Aturan Baru, DPR Bisa Copot Hakim MK dan Pimpinan KPK

Benarkah DPR Kini Bisa Copot Pimpinan KPK, Hakim MK-MA, Sampai Kapolri? Benarkah DPR Kini Bisa Copot Pimpinan KPK, Hakim MK-MA, Sampai Kapolri?

Jakarta, GPriority.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengeluarkan undang-undang terbaru. Kabarnya, saat ini DPR dapat memberhentikan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hakim Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dilansir dari Kompas pada Kamis (6/2), DPR memiliki kewenangan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang sudah melewati fit and proper test di DPR. Adapun undang-undangan tersebut tertuang dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, yang berisi tentang Tata Tertib yang disahkan pada Selasa (4/2) lalu.

Menurut Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan revisi tersebut memberi ruang bagi DPR agar lebih super power dalam meninjau kembali kinerja pejabat, yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Nantinya apabila ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, maka DPR dapat merekomendasikan pemberhentian pejabat tersebut.

Adapun pejabat yang bisa dievaluasi oleh DPR diantaranya Komisioner dan dewan pengawas KPK, hakim MK, MA, panglima TNI, Kapolri, juga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Di samping itu, Pasal 228A yang disisipkan pada revisi tata tertib tersebut, mengatur mekanisme evaluasi yang sifatnya mengikat, dan lewat hasil yang disampaikan kepada pimpinan DPR dapat ditindaklanjuti. Lebih lanjut, evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPR terhadap pejabat yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan menambahkan perubahan tersebut disusun secara cepat dan telah disepakati oleh seluruh fraksi DPR. Melalui kebijakan baru ini, DPR memiliki kendali lebih besar untuk memastikan kinerja pejabat negara berjalan secara optimal, dan telah sesuai dengan harapan dari masyarakat Indonesia.

Bantah Bisa Langsung Copot Jabatan, Cukup Merekomendasikan

Terbaru masih dilansir dari Kompas, Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menegaskan jika DPR tidak bisa langsung mencopot jabatan, melainkan hanya merekomendasikan saja. Martin mengungkapkan jika DPR hanya bisa mengajukan ke pemerintah, kemudian kinerja pejabat dapat dievaluasi kembali.

Foto : Dok. ANTARA