TELUK WONDAMA OPTIMALKAN PENEGASAN BATAS DAERAH

Sejak Drs. Bernadus Alkhatib Imburi M.Si dan Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat periode 2016-2021, Pemkab Teluk Wondama di bawah duet kepemimpinan Imburi-Indubri ini  terus bekerja secara nyata,  merealisasikan visi dan misi percepatan pembangunan menuju masyarakat Wondama yang sejahtera.

Guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Pemkab Teluk Wondama baru-baru ini berupaya mengoptimalkan penegasan batas daerah. Seperti dikatakan Yulius Korowa, S.STP, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Teluk Wondama bahwa penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Menurut Yulius dalam konteks penegasan batas daerah, Pemkab Teluk Wondama mendukung program pembangunan secara nasional hingga ke seluruh perdesaan/ kampung termasuk perkampungan wilayah perbatasan, secara rutin digencarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk RPJMD 2016-2021 difokuskan pada pemberdayaan masyarakat.

Diketahui bahwa penegasan batas suatu daerah sangat penting terhadap akselerasi percepatan pembangunan suatu daerah dan menentukan bagi kelancaran pelaksanaan program kerja. Acap kali perselisihan atau sengketa batas suatu daerah atau wilayah menghambat produktivitas dan realisasi pembangunan. Maka dari itu terciptanya kepastian hukum administrasi pemerintahan daerah merupakan suatu kewajiban.       

Dalam referensi yang didapat, karakteristik batas antar daerah biasanya merupakan batas alam atau buatan, yang disepakati dan diakui oleh daerah yang berbatasan, diikat dengan produk hukum berupa dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, disertai dengan peta batas yang ditetapkan.

Hasil penelaahan ahli di bidang pemerintahan mengemukakan manfaat batas antar daerah dapat diidentifikasi dan diuraikan sebagai penentuan luasan daerah yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan besaran Dana Alokasi Umum; batas daerah dijadikan dasar atau acuan dalam pelaksanaan bagi hasil pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Pemerintah; Batas daerah dijadikan batas wilayah Perencanaan Tata Ruang Daerah, baik umum, detail maupun teknis tata ruang wilayah Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan bahkan Provinsi; Batas Kewenangan Pemerintah, dalam penyelenggaraan pelayanan wajib seperti optimalisasi pelayanan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar, dan lain sebagainya.

Pembentukan Daerah Persiapan Kuri Wamesa

Dikatakan Yulius Korowa, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mengakui bahwa Pembentukan Daerah Persiapan (yang dulunya beristilah DOB) merupakan formula yang tepat guna menjawab keterbelakangan pembangunan di tanah Papua. “Sementara ini Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama melalui Tim Percepatan Daerah Persiapan yang telah dibentuk oleh bupati Teluk Wondama masih terus berupaya melengkapi syarat syarat teknis administratif dalam rangka pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Kuri Wamesa,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut juga Yulius mengatakan, dalam hal persiapan persyaratan administratif dan dokumen pendukung lainnya kini telah mencapai 80 persen. Masyarakat adat sangat mendukung Pemda dalam proses pembentukan daerah persiapan Kuri Wamesa di mana masyarakat adat suku besar Kuri Wamesa dan Soug sangat mengharapkan terwujudnya Kabupaten Kuri Wamesa.

 

“Memang saat awal rencana pemekaran, rencananya melibatkan 2 distrik dari Kab. Teluk Bintuni (distrik Kuri dan distrik Wamesa) namun hingga syarat pendukung teknis administratif kami usulkan ke pemerintah, yang kami masukkan hanya 6 distrik dan seluruhnya berasal dari Kab. Induk Teluk Wondama,” jelasnya.

Kata Yulius, sejauh ini terkait pengusulan beberapa permohonan pemekaran wilayah se-Indonesia, Pemerintah pusat masih belum memberikan kepastian.

“Seperti dijelaskan Wapres Jusuf Kalla bahwa pemerintah melanjutkan moratorium pemekaran wilayah karena mempertimbangkan keuangan negara saat ini. Tentunya segenap masyarakat dan Pemda Teluk Wondama menanti dan mengharapkan pencabutan moratorium tersebut oleh Pemerintah Pusat,” imbuh Kabag Tata Pemerintahan Teluk Wondama.

Tata Pemerintahan

Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 mencatat: berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Teluk Wondama memiliki batas-batas yaitu sebelah utara : Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari dan Teluk Cendrawasih; sebelah selatan: Distrik Yaur Kabupaten Nabire; sebelah Barat: Distrik Kuri dan Distrik Idoor Kabupaten Teluk Bintuni; sebelah timur: Distrik Yaur Kabupaten Nabire dan Teluk Cendrawasih Kabupaten Teluk Wondama memiliki luas wilayah sebesar 14,953,8 km2 yang terdiri dari 13 distrik dengan 75 kampung

dan 1 kelurahan. Distrik Rumberpon memiliki luas wilayah terbesar yaitu 20 persen dari luas wilayah kabupaten Teluk Wondama. Sementara yang terkecil luas wilayahnya adalah distrik Wondiboi.

Dari 75 kampung dan 1 kelurahan tersebut ada 81,58 persen kampung memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut dan 18,42 persen kampung yang memiliki wilayah tidak berbatasan langsung dengan laut. Sedangkan jumlah distrik yang memiliki wilayah dengan batas laut adalah sebanyak 92,30 persen dan distrik yang tidak memiliki wilayah dengan batas laut adalah 7,69 persen.

Kabupaten Teluk Wondama memiliki wilayah daratan yang berada di pulau utama (Pulau Papua) dan pulau kecil yang tersebar di sekitar pulau utama. Karena letak wilayah Kabupaten Teluk Wondama yang berada dileher pulau utama (Pulau Papua) dan berbentuk teluk maka sebagian besar wilayah kabupaten Teluk Wondama berbatasan langsung dengan laut. Sebanyak 26,32 persen wilayah Kabupaten Teluk Wondama berada di pulau kecil dan sebanyak 73,68 persen berada di pulau utama. Secara geografis, wilayah Kabupaten Teluk Wondama merupakan wilayah pesisir yang juga memiliki wilayah kawasan hutan yang cukup luas. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Secara administrtif, Kabupaten Teluk Wondama terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2002. Pada awalnya, Kabupaten Teluk Wondama terdiri dari 2 distrik Induk yaitu Distrik Wasior dan Distrik Windesi. Dua distrik tersebut telah berkembang menjadi 13 distrik dengan 1 kelurahan dan 75 kampung. Dari Distrik Wasior mengalami pemekaran menjadi 5 distrik yaitu Distrik Roon, Distrik Teluk Duairi, Distrik Wondiboy, Distrik Rasiey,

Distrik Naikere. Sedangkan Distrik Windesi mekar menjadi 6 distrik yaitu Distrik Rumberpon, Distrik Soug Jaya, Distrik Wamesa, Distrik Roswar, Distrik Kuri Wamesa, dan Distrik Nikiwar.

Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama dilakukan di tingkat kabupaten sampai dengan desa. Kegiatan pemerintahan ini dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan dibantu Satuan Khusus Perangkat Daerah (SKPD). ###

Pullout: “Pembentukan Daerah Persiapan (yang dulunya beristilah DOB) merupakan formula yang tepat guna menjawab keterbelakangan pembangunan di tanah Papua.”

Related posts

Leave a Comment