ULAMA JELANG PILPRES 2019

“Presiden amat sangat mengharapkan pemuka agama, mubalig, menyampaikan dakwah hendaknya lebih mengedepankan sisi-sisi Islam penuh kedamaian yang mampu memberikan kemaslahatan segenap manusia, bukan agama yang disalahpahami, diekspolitasi,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 situasi politik nasional dimungkinkan kian memanas. Antar kelompok pendukung menginginkan sosok yang dari golongannyalah diharuskan menjadi pemenang. Gesekan pun tak terhindarkan. Perang melalui media sosial atau siber kian gencar.Tidak sedikit kelompok atau golongan pendukung menggunakan atau dengan bahasa lain “memperalat” justifikasi dari para ulama  Eskalasi suhu politiknya sudah terasa. Para ulama diseret dan menjadi bagian dari sebuah konstelasi politik Pilpres yang mengharu-biru di mana dan kepada siapa mereka berpihak.  Terindikasi ada ulama yang asyik menyebarkan kebencian melalui ceramah-ceramahnya yang tak beretika, jauh dari upayanya untuk menjaga persatuan bangsa. Dukung mendukung tidak dilarang,asal caranya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan perdamaian.

Banyak pengamat yang mengamati persoalan ini sangat serius dan mengkhawatirkan peristiwa apa yang bakal menimpa bangsa ini kemudian. Fakta menunjukkan beberapa ulama ambil bagian dalam momen politik jelang Pilpres 2019 dan itu sah-sah saja dalam demokrasi. Tentu yang dipersoalkan adalah manuver-manuvernya.

Ulama sejatinya merupakan pilar penopang negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ulama atau para pendakwah untuk lebih proaktif dalam menebarkan kasih sayang dan kedamaian. Seperti dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin di mana para pendakwah dan mubaligh harus menebar kemaslahatan bagi umat manusia. Lukman juga mengatakan, peran mubalig atau pendakwah sangat penting di tengah kondisi negara saat ini yang rentan menyalahgunakan agama dalam tindakan.

Seperti diwartakan website presidenri.go.id di mana para ulama memegang peranan penting. Banyak para ulama yang kemudian tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa sebagai pahlawan nasional. Memasuki dan setelah masa kemerdekaan pun peranan para ulama berperan besar pada tegaknya keutuhan negara.

“Saya yakin para ulama adalah pilar-pilar penopang NKRI. Indonesia yang kita bangun bersama berdiri atas perjuangan para ulama, kyai, habaib, ustadz, santri, dan termasuk Kyai As’ad Syamsul Arifin yang kemarin telah dianugerahi gelar pahlawan nasional,” kata Presiden saat mengadakan silaturahmi dengan para alim ulama dua tahun lalu di Istana Negara.

Presiden juga mengakui bahwa pihaknya membutuhkan dukungan nasihat dan tuntunan dari para ulama yang mampu menjalin persatuan Indonesia di tengah keragaman yang ada. Tak hanya itu, Presiden meyakini, masyarakat pun juga memiliki pandangan dan kebutuhan yang sama. “Nasihat dan tuntunan yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian itulah yang selalu kita nanti-nanti, bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh umat,” harapnya.

Dalam silaturahmi waktu itu, sekitar 78 kyai dan ulama pimpinan pondok pesantren (PP) di wilayah Banten dan Jawa Barat diundang oleh Presiden Joko Widodo. Hadir di antaranya K.H. Ariman Anwar dari PP Nurul Anwar, K.H. Sarkowi dari PP Al-Fataniyah, Abuya Muhtadi dari PP Raudhatul Ulum, K.H. Maimun Ali dari PP Subulussalam, Rofiq Azhar dari PP Zahrotul Haq, K.H. Burhanudin Marzuki dari PP Qotrunnada Depok, dan K.H. Zainuddun Ma’shum Ali dari PP Alhamidiyah.

Momentum Bulan Ramadhan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak agar bulan Ramadhan 1439 H dijadikan momentum persatuan seluruh umat. Dia berpesan agar seluruh umat bisa bersatu melawan ancaman terorisme.

“Islam sesungguhnya ajaran rahmat bagi semesta. Peristiwa di Surabaya beberapa waktu lalu harus bisa kita ambil hikmahnya,” kata Lukman Hakim usai Sidang Isbat di Kantor Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 15 Mei 2018.

“Kita harus bisa menegaskan bahwa seperti itu sama sekali sesungguhnya tidak ada kaitannya, apalagi agama dengan Islam, karena Islam adalah agama perdamaian, keselamatan,” ungkap Lukman.

Lukman menyerukan supaya para pemuka agama dan segenap ormas keagamaan bersatu menyiarkan ajaran Islam yang damai, dan dapat menularkan citra Islam sebagai agama kasih sayang.

Kementerian Agama, kata Lukman Hakim, akan terus menjelaskan esensi ajaran Islam yang rahmat, yang menyebarkan kasih sayang, yang menebarkan perdamaian bagi sesama umat manusia

Di tempat terpisah, senada dengan Menteri Agama terkait datangnya Ramadhan 1439 H ini, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengajak kepada seluruh umat Islam dan masyarakat Indonesia untuk menata hati dan menjaga kondisi agar kehidupan beragama tetap harmoni.

“Selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita menata hati dan menjalankan puasa dengan tetap menjaga kebersamaan,” ujar Kiai Said, Selasa (15/5).

9 Seruan dari Kementerian Agama

Seruan ini dibuat dalam rangka menjaga rasa persatuan dan meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan antar-umat beragama, dan memelihara kesucian rumah ibadah.

“Kehidupan masyarakat harus stabil, damai harus terwujud dan kerukunan umat beragama adalah persyaratan keberlangsungan hidup bersama dan keberlangsungan pembangunan menuju Indonesia yangs sejahtera dan bermartabat. Dalam pemenuhan prasyarat yang dimaksud, penceramah agama dan rumah ibadah memegang peranan sangat penting,” jelas Lukman.

Berikut 9 isi seruan dari Menteri Agama tentang Ceramah:

 1.Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi martabat kemanusiaan serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia.

2.Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.

3.Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama manapun.

4.Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spriritual, intelektual, emosional dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasehat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa serta kesejahteraan dan keadilan sosial.

5.Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus bangsa Indonesia, yaitu; Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

6.Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.

7.Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan dan atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktik ibadah antar atau dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif.

9.Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan atau promosi bisnis.

10.Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah. (las)

 

 

Related posts

Leave a Comment