Target Perda DRPD Kaltara untuk Pemerintahan Selanjutnya

Peraturan Daerah –yang kemudian disebut Perda, merupakan salah satu kunci utama berjalannya pemerintahan di suatu daerah. Menyadari hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Abdul Djalil Fatah beserta anggota dewan lainnya melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri terkait Perda di wilayahnya.

“Yang jelas kegiatan rutin kita ke Kemendagri terkait dengan peraturan daerah. Jadi perda-perda ini memang domain kita di DPRD,” ungkap Abdul. Menyadari masa jabatannya akan berakhir, Abdul dan para anggota DPRD Kaltara memiliki sejumlah target dalam hal Perda yang kemudian akan digunakan untuk gerakan pemerintah ke depan.

Target terbentuknya sejumlah Perda baru di Provinsi Kaltara sendiri tak lain berkaitan juga dengan perekonomian daerah, salah satunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jadi perda ini harus kita selesaikan termasuk yang berkaitan dengan peningkatan PAD di daerah. PAD ini ada kaitannya dengan para investor kita. Nah untuk ikut menanamkan modal di daerah dalam rangka disamping membuka lapangan pekerjaan juga meningkatkan perekonomian masyarakat di Kaltara,” jelasnya.

Potensi SDA Kaltara

Urgensi terbentuknya Perda untuk mengatur jalannya investasi dan peluang usaha masyarakat Kaltara memang meningkat pesat. Seperti diketahui, provinsi ke-34 Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah.

“Yang jelas seperti yang dikatakan tadi, (untuk) membuka berbagai bidang usaha-usaha kita di daerah. Itu salah satunya, karena sumber daya alam di kaltara sangat mendukung. Seperti perikanan, pertanian, dan lain sebagainya,” ungkap Abdul.

Provinsi Kaltara yang masuk dalam “segitiga emas” Indonesia-Malaysia-Filipina, memang merupaka wilayah strategis yang akaya akan sumber daya. Bahkan di wlayah Ambalat, tersimpan banyak potensi yang belum bisa dioptimalisasi. Tidak hanya dalam bidang agraria dan perikanan seperti yang disampaikan Abdul, wilayah ini juga kaya akan sumber daya mineral dan gas.

Menurut data resmi Pemprov Kaltara, potensi sumber daya mineral dan energi yang terdeteksi di ujung utara Indonesia tersebut berupa 654 ribu ton batu gamping di Kabupaten Malinau dan Nunukan. Selain itu, kurang lebih ada 2,50 juta ton Sirtu serta 1 Milyar ton pasir kuarsa yang tersebat di Kabupaten Nunukan.

Di beberapa blok yang ada di wlaya Kaltara, terdapat 9 titik ladang minyak dengan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun cubic feet gas. Potensi minyak dan gas tersebut tersebar di kabupaten Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan.Dengan memiliki lebih dari 20 sungai, provinsi  yang baru berusia 5 tahun ini juga berpotensi memiliki Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) sebesar 500 hingga 7.600 MW.

Potensi-potensi tersebut lah yang kemudian membuat Kaltara diprediksi menjadi sebuah wilayah industri terbesar di Indonesia di masa mendatang.Untuk itu, demi berjalannya kegiatan ekonomi dan perlindungan terhadap segala potensi sumber daya yang ada di Provinsi Kaltara, Perda terkait hal itu tak bisa teritunda terlalu lama.

Asa Kaltara

Selaku jajaran pimpinan DPRD Kaltara sekaligus figur penampung apresiasi rakyat, Abdul pun berharap bahwa Kaltara dapat terus memajukan wilayahnya ke arah yang kian sejahtera. Sebagai wilayah perbatasan, Kaltara pun diharapka dapat bersaing dengan negara-negara tetangga.

“Selaku kami daerah yang memiliki perbatasan. Kami juga akan memajukan daerah perbatsan. Karena kami juga mendukung nawa cita presiden dan wakil untuk membangun kawasan perbatsan kita,” harap Abdul.

Related posts

Leave a Comment