Wacana Pemindahan Ibukota Negara Ke Palangkaraya

Meskipun baru wacana, namun pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah sudah menjadi trending toppic di kalangan masyarakat dan pengusaha.

Adalah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang melontarkan gagasan tersebut. Dijelaskan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, wacana ini kembali muncul saat Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya setahun yang lalu.

Di sana, menurut Johan banyak warga yang meminta agar Presiden merealisasikan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya.

“ Seperti yang kita ketahui, wacana pemindahan ibukota ke Palangkaraya sudah terjadi sejak Presiden pertama RI, Soekarno memimpin. Namun tahun demi tahun berlalu, wacana tersebut hilang begitu saja, hingga muncul kembali ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden RI,” ujar Johan.

Johan menambahkan pemindahan ibukota ini bukanlah persoalan yang mudah, untuk itulah Jokowi meminta kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk melakukan kajian secara mendalam.

“ Selain itu, Presiden juga akan meminta persetujuan DPR RI terkait wacana pemindahan ibukota,” ujar Johan.

Ditemui awak media di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2017 di hotel Bidakara, Jakarta (26/4), Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Bappenas pada saat ini tengah melakukan kajian tentang pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut dikatakan oleh Bambang Brodjonegoro, kajian tersebut akan rampung pada 2019 mendatang. Menurut Bambang Brodjonegoro yang menjadi dasar kajian adalah fakta pembangunan ekonomi antara Pulau jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang.

“ Jika hasil kajian menunjukkan bahwa Ibu Kota bisa dipindahkan ke Palangkaraya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan,” ujar Bambang.

Bambang memastikan bahwa pihaknya akan membuat skema khusus agar pemindahan Ibu Kota tersebut tidak membebani APBN. Namun, Bambang belum dapat memberitahu lebih lanjut soal sumber pendanaan pemindahan Ibu Kota itu.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, yang ditemui awak media di gedung DPR RI mengaku setuju dengan wacana tersebut. Menurut Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, pemindahan ibukota menjadi kebutuhan, karena DKI Jakarta sudah terlalu berat untuk menampung beban sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pertumbuhan ekonomi dan pusat pendidikan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Lukman, bertumpuknya tiga fungsi dalam satu kota jelas akan membuat Jakarta menjadi tidak efisien, high cost, dan menimbulkan kerugian yang berlipat.

“ Ada dua alternatif daerah yang layak menjadi ibukota, yakni Subang dan Palangkaraya,” tutur Lukman.

Lukman mengatakan, saat ini komisi II DPR yang membidani pemerintahan saat ini tengah mengadakan rapat dengan pemerintah guna membahas isu pemindahan ibu kota. Namun, menurutnya pemerintah masih mengkaji rencana ini.

Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan juga mengatakan bahwa DPR menyambut baik wacana pemindahan Ibukota Negara ke Palangkaraya. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  Palangkaraya merupakan daerah yang sangat strategis karena terletak di garis khatulistiwa. Selain itu wilayah yang terletak di Kalimantan Tengah (Kalteng) juga bukanlah tergolong daerah yang masuk ke dalam golongan ring of fire (tidak memiliki gunung berapi aktif)  sehingga potensi bencana alamnya sangat rendah.

Lebih lanjut dikatakan oleh Arteria Dahlan, dari aspek geografis, Palangkaraya merupakan hamparan datar boleh dikatakan tanpa gunung dan perbukitan. Dengan demikian sangat ideal untuk dijadikan contoh pengembangan dan penataan ruang.

Kemudian dari aspek pertahanan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga memiliki daratan yang sangat luas, sehingga ideal dan bagus sekali untuk menjadi benteng pertahanan.

Meskipun baru wacana,  Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, sudah bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas untuk memaparkan perkembangan pembangunan di daerahnya. Dalam pertemuan yang digelar pada (11/1/2017) tersebut, Sugianto sempat menyatakan kesiapan Kalimantan Tengah menjadi ibu kota negara.

“Saya bertemu Pak Menteri melaporkan rencana pembangunan Kalteng. Saya ceritakan tentang pekerjaan kami. Komitmen kami tidak main-main untuk mendukung rencana-rencana pemerintah pusat. Kalau pusat memang butuh, kami sangat siap jadi ibu kota negara. Itu juga cita-cita Pak Karno kan,”  tutur Sugianto

Mantan anggota DPR ini menjelaskan banyak kemajuan proyek strategis di daerahnya. Pembangunan tersebut akan membuat Kalimantan Tengah menjadi semakin strategis dalam peta pembangunan nasional.

“Kita sedang kawal betul program strategis, pembangkit listrik, jalur kereta Kalimantan, sampai sentra pertanian organik terbesar di Indonesia. Kalau pusat-daerah kuat, pasti berkah untuk rakyat. Kalteng pasti semakin penting dalam kemajuan Indonesia,” tuturnya.

Dia juga yakin pemindahan ibu kota pemerintahan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat.

Resiko yang dihadapi Pemerintah jika Pemindahan Terealisasi

Meskipun baru sebatas wacana, sudah menimbulkan kontra di kalangan pengusaha. Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simajorang yang mewakili para pengusaha yang kontra, akan ada beberapa resiko yang akan dihadapi oleh pemerintah, salah satunya adalah iklim investasi yang akan tersendat.

Lebih lanjut dikatakan oleh Sarman, Kota Jakarta sudah hampir 53 tahun menjadi Ibu Kota Negara sejak ditetapkan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1964. Sudah telanjur ratusan ribu perusahaan besar mulai dari PMA, PMDN, BUMN dan swasta nasional berkantor pusat di Jakarta. Interaksi perusahaan ini dengan pemerintah pusat sangat tinggi untuk mengurus berbagai perizinan dan kebijakan lainnya. 

Meski begitu, Sarman mengakui saat ini Jakarta memikul beban yang sangat berat dengan berbagai julukan sebagai  pusat bisnis dan investasi, pusat keuangan, perdagangan dan pariwisata, sekaligus pusat pemerintahan/Ibu Kota.

Menumpuknya berbagai pusat kegiatan tersebut berdampak pada kemacetan lalu lintas yang sangat parah, arus urbanisasi yang sangat tinggi, dan ketimpangan yang begitu jauh.

“Namun pertanyaannya, apakah perpindahan Ibu Kota akan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi kota Jakarta,” ujar Sarman.

Ia menuturkan, perlu kajian, evaluasi, dan penelitian yang komprehensif, sehingga perpindahan ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat.

Bupati Tasikmalaya, H. UU Ruzhanul Ulum juga mengatakan tidak setuju dengan perpindahan Ibukota Negara ke Palangkaraya. Menurut UU ada beberapa alasan yang membuat dirinya tidak setuju dengan wacana tersebut.

Yang pertama, tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia sudah menyepakati Jakarta sebagai ibukota. “ termasuk di dalamnya para ulama. Tidak menutup kemungkinan itu juga merupakan hasil istikhoroh para ulama pada waktu itu,” ujar UU.

Kedua, secara geografis letak Jakarta lebih dekat dengan daerah-daerah lainnya, sehingga mudah dijangkau oleh semua wilayah yang ada di Indonesia. “ Sedangkan Palangkaraya kejauhan,” tambah UU.

Ketika ditanyakan tentang banjir dan macet yang terjadi di Ibukota, UU mengatakan hal itu bisa diatasi tanpa harus memindahkan ibukota ke Palangkaraya. “ Kalau ada kemauan dan anggaran, pasti bisa teratasi,”tutup UU. (Hs.Foto:Hs/istimewa)

 

 

Related posts

Leave a Comment