Wawancara dengan Hendrata Thes: Menjadikan Kawasan Industri Terpadu Menuju Sula yang Mandiri dan Kreatif

Program kerja Hendrata Thes dan Zulfahri Abdulah Duwila, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara periode 2016-2021 diprioritaskan pada upaya mendorong pengembangan Kepulauan Sula (Kepsul) dari sisi industri dengan menjadikan Kepsul sebagai Kabupaten industri terpadu. Program unggulan pada 100 hari kerja adalah mengidentifikasi seluruh problem di masyarakat, menyediakan sarana listrik di seluruh desa, membuka akses jalan dan jembatan pada desa yang masih terisolasi, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan.

Kabupaten Kepsul memiliki motto: DAD HIA TED SUA, yang berarti “Bersatu Angkat Sula”. Ini umumnya telah dipahami masyarakat merupakan motto lambang Daerah yang bermakna keutuhan masyarakat Kepulauan Sula sejak dahulu kala dijiwai rasa persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong serta rela berkorban untuk kepentingan bersama tanpa membeda-bedakan golongan Agama, Adat Istiadat, dan Suku.

Baru-baru ini pada HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-14, GPriority berhasil menemui Bupati Hendrata Thes di Sasana. Berikut wawancara GPriority (GP dengan Hendrata Thes (HT) mengenai bagaimana pembangunan Kepsul dalam kepemimpinan Hendrata Thes dan Zulfahri Abdulah Duwila.

GP: Apa visi dan misi Anda dalam membangun Kepulauan Sula?

HT: Visi saya adalah menjadikan Kabupaten Kepulauan Sula sebagai daerah industri terpadu di Maluku Utara dengan misi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat berbasis industri. Mengapa industri? Karena saya melihat Sula tidak punya apa-apa. Kalau masyarakatnya tidak industrialis, tidak produktif itu repot. Maka dari itu kita harus membangun sumber daya manusianya (SDM) terlebih dulu. Saya melihat kendala terbesar ada di SDM. Bahwa kalau selalu hanya mengandalkan APBD saja, ini repot. Saya berpikir kenapa harus industrialisasi, agar masyarakat mandiri. Semua langkah apapun juga harus seperti itu. Kita lihat dulu Singapura. Singapura ketika perdana menterinya berkomitmen maka dapat kita lihat di sana ada sebuah perubahan besar. Yang tadinya tidak memiliki apa-apa, tapi karena memiliki tekad dan mempunyai warga yang siap kerja, makanya Singapura bisa berubah menjadi seperti sekarang ini.

Saya melihat juga yang perlu kita contoh dari Singapura adalah waktu. Waktunya adalah 1 jam lebih cepat dibandingkan Indonesia Bagian Barat. Jadi kita melihat bahwa dia bangun lebih pagi dan bekerja lebih lama. Dan hasilnya terbukti bahwa dia berhasil menjadi negara yang paling maju. Nah kenapa kita nggak bisa menempatkan posisi Sula seperti itu, apalagi Sula dikenal sebagai daerah yang memiliki posisi sangat strategis. Posisi Sula adalah jalur lintas niaga. Nah yang kita punya adalah itu. Kita punya adalah bagaimana bisa  menjual sumber daya alam yang ada ini baik itu di sektor pertanian, perikanan, pariwisata. Kami punya laut yang luas, tinggal bagaimana menciptakan masyarakat yang betul-betul mandiri dan produktif yaitu dengan strategi industrialisasi. Jadi industri bukan hanya bicara mesin melulu, tetapi masyarakat yang mau mandiri dan produktif. Mungkin kami di Maluku Utara paling berbeda visi misinya. Dan orang bingung akan dibangun industri apa sih? Ya kami sedang menuju ke situ, namun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita melihat bahwa selama 13 tahun menuju ke-14, infrastrukturnya tidak tuntas. Nah sebelum 1 tahun saya sudah membuka daerah yang terisolisasi sebagaimana visi misi saya yaitu dalam waktu jangka pendek ini membuka daerah yang terisolasi dulu untuk mengembangkan ekonomi. Terbukti bahwa di wilayah 1 di Sanana ini sudah tembus. Sudah terbuka semua dengan cara apa pun kami lakukan, kami coba membuka akses apapun yang tersumbat akan kami buka semua. Dan beberapa saat lalu saya sudah melihatnya memang ruas jalannya masih rusak. Kami sadari karena ketiadaaan anggaran. Kami akan coba untuk berkomunikasi karena itu ruasnya Provinsi dan kami meminta bahwa Provinsi pun harus serius membantu kami, karena kami bagian dari Provinsi Maluku Utara yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semoga Gubernur bisa menyisihkan anggaran karena mungkin Sula memang terlupakan.

GP: Prioritas program lainnya yang Anda tekankan seperti apa?

HT:  Sebagaimana perintah Bapak Presiden bahwa tidak usah terlalu banyak prioritas program. Mungkin 1, 2 atau paling banyak 3. Nah kita coba menempatkan prioritas dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu. Saya juga berpikir kalau terlalu banyak dan juga tidak terealisasi apa artinya. Kemudian itu membutuhkan biaya, membutuhkan perencanaan dan outcomenya yang kita butuh sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa harus ada input, output dan outcomenya. Nah sekarang kalau tidak ada outcomenya ya tidak dapat dirasakan. Dan semua output itu terkesan jangka panjang. Kemudian ketika berganti pimpinan kalau itu tidak dijalankan kan jadinya mubazir juga itu. Nah targetnya adalah 5 tahun RPJM itu terealisasi dan itu kita sinergikan dengan RPJMN yaitu program visi dan misinya Pak Jokowi. Saya juga mengatakan bahwa Sula sebagai daerah pinggiran dan terluar ini merasa cukup dibantu dengan visi misi Pak Jokowi dalam membangun daerah dari pinggiran. Kami memang belum sangat terekspos keluar, saya berpikir bahwa Pak Presiden akan tahu juga Sula seperti apa bahwa masih ada kaki tangan beliau yang baik di daerah-daerah dan saya akan membuktikan kepada beliau bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh. Harapannya seperti itu mudah-mudahan pemerintah pusat bisa melihat Sula seperti apa. Kami terkendala dengan bandara, kapal Pelni, dan STP, kami butuh untuk saat ini. Kami meminta keseriusan pemerintah pusat untuk membuka akses itu. Itu merupakan hal yang luar biasa bagi kami. Untuk saat ini kami sedang mengalami masalah di bandara dengan berhentinya pesawat yang kami cakup selama ini. Ini juga menjadi salah satu tugas berat lagi bagi kami, kembali lagi atau melaju dari awal lagi.  Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada solusinya.

GP: Bagaimana peluang atau gairah berinvestasi di Sula?

HT: Pertama-tama saya berharap untuk membuat investor itu bergairah yang utama adalah masalah infrastruktur harus tuntas dulu, seperti jalan, jembatan dan listrik itu harus tuntas. Kemudian hidup masyarakat itu paling kurang standarlah, maksudnya terpenuhi secara baik. Nah itu kalau bisa jangan hanya orang lain mau menanamkan modalnya ke sini. Kalau harapan kami orang lokal juga diberdayakan. Tapi kita pikir kalau orang lokal diberdayakan, mereka harus memiliki kecakapan (skil). Dan saya tahu bahwa tidak gampang untuk mewujudkan itu. Tapi sekali lagi dengan program Pak Jokowi dengan kucuran dana desa yang sangat besar, ini sangat membantu. Tinggal kembali lagi ke perangkatnya, kami terkendala lagi dengan kurangnya SDM yang mumpuni. Nah mereka ini susah sekali merealisasikan program visi-misi baik daerah maupun pusat dengan uang yang tambah hari tambah besar mereka kebingungan. Saya tidak main-main dan tegas saya selalu terus bergerak ke bawah, menginspeksi dinas-dinas lainnya untuk serius. Baik itu dana desa, dan lain-lain. Dan memang kendala saya kaki tangan kami yang selama ini tidak bisa mengikuti gerakan. Artinya ketika saya lari mereka kebingungan tidak tahu mau membuat apa. Dan ini terus kadang membuat saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kemudian kami terikat juga dengan masalah kinerja ASN. ASN ini sangat membelenggu kerja kita. Saya berpikir realistis kalau orang pintar kenapa nggak kita pakai, orang bisa kenapa kita nggak pakai. Masalahnya kita dibelenggu lagi dengan aturan ASN ini bahwa harus begini, harus begitu. Jadinya kita pusing. Kita ambil langkah salah nggak ambil langkah salah, orang kerjanya asal-asalan. Tadi orang Kanada datang dan sudah satu bulan setengah ngurus ijin untuk mau bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan tentang tanaman katuk. Satu bulan setengah setiap hari dipersulit dan saya baru tahu itu dan saya nggak mau main-main, saya akan panggil kepala dinasnya. Saya akan panggil kepala bidangnya kenapa Anda mempersulit perizinan. Sebagaimana tekad dan komitmen saya sebagai pimpinan daerah bahwa tidak boleh dipersulit. Dan mohon maaf itu tidak mewakili kami semua, itu individu, cara berpikirnya bagaimana saya juga tidak tahu. Ada yang tidak serius saya ganti. Kemarin saya membuktikan bahwa masjid raya dilecehkan dan lain sebagainya kepala pimpinannya saya ganti langsung. Mohon maaf karena ini sangat sensitif, kemudian ditambah rumah untuk ibadah harus dijaga dengan baik. Uang negara puluhan milyar sudah dicurahkan di situ, kita harus sadari. Jadi saya nggak main-main saya betul-betul serius menjaga bahwa keragaman itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. NKRI itu harga mati. Dan kalau di sini mayoritasnya muslim ya ayo kita kembangkan menjadi orang-orang muslim yang baik dan bertakwa.

GP: Sejauh ini bagaimana Anda melihat potensi di sektor kepariwisataan?

HT: Saya jujur ketika melakukan kajian dan penelitian secara pribadi saya kecewa dengan cara kerja. Cukup banyak uang yang dikucurkan pemerintah dan itu tidak membuahkan apa pun. Konsep pariwisatanya buruk dan jelek sehingga saya berpikir bahwa tahun ini kita harus tuntaskan dulu infrastruktur. Tanpa jalan, tanpa listrik, tanpa internet apa yang kita temui dan saya juga nggak mau pariwisata itu asal-asalan. Karena sekali orang datang dan menceritakan tentang kejelekan dan keburukan, jangan bermimpi lagi orang mau datang ke situ. Saya tidak mau seperti itu. Oleh karena itu saya berpikir mulai tahun depan baru melepas pariwisata menjadi dinas sendiri. Kenapa kemaren kita gabung ya alasannya seperti itu. Biarlah bidang pariwisata tidak memiliki anggaran apa-apa, itu tidak apa-apa. Dari pada dikasih anggaran nanti bikin kacau program. Jadi saya mau kalaupun itu berjalan, itu betul-betul seperti konsultan yang punya keahlian juga. Dan kita berpikirnya harus jauh dan besar manfaatnya apa yang mau kita jadikan sebagai daya tawar? Nah yang saya mau orang bener-bener bilang kamu harus ke sana. Paling tidak orang yang berkunjung puas dan dia akan mempromosikan temannya untuk datang ke Sula. Nah itu harapannya. Kita bangun kesiapannya.

GP: Apakah kebutuhan dasar pokok masyarakat Sula, termasuk infrastruktur sudah cukup memadai?

HT: Dapat saya katakan masih kurang tapi saya berpikir bahwa saya setuju dengan apa yang pernah saya sharing dengan masyarakat dan kepala daerah lainnya. Saya sempat ngomong seperti ini, kalau Anda bekerja tolong jangan pernah berpikir bahwa semua itu APBD. Berpikirlah bahwa Anda sedang membangun tanpa APBD, itu yang saya katakan. Dan saya berpikir kenapa kita hanya berfokus kepada APBD , toh kalaupun tanpa APBD apakah kita nggak bisa membangun? Banyak cara yang bisa dilakukan. Kita bisa memakai banyak tangan untuk membantu kita. Saya tahu bahwa di Sula ini ketika kita menawarkan ke orang itu sulit dan berat. Saya dengan berbesar hati, segala sesuatu yang kami lakukan itu kembali lagi kepada rakyat. Apa yang kita buat itu betul-betul muaranya hanya kepada rakyat. Jadi tidak boleh ada pejabat yang mempersulit dan memperkaya diri.

Di sektor perikanan saya melihat masih minim. Kita butuh banyak anggaran untuk bisa merekrut banyak orang agar bisa sama-sama membangun daerah. Dan potensi daerah ini kalau menurut saya belum tergali. Dan untuk merealisasikannya menurut saya yang pertama adalah kemandirian pangan, infrastruktur itu harus digali. Kita selama ini masih terfokus dari luar daerah seperti sembako. Terus ketahanan lokal pun terbukti bahwa saat kami sidak kemarin masih jauh di bawah harapan. Saya berharap tahun depan sudah tidak boleh lagi. Tahun depan saya akan melakukan operasi pasar dan tidak boleh terlihat ada barang-barang yang didominasi dari luar daerah. Kalau boleh ketahanan pangan lokal sudah ada seperti lombok, tomat, itu mendominasi, kita punya tanah dan kita punya semua, kenapa harus dari luar. Ini yang menurut saya mereka itu tidak bisa menangkap apa yang kita mau. Kita giring kelompok-kelompok tani untuk menanam. Kita punya pasar kan nggak besar. Masa pasar lokal saja tidak bisa terpenuhi terus kita mau bicara keluar, mustahil dong. Paling tidak kita sendiri dulu terpenuhi, kemudian masyarakat itu merasa bahwa harganya wajar dan kalau harganya sampai 2x lipat kan berarti bahaya, bisa inflasi.

GP: Apa tantangan pembangunan yang Anda hadapi saat ini?

HT: Perangkat saya ini yang terbelenggu dengan aturan-aturan ASN. Karena seakan-akan ada sesuatu yang kurang sreg. Toh kalaupun kepala daerah yang lain mungkin melakukan itu dan terlihat wajar, tapi ini tidak bisa disamakan dengan kondisi di kami. Kita butuh orang yang kerja. Tapi kita memang butuh orang yang loyal dan butuh orang yang kerja dan juga butuh orang yang pintar. Kalau loyal nggak pintar kan juga repot. Jadi harapannya jangan seperti itulah. Saya berharap kalau bisa ketika saya memberikan ide tolong dicerna dengan baik dan cepat. Dan jangan terfokus hanya kita nggak punya duit, kita bagaimana. Kalau semua kepala dinas berorientasinya hanya kepada uang APBD tidak akan maju daerah ini. Kemarin saya bilang kepada orang Kanada, Anda datang, Anda mau kerja, Anda dipersulit. Satu bulan setengah, padahal semua yang Anda sajikan sudah memenuhi standar yang mereka minta, tetapi terus dijanjikan besok lusa, besok lusa, besok lusa, dan dia mengatakan temannya mengurus di tempat lain hanya 5 hari, kita 1, 5 bulan belum jadi. Dan mohon maaf saya nggak tahu sama sekali. Lalu saya bilang ke mereka, kenapa Anda tidak datang ke sini. Ya dia bilang kita juga tidak mau menyusahkan orang lain. Tapi kalau menurut saya 1,5 bulan itu sudah kelewatan. Di PP perijinan saja kalau nggak salah, itu hanya 3 jam dari pengurusan sampai terbit ijin. Itu luar biasa. Apa jadinya kalau kita diekspos keluar sana dan presiden tahu, bisa dimarahi kita. Kamu jadi kepala daerah model bagaimana? Dan saya juga sudah bilang nggak boleh memungut apa pun yang tidak berdasarkan aturan. Tapi ya itu namanya oknum kan ada saja.

Kalau dibilang tegas saya sudah tegas. Memang karena budaya lama. Saya sih berharap bahwa aturan itu tolong diikuti. Standar kita nggak minta apa-apa, saya sih meminta kalau mereka pintar ya kerja, kalau nggak bisa ya kasih kesempatan ke orang lain. Kenapa kita harus memegang kursi dan jabatan sebagai sesuatu yang terlalu penting. Kalau kita nggak bisa berbesar hati, kasih ke saudara-saudara lain. Karena kita adalah pelayanan masyarakat bukan untuk dilayani. Kenapa motto saya ya seperti itu bahwa mengabdi untuk melayani. Ya kita ini pengabdi untuk melayani masyarakat. Kita bukan raja.  Jadi saya implementasikan adalah ketika itu gaji saya tidak diambil selama 5 tahun. Dan benar-benar gaji saya tidak diambil. Tadi ada salah satu kejadian yang dimana saya nggak pernah ekpose sesuatu yang saya buat, karena saya biasa tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Ada satu anak yang memiliki kelainan dan nggak punya anus tadi sudah dioperasi sampai selesai. Itu bantuan murni pribadi dari saya di Manado. Mudah-mudahan anak yang berumur 9 bulan bisa terus berhasil dan tumbuh besar.

Saya nggak pernah mengharap pujian. Biarlah Tuhan saja yang tahu. Apa yang kita kerjakan sudah kita wakafkan hidup kita. Kita makan pun dibayar negara, kita nggak punya nilai tukar lagi sama negara, nggak punya hak lain selain mengabdi. Kalau saya seperti itu.

GP: Bagaimana capaian kerja kepemimpinan Anda selama ini?

HT: Ya intinya masyarakat bisa menilai sendiri dan merasakan manfaat program pembangunan. Memang kemarin ada sekelompok mahasiswa yang mengatakan program 100 hari bupati bohong. Tapi itu tidak saya tanggapi. Karena yang mereka lakukan kan ditunggangi. Jadi menurut saya yang perlu kami lakukan adalah melakukan kerja. Mereka ngomong, ya kami kerja. Dan saya buktikan misalnya sebelum satu tahun jalan-jalan yang terisolasi sudah dibuka. Kemudian di dalam janji kampanye saya dalam visi-misi saya jangka pendek itu listrik nyala dan itu sudah terbukti. Tahun ini akan tuntas. 2017 listrik di wilayah Sanana nyala semua desanya. Saya turun ke semua desa yang ada gugatan. Dan semua gugatan sudah dicabut, gugatan bisa terjadi karena ada yang memprovokasi. Saya turun sebagai kepala daerah. Saya turun ke bawah. Saya nggak mau ada batasan antara yang tinggi sama yang rendah. Mau ngomong kita ketemu dengan masyarakat dan saya rasionalisasikan. Akhirnya masalah selesai. Dan itu yang saya realisasikan dari janji visi-misi kami. Visi misi itu sama dengan janji. Misalnya salah satu janji adalah membangun rumah ibadah. Saya melihat banyak pembangunan rumah ibadah yang tidak tuntas. Kemarin kami anggarkan juga di dalam Kesra dan PU untuk pembangunan rumah ibadah. Saya membuktikan setelah jadi saya membangun masjid karena masyarakat kita mayoritas Islam.

Saya mau apa yang saya bilang itu ya saya buat. Jadi yang sudah direlealisasikan: daerah terisolasi sudah terbuka, listrik sudah menyala. Kemudian harapan kami untuk kesehatan sudah semakin membaik. Memang masih harus berbenah dan kebetulan di bulan 5 ini ada beberapa prestasi yang sudah kita buat. Pertama kemarin kita ikut Penas ada beberapa masukan presiden cukup baik, kemudian MOU bantuan dana sehat. Kemudian ada lagi momen kemarin kita mendapat sertifikat tanah dari Pak Presiden yang dibagikan langsung secara cuma-cuma. Juara umum HKG PKK di kabupaten se-Maluku Utara. Setelah itu kita juara 1 dan 3 di Jambore Malaria se Maluku Utara. Kemudian tanggal 21 kemarin terpilih sebagai ketua DPD 1 Partai Demokrat artinya masyarakat Maluku Utara mempercayakan saya sebagai masyarakat Sula pemimpin Partai Demokrat. Dan kemudian juga harusnya yang kemarin hari Selasa kami sudah terima raport tapi karena lain dan suatu hal mungkin di hari Jum at. Jadi mudah-mudahan yang terakhir adalah raportnya selama 13 tahun pemerintahan ini hanya 1 tahun WDP, 12 tahun disclaimer. Harapannya Jum’at ini kami terima mudah-mudahan opininya tidak disclaimer lagi. Karena kami sudah melakukan perombakan besar-besaran di dalam birokrasi. Kita coba untuk menyelesaikan apa yang menjadi konteks disclaimer. kita coba keluar dari disclaimer untuk menuju WTP. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan harus sudah bisa memenuhi standar penyajian opini dari BPK dan itu kami buktikan bahwa mudah-mudahan apa yang BPK kasih itu bukan lagi jual beli opini. Karena kami kerja dan dinilai dengan baik. Dan yang paling besar masalah di Sula ini kan aset. Kami sudah selesaikan kurang lebih hampir 7-8 bulan yang lalu aset-aset kita sudah kita tertibkan seperti tanah dan bangunan yang tidak bersertifikat kemudian mobil-mobil yang sudah tidak efektif kami lelang. Dan satu-satunya baru pernah terjadi di Maluku Utara adalah melelang mobil-mobil yang sudah tua. Dan anggaran pelelangan sudah kami kembalikan semua dan masuk ke kas daerah.# Ags/GP.⁠⁠⁠⁠

Related posts

Leave a Comment