‘Value For Money’ Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik

Sahid, Gpriority- Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian pencapaian kinerja tahun 2018 dengan mengusung tema “Value for Money” yang berlangsung 2 hingga 4 Juli 2018 dihadiri ratusan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama pada jajaran Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

Tema ‘Value for money’ seperti dijelaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam Sariwanto dalam sambutannya sengaja diangkat karena memiliki konsep pengelolaan organisasi yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kinerja yang ingin dicapai.

Bambang juga mengatakan, Rapat Kerja Kementerian Hukum dan HAM ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya pengendalian jajaran Kementerian Hukum dan HAM. “Sebagaimana kita ketahui bahwa pengendalian merupakan bagian dari pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien,”papar Bambang.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa konsep “value for money” harus diterapkan dalam berorganisasi.Karena memang kita sadari, manfaat yang akan kita peroleh ketika kita menerapkan “value for money”, salah satunya adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik dan mutu pelayanan menurunkan biaya dan alokasi belanja yang lebih berorientsi pada kepentingan publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

“Ini sangat cocok dengan kondisi di Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai heterogenitas tugas fungsi, dengan cakupan wilayah kerja yang cukup besar. Adanya 870 satuan kerja dan 59.566 pegawai serta berbagai permasalahannya tentunya memerlukan dukungan anggaran yang cukup signifikan. Tetapi faktanya, anggaran yang ada belum mampu dioptimalkan untuk meng-cover seluruh kebutuhan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja dan anggaran yang dikelola, terutama yang dilaksanakan di daerah.”ujar Yasonna.

Lebih lanjut diapun menuturkan,”ASN Kemenkumham harus bergerak lincah bekerja menghasilkan kinerja yang berkualitas, dengan mengoptimalkan kemampuan dalam merencanakan mengaplikasikan, dan mampu mengevaluasi secara baik. Dan yang terakhir, ASN Kemenkumham harus tangguh. Mampu tetap berdiri tegak saat jatuh atau tertimpa permasalahan yang berat. Harus mempunyai etos kerja yang tinggi dan pantang menyerah dalam menaklukan tantangan yang dihadapi dalam birokrasi saat ini.”tandas Yasonna kepada para peserta rakor.

“Semoga upaya kita ini mampu memperbaiki, menyempurnakan kualitas kinerja di Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan esensi dari “Value for money”.”tutup Yasonna.(Hs.Foto:Hs)

Related posts

Leave a Comment