikasi Publik Kemenpar pada Senin pagi (9/9) menggelar sosialisasi Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK).

Acara yang diikuti 200 peserta yang berasal dari Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) dari 34 provinsi se-Indonesia, Kadispar kabupaten/kota yang daerahnya berpotensi terkena bencana alam, Sekdispar, Kabid Pemasaran Disparprov, Kementerian/Lembaga BNPB, BMKG, Badan Geologi,PVMBG, Kemendagri, Bank Indonesia serta pejabat dilingkungan Kemenpar menyajikan sejumlah pembahasan seperti: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Krisis Kepariwisataan. dan Peta Geospasial Krisis Kepariwisataan. Untuk narasumber Biro Komunikasi Publik Kemenpar menghadirkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Wakll Direktur Pusat Studi Otonomi Daerah IPDN Kemendagri Dr. Khalilul Khairi.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat membuka acara sangat mengapresiasi penyelenggaraan Sosialisasi Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). Karena acara ini bisa menyamakan persepsi dan komitmen antara Pusat dan daerah dalam rangka pengendalian krisis kepariwisataan serta mensinergikan pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi dan penanganan bencana krisis kepariwisataan daerah. “MKK juga menjadi pedoman dalam menangani krisis pariwisata di tanah air yang mengacu kepada standar dunia UNWTO,“ jelas Menpar Arief Yahya.

Menpar juga menjelaskan bahwa pariwisata di indonesia tumbuh 12,58 persen pada desember 2018. Hal ini membuat Indonesia mengalami pertumbuhan tercepat di dunia dan diyakini tahun 2019 bisa menjadi penghasil devisa terbesar di dunia mengalahkan kelapa sawit dan batubara.
Pariwisata seperti dituturkan Menpar Arief sempat mengalami penurunan pariwisata sebanyak 2 juta orang dikarenakan dampak bencana pariwisata. Dan hingga sampai saat ini masih belum stabil kenaikan wisatawan. Untuk itulah Menpar berpesan agar hati hati dalam menetapkan status bencana ditempat- tempat wisata. Sebab mampu mempengaruhi kunjungan wisatawan. ” Setelah saya mengeluarkan statement bali keadaan aman maka wisatawan banyak yang hadir. Kesimpulan yang didapat status mampu mempengaruhi wisatawan,” ucap Menpar Arief.

Tidak hanya itu promosi yang dilakukan Kemenpar ke seluruh dunia terkait tempat wisata yang terkena bencana juga membuat jumlah wisatawan kembali meningkat.

Doni Monardo selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan posisi Indonesia yang terletak di Cincin Api Pasifik dihadapkan pada berbagai ancaman bencana alam tektonik maupun vulkanik yang berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata. Oleh karena itu keandalan sektor pariwisata dalam menangani kondisi krisis baik alam maupun nonalam merupakan salah satu kriteria utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing intemasional.

“Kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata perlu memahami risiko bencana dan krisis di wilayahnya. serta membekali diri dengan kemampuan pengelolaan krisis kepariwisataan sebagaimana dalam panduan (SOP) Pengelolaan Krisis Kepariwisataan.“ jelas Doni Monardo.

Sementara itu sebagai payung hukum dalam melaksanakan MKK. Menteri Pariwisata telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. Permenpar MKK tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi,merencanakan, mencegah,menangani dan mengevaluasi Krisis Kepariwisataan agar kepariwisataan nasional, provinsi dan kabupaten/kota terlindungi dan berkesinambungan.

Kepala Biro Komunikas Publik (Komblik) Kemenpar Guntur Sakti yang juga bcrperan sebagai Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) mengatakan. Biro Komblik Kemenpar mempunyai tiga program strategis yakni: Pelayanan lnformasi Publik; Publikasi dan Pengelolaan Media; serta Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK).

“Pembentukan MKK merupakan amanah dari hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka mengakselerasikan devisa negara dari sektor pariwisata yang tahun ini diproyeksikan sebesar US$20 miliar.“ jelas Guntur Sakti.

Untuk melaksananakan MKK tersebut, Guntur menjelaskan telah dibuat payung hukum berupa Permen No. 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan, sedangkan sebagai pedoman pelaksanaannya telah dibuat Prosedur Operasional Standar (SOP): Aktivitasi Tourism Crisis Center (TCC ) sebagai pedoman dalam Pengelolan Krisis Kepariwisataan. “SOP Pengelolaan Krisis Kepariwisataan ini fokus pada dua aspek penanganan. yaitu; produk (destinasi dan industri) dan konsumen (wisatawan) sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan dengan melibatkan kememerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi dan komunitas pariwisata, serta pemangku kepentingan pariwisata lainnya (Indonesia incorporated),“ tutup Guntur Sakti. (Hs.Foto:Hs)

Related posts

Leave a Comment