Tiga Aspek Kerjasama Indonesia dan PBB

Jakarta,Gpriority- Bertempat di Ruang Rapat Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jum’at (28/6) menggelar acara The Fifth Annual Bappenas-UN Forum on Development Cooperation.

Acara  yang dihadiri mitra pembangunan nasional dan perwakilan PBB di Indonesia tersebut berfungsi sebagai platform dialog strategis antara Pemerintah Indonesia dan PBB terkait implementasi dan hasil capaian strategi kerangka kerja sama lima tahunan yang saat ini tengah dijalankan, yaitu UN Partnership Development Framework (UNPDF).Forum kali ini sangat penting dan dilaksanakan dalam waktu yang sangat tepat karena hasil rekomendasi forum akan berkontribusi terhadap kerangka kerja sama lima tahunan UNDPF 2021-2025 yang tengah disiapkan PBB sebagai jawaban dari prioritas nasional, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya menekankan tiga aspek yang harus menjadi fokus kerja sama antara badan-badan PBB dan Pemerintah Indonesia. “Pertama, menegaskan pernyataan saya di Bappenas-UN Forum 2018, kita perlu untuk memperkuat kolaborasi di dalam dan di antara badan-badan PBB, juga dengan Pemerintah Indonesia, melalui perencanaan dan program kerja sama pembangunan. Saya meyakini, jika badan-badan PBB dengan keunggulan komparatif yang spesifik dapat berkolaborasi dengan dekat, hasil kerja sama dapat lebih efisien dan efektif dan dampaknya pun bisa diperluas skalanya. Kedua, dengan tantangan dan tren masa depan, kami mendorong badan-badan PBB untuk menghasilkan ide dan pendekatan yang lebih inovatif dalam mengatasi isu pembangunan dan pendanaannya. Indonesia juga membutuhkan pendekatan kreatif dalam memobilisasi sumber pendanaan di luar bujet pemerintah, termasuk kolaborasi swasta dan pihak non pemerintah, sekaligus mengembangkan instrumen pendanaan inovatif. Ketiga, inovasi harus didukung dengan bukti. Menilai panjangnya pengalaman aktivitas PBB di Indonesia, kita harus menelaah pengetahuan yang didapatkan dari kerja sama dan praktik baik serta pelajaran penting yang dipetik dari lapangan. Kami belajar bahwa dengan berbagi praktik baik dan pengalaman, dampaknya tidak hanya meningkatkan keberlanjutan pembangunan, tetapi juga menginspirasi aktor pembangunan lain untuk mereplikasi dan memperluas skala dampak positif untuk masyarakat,” ujar Menteri Bambang.

UN Resident Coordinator in Indonesia Mrs. Anita Nirody yang turut berbicara di forum tersebut, menggarisbawahi kolaborasi antara Bappenas dan PBB dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

“Kemajuan pembangunan Indonesia yang luar biasa beberapa tahun belakangan telah membuktikan bahwa hubungan antara PBB dan Indonesia sudah berevolusi menjadi kemitraan, dengan PBB yang berperan untuk menyediakan data dan saran terkait kebijakan berbasis bukti serta praktik-praktik baik di tataran global,” tutur Anita, yang turut memuji kepemimpinan Indonesia dalam menerapkan TPB/SDGs dan memastikan PBB akan terus mendampingi Indonesia dalam pencapaian gol pembangunan global tersebut.

Terkait rencana lima tahunan PBB-Indonesia yang tengah berjalan saat ini, yakni UNPDF 2016-2020, terdapat empat fokus utama, yakni; Pengurangan dan upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang adil, mata pencaharian dan pekerjaan yang layak. Kesetaraan akses pelayanan dan perlindungan sosial, dengan fokus pada perlindungan sosial. Kelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan terhadap bencana. Dan terakhir peningkatan tata kelola dan kesetaraan akses keadilan untuk semua.(Hs)

Related posts