Transaksi Keuangan Non Tunai Disosialisasikan Kemendagri

Bertempat di Gedung C Lantai 3 Kemendagri, Jakarta Pusat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada jum’at (11/8) mengadakan sosialisasi transaksi keuangan non tunai yang diikuti oleh pihak perbankan, Sekda Provinsi, Dinas Pendapatan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini diadakan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi keuangan daerah.

“Ini sosialisasi untuk implementasi transaksi keuangan non-tunai. Nantinya, semua lewat sistem yang dipakai oleh perbankan sehingga tidak ada lagi hubungan antarpersonal,” kata Hadi Prabowo.

Menurut Hadi sistem ini sangat bagus sekali unruk menekan angka korupsi, karena uang akan langsung tercatat di kas daerah untuk menghindari adanya penyimpangan dan penyalahgunaan.

“Semua harus komitmen dan integritas yang dikedepankan. Jangan sudah ada yang kena OTT masih ada lagi kena OTT. Prilaku individu inilah yang kadang-kadang tidak komitmen,” ujarnya.

Dalam sistem ini Hadi mengatakan semua dikelola pihak perbankan sehingga tidak ada lagi penambahan sumber daya manusia (SDM). Dan semua dana dari pusat langsung dikirim ke perbankan, langsung tercatat otomatis. Selain itu, sistem ini juga digunakan secara online, jadi bisa diketahui semua pihak.

“Evaluasi monitoringnya akan lebih cepat,” ungkapnya.

Hadi menyayangkan tingginya jumlah dana daerah yang masih tersimpan di bank. Tercatat sampai dengan semester ke dua ini uang yang tersimpan kurang lebih Rp 244 triliun. 

“Ini kan perekonomian daerah tidak tumbuh karena duitnya tersimpan di bank, tolonglah didorong untuk penggunaannya (untuk pembangunan dan program bermanfaat),” tegasnya.

Hadi meminta para sekda provinsi tidak main-main dengan anggaran ini apalagi deposito. Dia juga mendorong agar pembahasan Perubahan APBD harus dipercepat karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) 2016 sebelum perubahan APBD tidak bisa digunakan.

“Yang dipercaya bukan hanya bank daerah, dalam ketentuannya bank umum nasional juga bisa. Tapi bank daerah harus proaktif, karena saham mereka dari daerah itu sendiri,” tutupnya. (GP-4.Foto:HS)

 

Related posts

Leave a Comment