The Future of Doing Business in Indonesia

Jakarta, Gpriority– Fokus kebijakan Presiden Joko Widodo di periode ke-2 masa pemerintahannya yang tertuang dalam rencana pemindahan ibu kota negara dan penyusunan omnibus law berpotensi membawa banyak perubahan, tantangan, dan kesempatan untuk industri dan bisnis di Indonesia di lima tahun mendatang.

Kalangan industri dan pelaku usaha Indonesia harus secara cermat menyikapi perubahan dan tantangan ini agar dapat dengan sigap beradaptasi dengan landscape regulasi baru di masa yang akan datang.

Dalam acara Dentons HPRP bertajuk ‘Law and Regulation Outlook 2020: The Future of Doing Business in Indonesia’ yang diadakan pada hari Rabu, 22 Januari 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Praktisi hukum dan Managing Partner Dentons HPRP, Constant Ponggawa menilai bahwa penyusunan omnibus law dan perpindahan ibu kota negara memiliki dampak besar bagi perekonomian dan industri Indonesia. Oleh karenanya, kedua kebijakan ini penting untuk dicermati kalangan industri dan usaha tanah air.

“Acara diskusi ini kami adakan untuk membantu industri dan perusahaan-perusahaan Indonesia menjalani dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan kebijakan di masa mendatang,” jelas Constant di sela-sela acara Law and Regulation Outlook 2020 Dentons HPRP.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai keynote speech membahas penyusunan omnibus law oleh pemerintah dengan tujuan merampingkan hukum dan regulasi dalam mendukung usaha Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan investasi.

Mahfud mengingatkan Indonesia adalah negara hukum. Omnibus law yang digunakan di Indonesia mempunyai dasar hukum. Menurutnya, hukum itu harus ditaati karena disepakati, bukan karena baik dan benar.UUD sekarang diperdebatkan. Bukan soal benar atau salah, tapi bertemu di tengah. Dalam konteks ini, soal omnibus law adalah kesepakatan hukum yang secara konstitusi dibenarkan.

 

“Ada banyak yang demo soal omnibus law, tentu tidak apa-apa. Pertama memang salah persepsi, salah paham. Misalnya omnibus law itu untuk mempermudah pemerintah kongkalikong dengan asing, tapi bukan itu intinya hanya untuk memudahkan perizinan. Sering disalah artikan sebagai UU investasi. Ini UU cipta lapangan kerja dengan mempermudah prosedur investasi,” ujar Mahfud.

 

Adanya omnibus law diperlukan karena perubahan dunia yang sangat cepat. Selama ini, Indonesia sulit mengikuti perubahan dunia karena regulasi yang berbelit-belit dan tidak sederhana.

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang bersama peneliti Indef M. Rizal Taufikurahman dan Partner Dentons HPRP Giovanni Mofsol Muhammad juga hadir untuk membahas rencana pemindahan ibu kota negara.

Omnibus law sendiri dikupas lebih mendalam oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly bersama Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo dan Partner Dentons HPRP Fabian Buddy Pascoal.

 “Kami telah banyak mengalami perubahan landscape hukum di Indonesia dan kami melihat bahwa kedua perubahan ini akan menciptakan perubahan landscape hukum yang cukup signifikan, terutama dalam hal-hal seperti investasi dan ease of doing business, ” jelas praktisi hukum dan Partner Dentons HPRP Andre Rahadian.

Menurut Andre, perubahan landscape ini pasti akan membawa tantangan-tantangan tersendiri bagi kalangan pelaku usaha dan industri Indonesia. Namun, perubahan-perubahan ini juga akan membawa kesempatan yang harus secara cermat dimanfaatkan oleh semua kalangan. (Mila)

Related posts