SPS Gelar Diskusi : Dana Desa, APBN Pro Rakyat Atau Pro Elite

Bertempat di Demang Cafe, Jakarta (3/8) Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat menggelar acara bertajuk “ Dana Desa: APBN pro Rakyat atau Pro Elite”.

Acara yang digelar selama 3 jam menghadirkan pembicara Kepala Desa Umbul Pongok Junaedhi Mulyono, Taufik Madjid, Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Arif Busi Susilo, Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia dan Asmono Wikan, Direktur Eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat.

Dijelaskan oleh Kepala Desa Ponggok Junaedhi Mulyono, dengan bantuan program Dana Desa yang digulirkan pemerintah dan pengelolaan yang modern dengan sistem korporasi melalui BUMDes, Desa Ponggok berhasil mengembangkan perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada.  “Mata air yang ada dulu disewakan 2 juta per tahun saja tidak laku, tapi sekarang bisa menghasilkan 700 juta sebulan,” katanya mencontohkan.

Selain itu, dengan pengembangan BUMDes pula, Desa Ponggok bisa membiayai berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari kesehatan hingga beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa. Keberhasilan Desa Ponggok tidak terlepas dari visi yang dibangun seluruh masyarakat desa bersama perangkat desa. Mereka membangun perencanaan bersama mulai dari tata ruang, BUMDes, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang produktifitas masyarakat desa. “Jika semua desa bisa mencontoh apa yang kami lakukan, maka ke depan Indonesia akan memiliki daya saing dan maju,” katanya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo, mengatakan Dana Desa memiliki peran strategis dalam memajukan masyarakat desa. Desa Ponggok hanya satu dari keberhasilan lain pelaksanaan Dana Desa. “Dana Desa bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik di desa. Itu menjadi tekad pemerintah dari tahun ke tahun. Tapi dia hanya akan efektif kalau pemanfaatannya juga baik. Kuncinya kalau dia mau pro rakyat, maka sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban harus baik,” katanya.

Lebih lanjut ditambahkan Boediarso, dari tahun ke tahun, anggaran program  yang merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terus meningkat. Pada APBN tahun 2015 jumlahnya sebesar Rp 20,76 triliun, di 2016 menjadi Rp 46,98 triliun,  dan pada 2017 menjadi Rp 60 triliun. Setelah hampir tiga tahun berjalan, pemerintah akan melakukan evaluasi agar ke depan pemanfaatan Dana Desa makin baik. Salah satu upaya tersebut adalah melalui reformulasi dari Dana Desa di tahun 2018 dengan fokus pada pengentasan kemeiskinan dan ketertinggalan secara geografis.

 “Tujuan pengubahan formula ini untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan kedua memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal terutama di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan,” ujarnya.

Sementara itu, Taufik Madjid selaku Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menekankan, perlunya pemahaman utuh tentang Dana Desa. “Paradigma kita harus kita sama, bahwa filosofi Dana Desa adalah rekognisi negara kepada desa. Negara menempatkan desa pada posisi yang mulia sebagai halaman depan Indonesia.  karena itu kita harus membangun dari pinggiran dengan memperkuat desa,” katanya.

Dana Desa tidak bisa dilihat sepenggal, ia harus dilihat utuh mulai dari penyaluran, pemanfaatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Kemendes berkomitmen untuk konsisten mengawal Dana Desa agar pemanfaatannya benar-benar untuk desa, bukan untuk yang lain. Kalau ada masalah akan terus kita benahi,” katanya seraya mengatakan bahwa bukti keseriusan Kemendes adalah dengan membentuk Satgas Dana Desa dipimpin mantan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mendorong agar pengawasan terhadap Dana Desan terus dilakukan agar pemanfaatannya makin baik di lapangan. Ia juga menyarankan agar Dana Desa juga dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia.

Sementara itu, Direktur Pemberitaan Harian Bisnis Indonesia Arif Budisusilo mengatakan, dari sisi kebijakan sejatinya program Dana Desa merupakan kebijakan yang baik, tapi pro rakyat atau tidaknya hal itu tergantung pada implementasinya. Ia melihat selama ini keberhasilan program Dana Desa tertutupi oleh berbagai peristiwa kecil yang digeneralisir sehingga membuat informasi menjadi blur.

Diskusi yang berlangsung selama tiga jam itu menyimpulkan, sesungguhnya Dana Desa sebagian besar telah dipergunakan untuk pembangunan, namun masih perlu upaya yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat desa. Di samping itu, pemanfaatan  Dana  Desa  perlu diarahkan, selain untuk infrastruktur, juga fokus pada produktivitas ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, pengentasan kemiskinan, dan ketimpangan.

Diskusi publik ini merupakan salah satu upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) turut mengedukasi publik agar mendapatkan informasi yang utuh mengenai dana desa. “Ini merupakan kewajiban kami untuk mendorong agar masyarakat mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai Dana Desa,” katanya. (GP-1)

 

Related posts

Leave a Comment